Affirmative Action dan Perempuan

Oleh: Krisnaldo Triguswinri (Mahasiswa MAP Undip) 



Government should free the hierarchy-structure and subordinate the discriminative in empowerment women to give them opportunity in the involvement of politic and economic sector. To make women brave to take a role seriously. So that, women will not feel inferior and alienation in the economic-politic connection.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional jangka menengah yang memuat visi, misi dan program kepala daerah di mana di dalamnya terdapat beragam unsur. Mulai dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan program perangkat lintas daerah.

Dalam penyusunan RPJMD, pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip yang mengacu pada UU 24/2004. Misalnya,  harus demokratis dan partisipatif, artinya penyusunan RPJMD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan peran masayrakat dan seluruh stakeholder dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tehap perencanaan. Kemudian harus bersifat politis, bahwa penyusunan RPJMD perlu melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politik, terutama kepala daerah terpilih dan DPRD. Kemudian, proses perencanaa yang bersifat bottom-up, sehingga segala rekomendasi atas kebutuhan masyarakat dapat terakomodir dengan baik dan meminimalisir adanya sebuah produk kebijakan yang sarat akan kekuasaan semata. pun harus pula bersifat top-down, sehingga rencana pembangunan strategis daerah tetap inheren dengan rencana strategis yang berada di atasnya, seperti RPJMN.

Penulis dalam esai ini tidak akan membahas program apa yang membedakan RPJMD kota dan kabupaten dalam hal pemberdayaan perempuan. Penulis hanya akan membahas sejauh mana berdayanya perempuan aktif terlibat secara ekonomi dan politik. Namun, penulis tidak mungkin menganalisis perbedaan RPJMD Kota Magelang dan Kabupaten Magelang secara makro. Mungkin akan jauh lebih efisien jika pembahasan dalam esai ini di kerucutkan menjadi skup terkecil. Maka, penulis mengambil sebuah koersi sederhana tentang bagaimana dokumen RPJMD membahas peran perempuan yang berkorelasi dengan sektor pemberdayaan perempuan.

Menurut Novian (2010) pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah.

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukan, jumlah penduduk perempuan Kota Magelang mencapai angka 61,113 jiwa dan laki-laki berjumlah 59,260 jiwa. presentasi jumlah penduduk Magelang di ungguli oleh perempuan. Sedangkan di Kabupaten Magelang, jumlah penduduk perempuan mencapai 584.686 jiwa dan laki-laki 583. 871 jiwa.


Berangkat dari pemikiran penulis atas fenomena terkait perkembangan gender (perempuan) dalam isu ekonomi-politik yang terjadi akhir-akhir ini. penulis akan melakukan pengamatan serupa hipotesis terhadap peran perempuan dalam keterlibatanya di ranah suprastruktur (politik) dan insfrastruktur (ekonomi): secara spesifik pada ranah politik, penulis menarik perempuan masuk ke dalam aktivitas ruang parlemen. Dan pada ranah ekonomi, penulis menarik perempuan masuk ke dalam ruang kerja professional. Di Kota/Kab. Magelang.

PEMBAHASAN

Analisis akan dilakukan secara sederhana sehingga setidaknya dapat menggambarkan konsep pemberdayaan yang tercantum dalam RPJMD Kota dan Kabupaten Magelang dan ditabrakan dengan indikator-indikator Nanang Martono (2011):  (1) tingkat kesejahteraan, (2) tingkat akses terhadap sumber daya dan manfaat, (3) tingkat penyadaran, (4) tingkat partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, (5) tingkat penguasaan, (6) akses peluang. Penggunaan metode ini tidak menjadi standarisasi khusus atas penilaian objektif terberdaya atau tidak terbederdayanya perempuan pada Kota/Kab. Magelang.

Berdayanya peran perempuan dalam sektor ekonomi-politik pada dokumen RPJMD Kota Magelang dan RPJMD Kabupaten Magelang

Dari data yang penulis dapat pada RPJMD Kota Magelang disebutkan bahwa keterwakilan perempuan di Kota Magelang dalam parlemen di tahun 2014 mencapai 24%. hampir memenuhi kuota yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyebutkan bahwa kuota perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam politik sekurang-kurangnya 30%. Sementara itu persentase perempuan sebagai tenaga profesional di Kota Magelang pada tahun 2014 mencapai 45,02% lebih tinggi dari keterwakilan di parlemen. Hal ini menunjukkan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan sosial cukup baik hampir setara dengan laki-laki. walaupun proporsi angkatan kerja perempuan di Kota Magelang dari 45,96% di tahun 2013 terus menurun menjadi hanya 44,53% di tahun 2015.

Penulis sepakat bahwa representasi perempuan dalam parlemen cukup baik. Namun, mengapa kemudian keterwakilan tersebut tidak mencapai angka 30% sehingga dapat sesuai dengan amanat perundang-undangan? Apakah tingkat kesadaran politik penduduk perempuan Kota Magelang masih terbilang rendah? Kalau memang seperti itu, mungkin saja pemerintah tidak memanifestasikan pemberdayaanya dalam konteks pemberian pendidikan pencerdasan politik kaum perempuan. Atau apakah  akses perempuan pada politik menjadi sulit karena berbagai macam alasan materil dan non-materil. Tapi jika direlevankan dengan indikator standar pemberdayaan perempuan, tingkat partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan saya fikir sudah cukup mewakilkan. Walaupun presentase unsur perempuan dan laki-laki dalam kursi parlemen masih cendrung tidak egaliter dan tetap di dominasi oleh laki-laki.

Setelahnya, dalam wilayah proporsi angkatan kerja kaum perempuan Kota Magelang menurut dokumen RPJMD Kota mengalami penurunan. Entah apa sebabnya, apakah perempuan tidak memiliki peluang kerja? Lantas, latar belakang seperti apa yang mempengaruhi penurunan presentase perempuan dalam dunia professional (dunia kerja).

Pendidikankah atau keahliankah? Jika benar demikian. Artinya perempuan tidak mampu mensejahterakaan dirinya secara otonom pada sektor publik. Dan tetap saja akan tersubordinasi oleh kerja-kerja domestik, sehingga mereka tidak mampu berperan aktif membangun infrastruktur. kalau begitu, apalagi terlibat dalam membangun suprastruktur. Tapi jika harus berpikir melalui spektrum ideologis, penulis berkeyakinan bahwa dalam masyarakat kapitalisme, jika tidak ada yang dapat di jual di luar kemampuan fisiknya sebagai perempuan, ia tidak akan mampu berkompetisi dengan pasar. Dalam hal ini memang perlu upaya lebih dari Pemerintah Kota Magelang untuk mendorong peran dan partisipasi perempuan baik sebagai objek maupun subjek pembangunan sehingga optimalisasi kapabilitas kaum perempuan dapat tercapai dengan baik.

Kemudian, dalam dokumen RPJMD Kabupaten Magelang penulis tidak mendapatkan data yang cukup komperhensif terkait peran atau berdayanya perempuan dalam konteks ekonomi-politik. penulis beranggapan bahwa peran perempuan pada Kabupaten Magelang belum optimal. Indikator dalam RPJMD kabupaten menyebutkan bahwa salah satu penyebabnya adalah masih adanya kesenjangan gender. Berarti perempuan Kabupaten Magelang secara kritis belum mampu dengan sadar memahami dirinya sebagai entitas yang seharusnya mampu berkompetisi dalam dunia politik maupun dunia kerja. Bahkan di dalam parlemen, dari 50 kursi yang tersedia, hanya terdapat 7 perwakilan perempuan di sana. Jelas masih jauh dari angka 30%. Dan terlihat jelas bagaimana tidak berdayanya perempuan untuk melibatkan dirinya dalam sektor suprastruktur.

Sehingga dapat di tarik sebuah simpulan yang mungkin terburu-buru karena tidak di lengkapi oleh data-data yang cukup mendukung: pertama, kurangnya kesadaran politik mereka untuk mengakses sumber daya. Kedua, atas ketidaksadaran politik akhirnya mereka tidak dapat menciptakan peluang untuk berperan aktif terlibat mengambil keputusan. Kemudian, partisipasi perempuan Kabupaten Magelang dalam angkatan kerja presentasenya mencapai angka 46,75 %.

penulis berasumsi bahwa mungkin saja terjadi permasalahan dalam bidang pendidikan, maupun akses pada sumber daya politik maupun ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka perencanaan pembangunan dibidang pemberdayaan perempuan terus melakukan pembinaan organisasi-organisasi perempuan melalui kegiatan kegiatan di bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan politik.

PENUTUPAN

perbedaan antara RPJMD Kota atau Kabupaten Magelang hanya terletak pada kuantitas perempuan yang merepresentasikan dirinya masuk ke dalam ruang politik. Sedangkan dalam ruang profesionalitas, penulis fikir presentasenya hampir sama. Ada baiknya pemerintah kota maupun kabupaten Magelang harus memberikan hak-hak setara yang berkeadilan kepada perempuan dalam konteks ekonomi dan politik. Sehingga aktivisme pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya berbentuk pelatihan-pelatihan yang erat kaitanya dengan urusan dapur semata, atau mengarahkan mereka (perempuan) mengorganisir dirinya masuk ke dalam ruang-ruang organisasi.

Pemerintah dalam hal ini harus mampu menciptakan kesadaran kritis perempuan, khususnya di Magelang, supaya tidak lagi terkungkung pada nilai-nilai patriarkis. Penulis tidak bermaksut mempersuasi perempuan untuk melawan konvensi dari kebiasaan bertradisi masyarakat kita yang konservatif. Namun, idealnya perempuan terlebih dahulu harus menyadari dirinya sebagai entitas yang mampu berkompetisi, menjadi partisipan dalam segala lini.

Pun pemerintah harus melepaskan struktur-hirarkis dan subordinasi yang diskriminatif dalam pola pemberdayaan perempuan dan memberikan kesempatan yang sama pada mereka dalam keterlibatanya di sektor politik dan ekonomi. Sehingga perempuan berani mengambil peran untuk masuk ke dalam wilayah yang lebih serius lagi. Dengan itu, perempuan tidak akan merasa inferior atau teralienasi dalam relasi ekonomi-politik.

DAFTAR PUSTAKA

Novia, Budhy. 2010. Sekilas tentang pemberdayaan perempuan. Artikel sanggar kegiatan belajar Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung.

Martono, Nanang. 2011. Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial. RajawalI Press. Jakarta.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Affirmative Action dan Perempuan"

Posting Komentar