LAGI, PERS MAHASISWA DIBREDEL REKTORAT.

Dikutip dari Medanbisnisdaily.com, Rektor USU, Profesor Runtung Sitepu menghentikan sementara operasional SUARA USU dan memecat 18 pengurusnya. Rektor marah atas pemuatan cerpen berjudul "Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku Didekatnya". Ditulis Yael Stefany Sinaga yang tak lain Pemimpin Umum Suara USU. Rektor menilai cerpen tersebut menyebarkan paham LGBT (lesbian, gay, bisexual dan transgender) dan mengandung unsur pornografi.
Lembaga Pers Mahasiswa SUARA USU dan para anggotanya saat ini justru mendapatkan beberapa ancaman dari pihak rektorat antara lain: dicabut SK sebagai unit kegiatan mahasiswa, di-reshuffle paksa kepengurusan LPM, dan atau dicabut status kemahasiswaannya oleh pihak rektorat Universitas Sumatera Utara pada 23 Maret 2019. Ancaman tersebut disebabkan karena LPM Suara mempublikasikan cerita pendek berjudul “Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya” yang ditulis oleh Yael Stefani Sinaga.
Pers Mahasiswa Kerap dibredel.

Diambil dari data Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI), sepanjang tahun 2013-2016 telah terjadi banyak kasus pembredelan dan intimidasi terhadap lembaga pers mahasiswa. Dari hasil survey yang mereka lakukan, dalam kurun waktu 4 tahun, telah terjadi 133 kasus dan 65 diantaranya dilakukan oleh pihak birokrat kampus.
Beberapa bentuk kekerasan oleh kampus antara lain intimidasi, perampasan media, ancaman DO penggiatnya, dan penyegelan sekretariat. 
Tahun 2015, misalnya, Majalah Lentera dari Universitas Kristen Satya Wacana ditarik dan dilarang beredar oleh polisi dan rektor sebab menulis sejarah peristiwa 1965 di Salatiga. 
Setahun sebelumnya, buletin terbitan Lembaga Pers Mahasiswa Ekspresi di Universitas Negeri Yogyakarta dirampas rektorat dan dilarang peredarannya. Buletin itu memublikasikan berita mengenai pelaksanaan orientasi studi dan pengenalan kampus yang dianggap bermasalah. 
Tahun 2016, setidaknya ada dua lembaga pers mahasiswa yang dibekukan kampusnya sendiri. Lembaga Pers Mahasiswa Poros di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta sempat dibekukan karena mengkritik pembangunan Fakultas Kedokteran di kampus itu. 
Lembaga Pers Mahasiswa Pendapa dari Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta, juga bernasib sama. Ia dibekukan karena menolak meneken Pakta Integritas, yang salah satu poinnya LPM Pendapa harus berkonsultasi dengan Wakil Rektor III dalam penerbitan buletin Majalah Pendapa.
Banyak kampus merasa takut atas berita yang akan ditulisnya dan malah mengurangi daya kritis pers mahasiswa demi menghindari konfrontasi dengan pihak rektorat. Kebanyakan dari mereka tidak ingin apa yang terjadi dengan pers mahasiswa UGM terjadi kepada mereka. Pemanggilan oleh polisi kepada penulis dan editor pers mahasiswa kampus Balairung di Universitas Gadjah Mada karena merilis laporan Kasus “Agni”, nama samaran mahasiswa yang mendapatkan pelecehan seksual, November 2018. Penulis dan editornya dipanggil oleh polisi untuk mempertanggungjawabkan laporan tersebut.
Rata rata penguasa kampus beranggapan bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh pers mahasiswa haruslah yang membawa nilai positif bagi kampus, artinya penguasa kampus berusaha untuk menggiring opini bahwa pers mahasiswa harus tutup mata dengan keburukan keburukan yang terjadi dikampus. Karena jika keburukan itu sampai dimuat dalam pemberitaan pers mahasiswa, dinilai akan merugikan kampus maupun penguasa secara individu.
Sementaraitu, mahasiswa justru memiliki pemikiran yang bertolak belakang dengan penguasa kampus. Mereka ingin menerapkan jurnalisme yang independen, tanpa intervensi dari penguasa kampus, bebas menulis apapun sesuai aturan jurnalistik.
Dua pemikiran ini sangat sulit bertemu. Akibatnya, pihak penguasa kampus sering kali menggunakan kekuasaanya untuk melakukan intimidasi hingga pembredelan lembaga pers mahasiswa, seperti yang terjadi terhadap pers kampus USU hingga Salatiga, dari Yogyakarta hingga Makasar.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "LAGI, PERS MAHASISWA DIBREDEL REKTORAT."

Posting Komentar