Konsep Pemidanaan Terhadap Pelaku LGBT

Oleh: Muhammad Ardiansyah Lazuardi (Mahasiswa Hukum Untidar)


LGBT atau lesbian, gay, bisexual, transgender merupakan golongan-golongan penyakit kejiwaan dalam lingkup sexual yang merupakan istilah umum yang dipopulerkan oleh masyarakat dan media masa. Lesbian adalah sebutan bagi seorang perempuan yang menyukai perempuan, gay adalah sebutan bagi seorang laki-laki menyukai laki-laki, bisexual adalah seseorang yang menyukai sesama jenisnya dan lawan jenisnya, transgender merupakan seseorang yang memiliki hasrat besar untuk berperilaku dan memilih hidupdengan cara yang berbeda dari jenis kelaminnya. Dalam dunia psikiatri orang-orang yang melakukan kehidupan seksual dalam lingkup LGBT biasa disebut Orang Dengan Masalah Kejiwaan atau disingkat ODMK. Definisi ODMK ada di dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Penyakit ini merupakan isu sosial yang diakibatkan dari arus globalisasi yang sangat kuat dari budaya Eropa. Pemerintah saat ini sedang menyusun aturan terhadap perbuatan LGBT di dalam RUU KUHP untuk mengkriminalisasi terhadap perbuatan LGBT.

Dalam pasal 292 KUHP menentukan larangan terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa. Namun menurut saya yang menjadi kekurangan pasal tersebut terhadap zaman sekarang adalah perbuatan cabul terhadap anak kecil tidak bisa disamakan dengan perilaku LGBT yang dimana dapat dilakukan oleh orang dewasa. Karna hal dalam perundang-undangan tidak di atur maka sanksi terhadap pelaku LGBT pun tidak ada.

Hal yang mendasari untuk melakukan kriminalisasi terhadap perilaku LGBT adalah pasal 28 J UUD 1945 ayat 2 yang dengan jelas bahwa perilaku LGBT bertentangan dengan melanggar tuntutan dari pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Lalu secara yurisdiksi internasional pemerintah Indonesia pun menandatangani Deklarasi Hak Asasi Manusia yang diadakan oleh Organisasi Konfrensi Islam (OKI) dan diakui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Deklarasi ini merumuskan poin-poin hak asasi manusia dalam perspektif nilai-nilai ajaran Islam.

Teori Kriminalisasi Menurut Molan, apabila suatu perbuatan berbahaya bagi individu atau masyarakat dan perbuatan tersebut amoral maka perilaku tersebut dianggap prima facie (sufficient to establish a fact or raise a presumption unless disproved or rebutted, Black's Law Dictionary, 2009: 1338,) yang  tepat  untuk kriminalisasi (Molan, 2003: 14). Menurut Edmundson, suatu tindakan dianggap salah bila tindakan itu bertentangan dengan tuntutan moral. Semua orang memiliki kewajiban moral untuk tidak melakukan yang secara moral (dianggap) salah. Pendapat ini mendeskripsikan hubungan logis antara konsep kebersalahan secara moral, tuntutan moral, dan kewajiban moral, dan bisa dianggap sebagai kebenaran kecil atau sebagai ketetapan (Edmundson, 2005: 274). Maka dari kedua pemikiran tersebut yang mengacu pada teori moral maka kriminalisasi haris memenuhi dua kriteria yaitu; pertama harus berbahaya bagi individu atau masyarakat, kedua harus amoral.

Melalui teori tersebut bahwa kriminalisasi terhadap perilaku amoral merupakan hal yang sangat penting, hal ini diperkuat oleh Devlin dalam bukunya The Enforcement of Moral (1965), moralitas bersama di masyarakat sama pentingnya bagi eksistensi masyarakat serta pemerintah yang diakui, dan pembenaran atas penegakannya secara hukum, yaitu bahwa hukum digunakan untuk mempertahankan apa pun yang sangat mendasar bagi eksistensi masyarakat.

Selain masalah moral, Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir, menegaskan bahwa kriminalisasi perbuatan cabul LGBT juga untuk menjaga ketertiban masyarakat. Kriminalisasi perbuatan ini sudah tepat karena sebagaimana tersirat dari Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UndangUndang Perkawinan) misalnya, yang diperbolehkan adalah pernikahan beda jenis, yaitu perempuan dan lakilaki. Artinya, mereka yang sejenis tidak bisa melakukan hubungan pernikahan.
Mengacu pada teori moral maka perluasan perbuatan perilaku LGBT memenuhi kriteria apa yang harus ada dalam kebijakan kriminalisasi. Selain itu perilaku LGBT tidak hanya bertentangan dengan aturan-aturan yang ada melainkan bertentangan dengan aspek moral, budaya, serta agama sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun yang menjadi permasalahan menurut saya adalah apakah pelaku dengan pidana penjara pelaku LGBT dapat disembuhkan? Apakah mendapatkan jaminan bahwa ia akan sembuh setelah bebas dari penjara? Lalu bagaimana dengan UU Nomor 18 tahun 2014 yang menjadi dasar bahwa orang yang memiliki penyakit tersebut diharapkan mendatangi rumah sakit kejiwaan dengan cepat? Mengapa hal tersebut tidak menjadi kewajiban bagi pemerinah untuk merehab medis dan sosial orang dengan penyakit tersebut ketimbang emenjarakannya? Dan juga bagaimana dengan tujuan pemidanaan yang padahal tujuan pemidanaan adalah mengembalikkan pelaku ke arah yang benar dan menjadi orang yang lebih baik.

Saya berpendapat bahwa jika saja pelaku LGBT dapat di samakan dengan pecandu atau penyalahguna narkotika yang dimana dia mendapatkan hak rehabilitasi medis dan sosial. Karena saya memandang bahwa pelaku LGBT sedang mengalami penyakit psikoseksual yang menurut hemat saya dia bisa disembuhkan melalui rehabilitasi medis dan sosial. Kekurangan dari rehabilitasi medis dan sosial melalui psikiater adalah setiap orang memiliki waktu penyembuhan yang tidak dapat ditentukan, atau dapat dikatakan relatif terhadap pelakunya masing-masing.

Namun yang perlu kita ketahui adalah kita perlu mendukung upaya pemeritah karena kriminalisasi perbuatan cabul LGBT dapat dinilai sebagai upaya negara untuk mengedepankan fungsi utama hukum pidana, yaitu untuk memelihara moralitas dan menjaga ketertiban masyarakat. Yang lebih penting lagi kita perlu menjaga teman dan keluarga kita dari perilaku LGBT, dan ketika kita menemukan orang yang mempunyai penyakit seksual LGBT maka sebaiknya kita membimbing mereka untuk bersikap positif sesuai norma agama, norma sosial, dan hukum yang berlaku.

Kita pun perlu mengingatkan mereka bahwa mereka pun memiliki kewajiban yang tertuang dalam pasal 69 Undang Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yaitu Orang Dengan Masalah Kejiwaan berkewajiban memelihara keehatan jiwanya dengan cara menjaga perilaku, kebiasaan, gaya hidup yang sehat, dan meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Alangkah baiknya ketika memiliki teman dengan penyakit seksual LGBT kita membantu mereka dan bukan menjauhkan mereka.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Konsep Pemidanaan Terhadap Pelaku LGBT"

Posting Komentar