Perkembangan Industri Halal dalam Perspektif Sosiologi Ekonomi : Ditinjau dari Pendekatan Institusionalisme Baru

Oleh : Rahmalia Rifandini (Departemen Sosiologi, Universitas Indonesia)




Menurut lembaga Center for Middle Class Consumer Studies (CMCS) dalam lima tahun terakhir kelompok Muslim kelas menengah di Indonesia mengalami transformasi perilaku konsumsi. Tentunya bagi kalangan pengusaha, kondisi ini merupakan pangsa pasar yang memiliki potensi keuntungan yang besar, dimana persentase jumlah konsumen Muslim kelas menengah mencapai 87% dari jumlah penduduk Indonesia (Yuswohady, 2014). Akibatnya, banyak pelaku usaha kecil maupun besar turut melakukan transformasi strategi pemasaran produk dengan menyertakan sertifikasi halal. Tingginya jumlah konsumen disebabkan karena faktor demografi kelompok Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, pada tahun 2015 persentase penduduk Indonesia yang beragama Islam sebesar 85%, sehingga menyebabkan Indonesia sebagai negara dengan potensi pasar halal terbesar di dunia.

Pola konsumsi kelompok Muslim kelas menengah telah berperan meningkatkan  prospek sejumlah industri halal. Disisi lain, perkembangan industri halal juga didorong oleh kesadaran kelompok Muslim untuk menerapkan ajaran dan konsep Islam, khususnya prinsip halal dalam berbagai bidang kehidupan. Halal merupakan norma dalam agama Islam yang pada masa sekarang mengalami pergeseran karena telah dianggap sebagai komodifikasi kebutuhan atau bahkan penanda gaya hidup bagi kelompok Muslim kelas menengah.

Disamping menjadi konsumen produk halal terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki potensi menjadi produsen produk halal terbesar. Namun kenyataannya, Indonesia belum mampu menguasai pasar global produk halal. Indonesia menduduki peringkat keempat negara eksportir makanan halal setelah Australia, Tiongkok, dan Selandia Baru[1] yang notabene negara-negara tersebut bukan merupakan negara muslim. Selain itu, minimnya dukungan dan penyelenggaraan sertifikasi produk halal oleh pemerintah. Pemerintah tampaknya masih belum memanfaatkan potensi industri halal sebagai pemasukan negara. Padahal, pendapatan ekonomi global pada bidang produk halal diproyeksikan pada tahun 2020 mencapai 2,6 triliun dolar.

Tulisan ini berupaya untuk melakukan pengembangan kajian sosiologi ekonomi mengenai perkembangan industri halal di Indonesia melalui pendekatan institusionalisme baru (new institutionalism). Fokus tulisan ini ialah mengenai fenomena transformasi perilaku konsumsi produk halal kelompok Muslim kelas menengah disertai dengan respon pelaku usaha dan pemerintah terhadap sertifikasi produk halal. Kemudian, menjelaskan peranan pendekatan institusionalisme baru (new institutionalism) dalam perkembangan industri halal.

Perspektif Sosiologi Ekonomi

Perkembangan ilmu-ilmu sosial beberapa dekade terakhir, muncul sosiologi ekonomi sebagai multidisiplin ilmu sosial yang baru. Sosiologi ekonomi dapat dianggap sebagai alternatif ilmu sosial dalam melihat persoalan ekonomi di kelompok. Para ilmuwan sosial melihat bahwa ternyata terdapat faktor non-ekonomi seperti konteks kekelompokan, yang mendorong atau bahkan menghambat tindakan ekonomi. Sosiologi ekonomi memiliki beberapa perspektif dalam mempelajari fenomena ekonomi yang ditinjau dari fokus studi diantaranya, perspektif institusi sosial, perspektif jaringan sosial, dan perspektif kekuasaan dalam kegiatan ekonomi (Achwan, 2014). Tulisan ini akan membahas mengenai salah satu perspektif sosiologi ekonomi, yaitu perspektif institusi sosial dalam aliran kontemporer, tepatnya pendekatan institusionalisme baru.

Weber merupakan tokoh aliran sosiologi ekonomi klasik. Weber menggunakan pemikirannya yang khas mengenai keberagaman rasionalitas dalam mempelajari tindakan ekonomi kelompok. Salah satunya ialah mengenai keterkaitan antara institusi agama dengan institusi ekonomi yang kemudian melahirkan kapitalisme modern. Achwan (2014) menyebutkan bahwa gagasan Weber menjadi pijakan bagi ahli sosiologi ekonomi kontemporer. Banyak tokoh aliran sosiologi ekonomi kontemporer tidak lagi menempatkan peran institusi agama dalam fenomena ekonomi. Namun, dalam kasus perkembangan industri halal di Indonesia peran institusi agama masih berperan penting dalam kehidupan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan kapitalisme modern yang mengesampingkan institusi agama, tidak terjadi sepenuhnya di Indonesia.  Secara umum menunjukkan terdapat relevansi institusi agama dalam mereproduksi sistem kapitalisme.

Aliran sosiologi ekonomi kontemporer tidak berdiri pada gagasan aliran sosiologi ekonomi klasik, melainkan menggabungkan aliran sosiologi ekonomi klasik dengan suatu pendekatan yang baru (Achwan, 2014). Seperti pada kerangka konseptual perspektif institusi sosial yang digagas Victor Nee mengenai institusionalisme baru, merupakan kritik dan pengayaan dari gagasan Granovetter mengenai jaringan sosial. Gagasan Nee berawal dari bagaimana institusi berinteraksi dengan jaringan dan norma sosial dalam mengarahkan tindakan ekonomi. Menurut Nee (dalam Sila, 2009) institusi merupakan pedoman dalam struktur sosial untuk melakukan tindakan bersama dengan cara mengatur kepentingan individu dan memperkuat hubungan diantara individu, sehingga institusi dapat dikatakan penentu dalam perilaku ekonomi. Dalam hal ini pendekatan institusionalisme baru, menjelaskan bagaimana institusi memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi, seperti melakukan strukturisasi transaksi sosial dan ekonomi serta memahami dasar dari norma sosial, jaringan sosial, dan kepercayaan (Nurina, 2012).

Adapun konsep kunci Nee mengenai institusionalisme baru ialah meletakan perhatian pada mekanisme sosial dimana aspek institusi formal dan institusi informal saling berhubungan yang kemudian menjadi dasar bagi setiap manusia dalam mencapai kepentingan ekonomi. Pendekatan ini memang memberikan ruang bagi antarkelompok dalam mengejar kepentingan. Sederhananya, pendekatan institusionalisme baru ingin menjawab bagaimana lingkungan institusional dapat membentuk tindakan ekonomi (Achwan, 2014).  
.
Dalam menjelaskan gagasan pendekatan institusionalisme baru, Nee membangun model analisis sebagai berikut :

Sumber : (Nee dalam Mudiarta, 2009)

            Model ini menggambarkan bagaimana keterkaitan fungsi lingkungan institusional berupa institusi formal di level makro berhubungan dengan institusi informal pada organisasi di level meso dan individu-kelompok di level mikro dalam menentukan tindakan ekonomi. Nee menjelaskan bahwa pada fokus level makro adalah negara dalam merumuskan regulasi ekonomi. Level meso merujuk pada interaksi internal individu antarorganisasi dan eksternal organisasi terhadap negara, sedangkan pada level mikro berupa pola interaksi antarindividu dan kelompok (Achwan, 2014).

Konsep institusi formal yang dimaksud Nee terdiri dari peraturan formal negara seperti undang-undang, sedangkan konsep institusi informal berupa norma, nilai-nilai yang berasal dari konsepsi agama, jaringan sosial, kelekatan sosial (Sila, 2009). Nee sangat menekankan pada hubungan yang multilevel yang berdampak pada hubungan keselarasan (close coupling) yang ditandai pada kondisi kesesuaian institusi informal berupa norma dan kepentingan individu dan kelompok terhadap institusi formal  berupa aturan negara terkait dengan tingkah laku ekonomi, sedangkan hubungan ketidaklarasan (de-coupling) ditunjukkan dengan pertentangan antara institusi informal dengan institusi formal karena adanya perbedaan kepentingan individu atau kelompok dengan regulasi yang dibuat oleh negara (Achwan, 2014).

Selanjutnya, agar penjelasan gagasan Nee mengenai pendekatan institusionalisme baru dapat dilihat pada tabel intisari berikut;


Tabel 1. Prinsip Dasar Teori Institusionalisme Baru
Komponen
Deskripsi
Asumsi
Rationalitas terikat secara konteksual (context-bounded rationality), aktor didorong oleh interest (kepentingan), dibentuk oleh kepercayaan, norma, dan ikatan jaringan sosial.
Aktor
Organisasi;
Individu yang mengartikulasikan interest dan network dalam organisasi.
Definisi Institusi
Sistem hubungan antara institusi formal dan informal, yang memfasilitasi, mendorong dan mengatur tindakan ekonomi.
Mekanisme Level Makro
Undang-undang, peraturan pemerintah, mekanisme pasar, tindakan kolektif
Mekanisme Level Mikro
Tindakan individu dalam jaringan atau organisasi yang didorong oleh interest.
Sumber : Mudiarta (2009).

Pada intinya, gagasan pendekatan institusionalisme baru Nee menekankan pada mekanisme sosial dalam hubungan antara institusi formal dan informal yang disesuaikan dengan konteks sosial budaya tertentu dan menjadi dasar pencapaian kepentingan ekonomi. Selain itu, kedua institusi ini memiliki hubungan yang dialektis dalam mempengaruhi perilaku dan tindakan manusia pada kegiatan ekonomi (Sila, 2009).

Perkembangan Industri Halal di Indonesia

Industri halal di Indonesia berada pada 10 sektor, diantaranya keuangan, makanan, wisata dan perjalanan, fashion, kosmetik, obat-obatan, media, rekreasional, kebugaran, pendidikan dan seni budaya (Siregar, 2017). Dalam sektor keuangan, Indonesia mengalami perkembangan keuangan yang cukup baik. Ditandai dengan peningkatan bank umum syariah dan lembaga keuangan syariah. Sejak didirikannya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1991, pertumbuhan Bank Muamalat terus mengalami kenaikan yaitu hampir mencapai 40% setiap tahunnya. Angka pertumbuhan ini melebihi pertumbuhan bank-bank konvensional (Yuswohady, 2014).

Peningkatan konsumsi kelompok Muslim kelas menengah menandai transformasi pada pola konsumsi, salah satunya mengenai revolusi penggunaan ‘hijab’. Perubahan pola konsumsi ini berdampak pada pergeseran makna ‘hijab’ yang sebenarnya merupakan prinsip hukum dalam institusi agama sebagai perintah penutup kepala bagi perempuan, kini diartikan oleh sebagian orang sebagai komodifikasi produk fashion. Terlebih bagi kalangan kelompok Muslim kelas menengah, hijab sebagai tren gaya hidup kelompok Muslim kelas menengah yang modern, trendy, dan techy (Yuswohady, 2014). Disamping produk hijab, diiringi pula dengan perkembangan produk kosmetik halal. Baik produsen hijab maupun kosmetik halal, keduanya memanfaatkan pasar perempuan Muslim kelas menengah.

Dari segi wisata dan perjalanan, beberapa wilayah di Indonesia telah melakukan pengembangan pariwisata halal, yang meliputi wisata alam, wisata budaya, dan wisata kuliner (Siregar, 2017). Selain terdapat peningkatan wisata dalam negeri, terdapat pula peningkatan kunjungan wisata keluar negeri yang dilakukan oleh sebagian kelompok Muslim kelas menengah, seperti umroh dan haji. Perkembangan industri halal pada berbagai bidang ini menunjukkan bahwa label halal telah menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan oleh konsumen. Oleh karena itu perusahaan menjadi bersaing untuk memberikan label halal pada produknya, sehingga berujung pada bisnis sertifikasi halal.

Disisi lain, menurut laporan State of the Global Islamic Economy tahun 2015, Indonesia merupakan konsumen produk halal terbesar di dunia yang menduduki peringkat pertama. Hal ini menunjukkan dari sisi produksi produk halal, Indonesia masih minim. Tingginya permintaan produk halal di dunia tidak diiring dengan dukungan pemerintah (Hidayat, 2016). Berdasarkan temuan yang didapat, perusahaan dan UMKM di Indonesia yang memiliki sertifikasi halal masih sedikit, yaitu hanya sekitar 6.231 dari 57 juta total jumlah perusahaan dan UMKM (Hidayat, 2016). Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pemanfaatan produksi pada sektor industri halal[2], diantaranya terkait dengan persoalan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan pelaku usaha produk UMKM. Sebagian besar pelaku usaha UMKM belum sepenuhnya memahami pentingnya pelaksanaan dan manfaat sertifikasi halal.

Pandangan Institusionalisme Baru terhadap Industri Halal di Indonesia

Tulisan ini akan berfokus menjelaskan peranan pendekatan institusionalisme baru (new institutionalism) dalam perkembangan industri halal di Indonesia. Industri halal di Indonesia secara tidak langsung tumbuh dari implikasi transformasi pola konsumsi kelompok Muslim kelas menengah. Tingginya pola konsumsi diakibatkan oleh meningkatnya pendapatan ekonomi kelompok Muslim kelas menengah. Kondisi ini juga berdampak pada peningkatan status pendidikan yang kemudian menimbulkan kesadaran penerapan prinsip halal, sehingga turut menentukan tindakan kelompok Muslim kelas menengah dalam kegiatan ekonomi. Institusi agama yang mengatur prinsip halal pada dasarnya berisi kebaikan yang universal, karena melarang bahan-bahan produk yang membahayakan kesehatan, seperti bangkai dan darah hewan yang disembelih dengan proses penyembelihan yang benar dan bahan yang mengandung alkohol karena memabukkan.

Dengan jumlah kelompok Muslim kelas menengah yang paling banyak diantara komposisi penduduk Indonesia lainnya, tentunya memberikan pengaruh berupa respon balik dari pelaku usaha yang melihat kondisi ini sebagai pasar yang menjanjikan keuntungan. Ditambah pula, pasar produk halal sedang tumbuh subur di tingkat global. Seiring dengan fenomena konsumerisme, berbagai produk halal bermunculan dan banyak diminati. Misalnya, produk kosmetik halal dan hijab halal yang banyak diminati oleh perempuan dari seluruh kalangan. Diketahui bahwa tren penjualan kosmetik halal mencapai 50% setiap tahunnya (Handayani, 2016). Berdasarkan studi Supriyadi (2005) mengenai pengaruh labelisasi halal terhadap hasil penjualan produk makanan menunjukkan hubungan yang signifikan. Perusahaan yang menerapkan sertifikasi halal biasanya mendapat keuntungan yang lebih banyak.

Pemerintah juga memberikan respon terhadap perkembangan industri halal yang tumbuh subur di Indonesia. Pada awalnya, kemunculan kelompok Muslim kelas menengah merupakan dampak kondisi sosio-politik pada masa pemerintahan sebelum reformasi. Sekitar tahun 1990-an pemerintah membentuk organisasi ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) sebagai organisasi intelektual Islam. Beberapa pandangan memandang bahwa terjadi penguatan birokrat Islam di pemerintahan (Handayani, 2016). Mengenai industri halal, pemerintah turut mendukung keberadaan industri halal di Indonesia. Ditandai dengan keikutsertaan Kementerian Perdagangan dalam acara World Halal Day 2016 di Kroasia, perancangan UU Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal dan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang berwenang dalam memberikan sertifikasi halal. 

Pendekatan institusionalisme baru pada dasarnya memandang kegiatan ekonomi dalam multilevel, level mikro, meso, dan makro, dengan menekankan pada hubungan institusi formal dan institusi informal. Level mikro ditandai dengan pola interaksi individu pada kelompok Muslim kelas menengah yang berperan sebagai pelaku ekonomi yang dilandasi dengan norma (halal) dalam institusi agama. Kemudian, pada tataran meso yang merupakan arena organisasi ekonomi menyesuaikan tindakan ekonomi pada pola konsumsi kelompok Muslim kelas menengah yang mengedepankan nilai halal. Para perusahaan dan UMKM pun melakukan pertimbangan dengan memberikan sertifikasi halal pada produknya. Dalam pendekatan institusionalisme baru, hubungan diantara level mikro dan meso yang menghasilkan penyesuaian maupun pertimbangan tindakan ekonomi berdasarkan norma merupakan bentuk institusi informal.

Akibat banyak munculnya berbagai organisasi ekonomi yang mengedepankan sertifikasi produk halal sebagai upaya memperjuangkan kepentingan kegiatan ekonomi ternyata telah menjadi jalan untuk mempengaruhi kebijakan publik pada institusi negara. Melalui Kementerian Perdagangan yang memiliki wewenang terhadap pengawasan organisasi ekonomi dengan dibantu organisasi Islam yang diwakili Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengupayakan adanya peraturan mengenai jaminan produk halal. Dalam hal ini, pada level makro atau lingkungan institusional telah menghasilkan aturan resmi yang mengatur kegiatan ekonomi industri halal. Aturan resmi yang tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal merupakan bentuk institusi formal.  

Nee menegaskan bahwa dalam hubungan institusi formal dan informal dapat menghasilkan bentuk integrasi berupa keselarasan (close coupling) maupun ketidakselarasan (de-coupling). Bentuk hubungan multi level yang dihasilkan pada dalam kegiatan ekonomi industri halal berupa keselarasan (close coupling). Hubungan ini ditunjukkan oleh peningkatan pola konsumsi produk halal oleh kelompok Muslim kelas menengah dan pertimbangan yang dilakukan organisasi ekonomi melalui sertifikasi halal. Didukung dengan lingkungan institusional yang mengeluarkan aturan resmi berupa UU Jaminan Produk Halal dan pembentukan lembaga (BPJPH).

Namun kenyataannya, peran pemerintah sebagai lingkungan institusi formal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penataan hak organisasi ekonomi, koordinasi pasar dan perusahaan, dan integrasi aturan formal dengan informal, belum optimal. Kondisi ini ditunjukkan dengan minimnya dukungan pemerintah dalam merespon permintaan peningkatan produk halal di pasar global. Apabila dibandingkan dengan perkembangan sertifikasi halal di negara lain, telah mendapat dukungan dari pemerintah, kelompok, serta akademisi yang berdampak pada pertambahan nilai produk. Persoalan kedua ialah belum adanya sinergisasi antar instansi pemerintah dalam melakukan sertifikasi halal, dimana terjadi tarik menarik urusan pemberian sertifikasi halal antara MUI dengan BPJPH. Pemerintah seharusnya bergerak cepat dalam mendukung upaya peningkatan sertifikasi halal pada UMKM agar Indonesia tidak menjadi konsumen ditengah besarnya peluang peningkatan ekonomi pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (Hidayat, 2016).

Untuk mengoptimalisasi perkembangan industri halal di Indonesia dalam persaingan di tingkat dunia memerlukan beberapa strategi, diantaranya peningkatan branding Indonesia sebagai pusat halal lifestyle, melakukan pengembangan sumber daya manusia mengenai produk halal, dan bekerja sama dengan stakeholders terkait pengembangan industri halal. Apabila upaya ini berhasil dilakukan maka akan berdampak pada peningkatan perekonomian Indonesia (Siregar, 2017).

Kesimpulan

Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia memiliki potensi industri halal yang sangat besar. Namun apabila tidak dimanfaatkan sebagai potensi peningkatan pendapatan ekonomi negara, maka Indonesia akan terjebak pada pola konsumerisme. Peranan lingkungan institusional sangat diperlukan. Peranan pendekatan institusionalisme baru dalam kajian sosiologi ekonomi terhadap perkembangan industri halal berwujud pada pemetaan institusi formal dan institusi informal dalam hubungan multi level diantara kelompok Muslim kelas menengah, organisasi ekonomi, dan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah yang berada di level makro dan mewakili lingkungan institusional memiliki peranan yang lemah. Sebab, pemerintah belum mampu mengintegrasikan aturan resmi dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi di level meso maupun mikro. Ditandai dengan lambannya dukungan terhadap permintaan produk halal dan pemberian sertifikasi halal di tingkat ASEAN. Apabila pemerintah tidak segera menyadari lemahnya peranan institusi formal, maka peran dapat diambil alih oleh sistem pasar dan hilangnya pengawasan terhadap industri halal di Indonesia.



Daftar Pustaka

Achwan, Rochman. (2014). “Sosiologi Ekonomi di Indonesia”. Jakarta: UI Press.
Hidayat, Reja. 2016. Menyingkirkan MUI, Mengambil Alih Sertifikasi halal https://tirto.id/menyingkirkan-mui-mengambil-alih-sertifikasi-halal-9ds diakses pada 18 Mei 2017
_______________. Menjadi Penonton di Industri Halal.
_______________. Ikhtiar MUI Pertahankan Sertifikasi Halal.
______________. Indonesia Terus Tingkatkan Pangsa Pasar Produk Halal
Hidayani, Sri Maulid. 2016. Kala Kosmetik Halal Jadi Jawara Pasar

Produk Halal RI Belum Mendominasi http://www.kemenperin.go.id/artikel/1830/Produk-Halal-RI-Belum-Mendominasi diakses pada tanggal 15 Mei 2017

Sila, Muhammad Adlin. 2009. Institusionalisasi Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro-Studi Sosiologis BMT Di Cipulir Dan BQ Di Banda Aceh. Depok: Universitas Indonesia.
Supriyadi, Yayat. 2005. Pengaruh Kebijakan Labelisasi Halal terhadap Hasil Penjualan Produk Industri Makanan dan Dampaknya pada Ketahanan Perusahaan. Depok: Universitas Indonesia.
World Halal Day 2016

Yuswohady. 2014. Marketing to the Middle Class of Moslem http://www.yuswohady.com/2014/07/06/marketing-to-the-middle-class-moslem/ diakses pada tanggal 18 Mei 2017




[1] “Produk Halal RI Belum Mendominasi”. http://www.kemenperin.go.id/artikel/1830/Produk-Halal-RI-Belum-Mendominasi diakses pada tanggal 16 Mei 2017
[2] Menjadi Penonton Industri Halal. https://tirto.id/menjadi-penonton-di-industri-halal-bsGP diakses pada tanggal 15 Mei 2017

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Perkembangan Industri Halal dalam Perspektif Sosiologi Ekonomi : Ditinjau dari Pendekatan Institusionalisme Baru"

Posting Komentar