One Belt One Road (OBOR); Neo-Liberlisme dan Ambisi Besar Tiongkok

Oleh: Evin (Mahasiswa Ekonomi)


“a “neoliberalism,” which would preserve laissez-faire markets while adding a role for what they considered a minimal state. This minimal state would protect private property, maintain order, and provide some protection for the poor. In spite of its anti-state rhetoric, neoliberal policies were not meant to eradicate the state, but rather to have forged a new kind of state;” - Friedrich von Hayek



Tiongkok memulai pembangunan negaranya yang berdasarkan ideologi komunisme dan sosialisme setelah Mao Zedong mengumumkan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 1 Oktober 1949  Kemudian, pada tahun 1978, setelah kematian Mao Zedong, Deng Xiaoping bersama dengan Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan kekuatan kapitalis dunia kemudian melakukan liberalisasi perdagangan guna meningkatkan perekonomian negara. Deng Xiaoping pernah mengungkapkan bahwa menjadi kaya adalah mulia. Ungkapan memang sekedar ungkapan, namun nilai yang tertanam di dalamnya sedikit- banyak telah mampu mendorong Tiongkok untuk tidak pernah tanggung-tanggung dalam berinvestasi.Salah satu investasi terbesar Tiongkok selama dekade ini adalah pembangunan One Belt One Road (OBOR).

One Belt One Road (OBOR), untuk selanjutnya disebut OBOR, adalah sebuah jalur perdagangan dan ekonomi baru yang menghubungkan Asia hingga Eropa dan terdiri dari sekitar 60 negara yang melalui jalur sutra. OBOR memiliki dua prinsip utama, yaitu Program ini bertujuan menghubungkan kekuatan ekonomi dengan berlandaskan kekuatan ekonomi Tiongkok dan Rusia melalui pembangunan infrastruktur, perdagangan dan investasi. Poros ekonomi baru ini akan mewujudkan jalur sutera dengan melakukan dua poros sekaligus, yaitu "Silk Road Economic Belt" dan "Maritime Silk Road."

Jalur ini berupa jaringan darat dan kereta, jalur pipa gas dan proyek infrastruktur lainnya yang membentang dari Asia Tengah hingga Eropa Tengah sampai Asia Barat dan Asia Selatan. Serta jalur laut yang akan membentuk jaringan berupa proyek infrastruktur dari Asia Selatan ke Afrika Timur dan Laut Mediterania Utara. Ukuran OBOR akan menjadi sangat besar, meliputi 65 negara, 4,4 miliar jiwa dan 40% PDB dunia. Tiongkok, sebagai pemrakarsa, telah mempersiapkan Silk Fund Road sebesar US$ 40 miliar.

Neo-Liberalisme. Berkaitan dengan masalah pengaruh inisiasi OBOR terhadap perekonomian Indonesia, teori Neo Liberalisme menjelaskan mengenai pentingnya hubungan kerja sama ekonomi antara Tiongkok dan Indonesia. Pada dasarnya, inisiasi OBOR memiliki dimensi politik dan ekonomi. Dalam bidang politik, Tiongkok menginisiasikan pembangunan OBOR sebagai salah satu upaya politiknya guna menjadi negara yang berpengaruh dan mengamankan posisinya di Asia. Sedangkan, dalam bidang ekonomi, OBOR tentunya akan meningkatkan pendapatan nasional serta memajukan ekonomi Tiongkok. Sedangkan, bagi Indonesia, inisiasi OBOR adalah tantangan baru bagi posisi Indonesia dalam perpolitikan serta perekonomian dunia. Jika Indonesia mampu menghadapi tantangan tersebut, maka Bargaining Power Indonesia di dunia juga akan meningkat

Neo-liberalisme Tiongkok pernah dibahas dalam buku “China’s Rise: Challenges and Opportunities” yang ditulis oleh C. Fred Bergsten, Charles Freeman, Nicholas R. Lardy dan Derek J. Mitchell pada tahun 2008. Buku ini membahas tentang perubahan Tiongkok yang begitu signifikan sejak 36 tahun lalu. Pemerintah Tiongkok telah dengan cerdas mengadopsi sistem politik dan perekonomian Neoliberal tanpa melepaskan karakteristik budayanya. Selain itu, Fred juga mengungkapkan bahwa Tiongkok mampu bersaing dengan Amerika Serikat sebagai negara adidaya di dunia tanpa harus berperang.

Selain itu, Tiongkok dan Indonesia sebagai negara yang juga mengadopsi aliran Neo Liberalisme dalam sistem perekonomian-nya melihat bahwa peran negara dan aktor non-negara dapat diseimbangkan guna mencapai kepentingan keduanya. Inisiasi OBOR dengan berbagai aktor di dalamnya dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi Tiongkok dan Indonesia. Pasar Internasional juga berpengaruh, di mana pembangunan OBOR akan berdampak pada kebijakan ekonomi yang diambil oleh negara-negara di dunia, terutama terhadap hubungan ekonominya dengan Indonesia.

Kerja sama internasional adalah upaya yang perlu dilakukan untuk memperoleh Power, terutama menurut aliran Neo Liberalisme. Kerja sama internasional adalah hubungan timbal-balik yang terjadi antara negara-negara guna meningkatkan hubungan baik dan mendapat keuntungan. Kerja sama dapat dilakukan antara dua negara atau banyak negara melalui institusi internasional. Keuntungan dapat diperoleh melalui kerja sama ekonomi. Kerja sama dapat pula ditingkatkan melalui pembentukan institusi dan norma yang dapat dipatuhi bersama. Kerja sama yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan tentu dilakukan secara rasional oleh negara maupun aktor non-negara. Namun, dalam hal ini, penulis akan fokus pada kerja sama dalam bidang infrastruktur yang dilakukan oleh aktor negara saja.
Menurut Immanuel Kant, kerja sama adalah pilihan paling rasional yang dapat diambil oleh sebuah negara. Pada sistem yang anarki, negara akan memilih pilihan yang paling rasional guna mencapai kepentingan nasionalnya. Negara memilih bekerja sama sebab hal tersebut dapat memenuhi kepentingannya. Dibandingkan dengan konflik yang diungkapkan oleh Realis, kerja sama tampaknya lebih rasional. Selain itu, konsep “Prisoner’s Dilemma” juga digunakan dalam Neo Liberalisme di mana kerja sama menjadi penentunya. Inisiasi OBOR adalah kerja sama yang dilakukan oleh Tiongkok dengan berbagai negara di dunia untuk membangun sebuah jalur perdagangan yang pada zaman dahulu merupakan jalur yang dilewati oleh pedagang dari Eropa ke Cina. Perkembangan teknologi yang begitu pesat telah mendorong Tiongkok untuk membangun kembali jalur tersebut dengan upaya untuk memajukan perekonomian dunia serta menghidupkan kembali jalur sutra dan menjadikannya jalur perekonomian terbesar di dunia.
Sejarah. Pada dasarnya, sejarah jalur sutra tidak terlepas dari sejarah Tiongkok. Peradaban Tiongkok telah berusia ribuan tahun, bahkan sebelum Tiongkok menjadi negara berdaulat. Wilayah di kawasan Asia ini telah mengalami pertempuran antara kelompok Nomaden dan yang menetap. Para pengelana yang datang dari padang rumput di bagian Barat Tiongkok menjarah gandum, biji- bijian dan sutra dari desa-desa di wilayah Timur. Pada masa itu, bahan sutra yang umum di rumah-rumah di Tiongkok sangat berharga bagi kelompok Nomaden. Bahan sutra umum di Tiongkok sebab, teknik mengekstrak benang sutra, Serikultur, telah muncul di wilayah ini sejak abad ketiga sebelum masehi.
Istilah jalur sutra sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ahli Geografi dan penjelajah asal Jerman, Ferdinand von Richthofen, pada tahun 1877 Masehi, yang menyebut rute tersebut sebagai 'Seidenstrasse' (jalan sutra) atau 'Seidenstrassen' (rute sutra). Jalur sutra adalah jaringan rute perdagangan kuno yang didirikan secara resmi selama Dinasti Han yang menghubungkan kawasan dunia kuno dari Asia ke Eropa dalam perdagangan antara tahun 130 SM – 1453 M. Barang-barang yang dijual oleh pedagang Barat ke Asia antara lain, kuda, anggur, anjing, bulu dan kulit binatang, madu, buah-buahan, barang pecah belah, selimut wol, karpet, tekstil, emas, perak, unta, budak, senjata dan besi. Sedangkan, barang yang dibeli oleh pedagang Barat dari Asia antara lain, sutra, teh, pewarna, batu berharga, barang pecah belah, porselen, rempah-rempah, artefak perunggu dan emas, obat, parfum, gading, beras, kertas dan bubuk mesiu.
Perkembangan Ekonomi Tiongkok. Pada tahun 1966, Mao Zedong yang saat itu menjabat sebagai ketua Partai Komunis Tiongkok (PKT) meluncurkan Revolusi Kebudayaan yang berlangsung hingga tahun 1976. Kebijakan Mao tersebut menimbulkan pertikaian dalam masyarakat dan pada akhirnya menyebabkan kesengsaraan bagi masyarakat Tiongkok. Namun, setelah kematian Mao, Deng Xiaoping muncul dengan reformasi ekonomi sekitar tahun 1978. Ungkapan Deng yang paling terkenal adalah“ tidak penting kucing itu berwarna putih atau hitam, kalau ia pandai menangkap tikus, itulah kucing yang baik.” Jika Mao menggunakan ideologi Komunisme dalam setiap kebijakan politik dan ekonominya, Deng memiliki pandangan yang berbeda. Melihat kegagalan Mao, Deng memilih menerapkan Kapitalisme dalam sistem perekonomian Tiongkok dan Komunisme dalam sistem politiknya.
Salah satu bentuk kebijakan “kapital” Deng Xiaoping adalah dengan membuka Tiongkok terhadap dunia. Tiongkok mulai menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara yang selama ini dimusuhi Mao. Reformasi ekonomi Deng Xiaoping mulai membuahkan hasil. Pada tahun 1980-an, perekonomian Tiongkok mulai bangkit atas dukungan dari peningkatan jumlah wira usaha yang tidak hanya terdiri dari para pemilik pabrik, tetapi juga para pejabat pemerintah. PDB Tiongkok yang pada tahun 1965 sebesar 6,4% meningkat menjadi 10,1% pada tahun 1980. Selanjutnya, pada tahun 1989, PDB kembali meningkat menjadi 11,5%. Pada masa itu, produk Tiongkok mulai diminati dunia, terutama produk ringan, seperti sepatu, pakaian, mainan, dan peralatan listrik kecil.
Perekonomian Tiongkok terus berkembang pesat beberapa dekade setelahnya, terutama setelah tahun 2000. Negara ini berubah dari negara miskin menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Berdasarkan data World Bank, Tiongkok adalah negara dengan PDB (berdasarkan nilai tukar) terbesar kedua di dunia, setelah Amerika Serikat pada tahun 2017.
One Belt One Road (OBOR). Robert G. Sutter dalam bukunya yang berjudul China’s Rise in Asia menceritakan kebangkitan Tiongkok sebagai poros baru Asia dalam konteks ekonomi dan perdagangan global. Semakin menguatnya pertumbuhan ekonomi negara yang kini dipimpin Presiden Xi Jiping itu berhasil menjadikannya sebagai salah satu new emerging force di kawasan Asia, bahkan dunia. Kesuksesan Tiongkok itu kini disertai dengan ambisi ekspansi pengaruh ideologi pembangunan ekonomi yang tertuang program OBOR. Proyek ini juga disebut- sebut menjadi proyek jalur sutra abad 21 dengan ambisi untuk memperluas jalur perdagangan ala Tiongkok.

Proyek yang diumumkan Xi Jinping pada 2013 ini akan berfokus dalam pemanfaatan simpanan devisa Tiongkok yang melimpah untuk memberi pinjaman kepada negara berkembang untuk mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur yang akan melibatkan perusahaan- perusahaan Tiongkok. Secara umum, OBOR bekerja dengan cara membuka proposal kerja sama dari negara- negara yang menjadi targetnya dalam dua jenis, yaitu Silk Road Economic Belt (SREB) di darat dan Maritime Silk Road (MSR) di laut.

OBOR ditargetkan menghabiskan dana US$ 4,4 triliun (Rp 62,7 ribu triliun) yang terbagi dalam berbagai proyek infrastruktur di 60 negara. Adapun dana dari Tiongkok akan dikucurkan dari tiga institusi utama, yaitu Export- Import Bank of China, Asia Infrastructure Investment Bank dan the Silk Road Fund.

Kepentingan dan dampak. Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia memiliki kedekatan terhadap Tiongkok bahkan dapat dikatakan peningkatan hubungan yang cukup pesat. Bahkan terdapat stigma pada sebagian masyarakat Indonesia bahwa Indonesia terlalu banyak "berhutang" terhadap Tiongkok dalam beberapa kesempatan kerjasama antara kedua negara tersebut. Lalu apakah ada Indikasi Kerjasama OBOR  dengan kepentingan Tiongkok di Indonesia?

Pemerintah Indonesia sangat gencar membangun infrastruktur. Salah satunya adalah program tol laut agar tercipta konektivitas antar daerah. Program tol laut memiliki kesamaan tujuan dengan jalur sutra maritim dalam program OBOR. Keduanya sama- sama bertujuan memperkuat konektivitas dan mengintegrasikan perekonomian serta diharapkan mendorong lebih banyak investor dari Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia. Berdasarkan data BKPM, terdapat komitmen investasi sebesar US$ 52,3 miliar asal Tiongkok terhitung sejak 2010. Tetapi, realisasi investasi sangat kecil hanya 10% .

Ketika Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia pada tahun 2014, beliau mengebu- gebukan pembangunan Infrastruktur diseluruh penjuru negeri. Oleh sebab itu, beliau memutuskan untuk mengundang Investor sebanyak- banyaknya. Indonesia membutuhkan dana yang besar untuk membangun infrastruktur agar proses perdagangan lintas negara melalui jalur perairan dapat berjalan dengan mudah dan cepat. Indonesia melihat OBOR sebagai "Pahlawan" maksud disini ialah, OBOR hadir untuk menawarkan pembangunan infrastruktur dan berbagai investasi melalui koneksi yang dimiliki oleh Tiongkok dalam sektor perariran dan Perdagangan.

Namun, keberadaan proyek OBOR ini menimbulkan berbagai macam kontroversi salah satunya terkait adanya ketakutan akan terjadinya debt trap atau perangkap utang. Sri Lanka adalah salah satu Negara peserta OBOR yang harus menyerah pada debt trap yang tercipta dari adanya OBOR ini. Proyek Mattala Rajapaksa International Airport (MRIA) di Sri Lanka yang menelan biaya pinjaman sebesar US$ 190 juta (Rp 2,7 triliun) dengan bunga sebesar 6,3 persen tak mendapat keuntungan dari operasi bandara tersebut. Akibatnya, pemerintah Sri Lanka justru merugi. Hal tersebut membuat negara tersebut tak mampu membayar hutang kepada Tiongkok. Sebagai konsekuensi atas ketidakmampuan membayar kredit maupun bunga, pada akhir Juni 2016 lalu, Sri Lanka membuat perjanjian dengan Tiongkok berupa ekuitas (menyerahkan lahan untuk disewa) pelabuhan selama 99 tahun kepada negara tersebut.

Bagi negara-negara berkembang, sulit untuk tidak tergiur dengan tawaran Tiongkok. Lewat skema One Belt One Road (OBOR), Negara yang dipimpin Ole Xi Jinping tersebut rela mengeluarkan dana besar setiap tahunnya demi realisasi membnagkitkan kejayaan Jalur Sutra Tiongkok. Dari 60 negar yang menjalin kerjasama dengan program OBOR, 37 negara mempunyai peringkat investasi B atau bahkan tanpa peringkat. Artinya, 23 negara lainnya yang masuk program OBOR punya potensi untuk terlilit debt trap atau perangkap utang.

Kini, setelah 6 tahun program OBOR berjalan, ada 8 negara dengan resiko krisis finansial paling tinggi. Yakni, Pakistan, Maladewa, Montenegro, Laos, Mongolia, Djibouti, Krygystan, dan Tajikistan. Diantara Negara-negara tersebut yang mengalami resiko krisis terparah adalah Pakistan. Negara tersebut terikat perjanjian dengan Tiongkok-Pakistan Econmic Corridor senilai 62 USD.
Namun sayangnya, menurut Brahma Chellaney, apa yang dilakukan Tiongkok dengan OBOR- nya adalah upaya debt- trap diplomacy, di mana diplomasi jenis ini adalah hubungan bilateral yang terjalin atas dasar utang. Dalam operasinya, diplomasi jenis ini melibatkan satu negara kreditor yang secara sengaja memperpanjang kredit berlebihan ke negara debitor. Jika negara debitor tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya, sering kali negara kreditor akan memungkinkan untuk ikut campur kondisi ekonomi dan politik di negara debitor.

 Lalu Bagaimana proyek OBOR di Indonesia?

 Pemerintahan Jokowi memang cukup berani mengambil risiko utang demi memuluskan rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia. Berbagai pencapaian infrastruktur yang telah diwujudkan di era pemerintahannya terbilang cukup prestisius, di antaranya adalah Light Rail Transit (LRT) Palembang, Bandara Kertajati Bandung, hingga yang terbaru adalah Mass Rapid Transit (MRT) yang kini bisa dinikmati oleh warga Jakarta.

Namun, terdapat sebuah paradoks dalam konteks pembangunan infrastruktur tersebut, utamanya di wilayah Indonesia Timur. Dalam sebuah laporan terbaru di New Mandala, disebutkan bahwa Jokowi kini menghadapi persoalan serius di wilayah Indonesia Timur, di mana proyek infrastrukturnya ternyata tak berbanding lurus dengan bangkitnya ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam laporan yang ditulis oleh Emilianus Yakob Sese Tolo tersebut, disebutkan bahwa pembangunan infrastruktur Jokowi hanya terpusat di kawasan Sulawesi Selatan, utamanya Makassar yang menjadi sentra aktivitas ekonomi di wilayah timur. Akibatnya, daerah- daerah di pelosok tidak merasakan dampak berarti dari proyek infrastruktur tersebut. Hal ini seolah menunjukkan ketimpangan pembangunan yang cukup signifikan di wilayah timur Indonesia.

Hal tersebut Lain lagi proyek LRT Palembang yang berpotensi bernasib sama dengan bandara di Sri Lanka, dengan realitas sepinya pengunjung. Bahkan proyek ini harus merugi dengan beban operasional yang mencapai Rp 8,9 miliar per bulan.
Kini, di tengah beberapa proyek infrastruktur yang bermasalah, pemerintah seperti tak henti- hentinya berambisi untuk tetap mengajukan kerja sama dengan Tiongkok melalui program OBOR- nya. Pemerintah sedang mewacanakan untuk menawarkan 28 proyek senilai Rp 1.296 triliun pada KTT OBOR pada April lalu. Jika dilihat, sejauh ini investasi Tiongkok yang berkaitan dengan OBOR yang masuk ke Indonesia nilainya tak sampai US$ 5 miliar (Rp 71,3 triliun).

Sedangkan, menurut laporan Tempo, dalam pertemuan terbaru antara pemerintah RI dengan pihak Tiongkokdisebutkan bahwa negara tersebut telah menyiapkan rancangan Framework Agreement. Indonesia yang diwakili oleh Luhut Binsar Pandjaitan juga menegaskan bahwa proyek yang dikerjasamakan tersebut murni dilakukan secara Business- to- Business (B2B).





Lalu, bagaimana dengan Indonesia hari ini? Mungkinkah ambisi infrastruktur Jokowi merupakan manifestasi dari ambisi OBOR di Asia? dan bagaimana dengan risiko debt- trap diplomacy yang harus dihadapinya?








- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal, Pasal 10 Ayat 1 & 3.
- Peraturan   Presiden   Republik   Indonesia   Nomor   20   Tahun   2018    Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 26 Ayat 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "One Belt One Road (OBOR); Neo-Liberlisme dan Ambisi Besar Tiongkok"

Posting Komentar