Buruh dan Kapitalisme Negara

Oleh: Krisnaldo Triguswinri (Mahasiswa MAP Universitas Diponegoro) 


Merayakan perjuangan buruh adalah merayakan kebebasan manusia. Merayakan kebebasan manusia inheren dengan upaya merawat dignitas kemanusiaan. Dengan kata lain, bila manusia tergores akibat hegemoni sistem kerja dan politik upah murah, maka sudah sewajarnya kemanusiaan ikut terluka.

Memberi solidaritas dan soliditas terhadap buruh harus menjadi tugas mereka yang terhubung langsung dengan pengalaman autentik menyoal ketidakadilan struktural; perempuan, mahasiswa, pelajar, kelas menengah, mereka yang tersisih akibat rasisme, minoritas, mereka yang dikomodifikasi oleh pasar, dll. Sebab akumulasi modal oleh kapitalisme dan negara, berakibat pada tersungkurnya keadilan sosial. 

Buruh tiba pada kerja-kerja otonom yang berupaya meradikalisir pengorganisiran massa demi perjuangan merebut hak-hak ekonomi-politik yang dikendalikan oleh dominasi agresif kapitalisme. Para pekerja yang dalam terminologi marxisme disebut sebagai kelas ke tiga, dikangkangi oleh tabiat surplus-value dari hukum akumulasi. Oleh karena itu, perjuangan kelas menjadi satu-satunya metode analisis kelas guna keluar dari kendali borjuasi. 

Sialnya, ada semacam kontradiksi hukum hasil intervensi pasar yang menjadi objek pelembagaan kapitalisme dan berdampak pada terampasnya kesejahteraan dan kebebasan buruh

Penetapan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan jelaskan mengakomodir kepentingan pemodal dengan tetap mempertahankan kebebasan tenaga kerja di Indonesia. Program penetapan aturan pengupahan sebagai bagian dari paradigma ekonomi di sebagian besar negara di dunia sebelum negara yang memiliki kesepakatan dengan IMF dan Bank Dunia. Program-program Ini merupakan bagian dari proyek neoliberal. Susan George (2000) mendaftar paradigma dan doktrin-doktrin neoliberal yang harus dianut oleh negara:

1. Pasar harus diberi kebebasan untuk membuat keputusan sosial dan politik yang penting

2. Negara harus sukarela mengurangi intervensi dan mengaturnya di bidang ekonomi

3. Perusahaan harus diberi kebebasan total

4. Serikat buruh harus diawasi dan diberangus

Bila keputusan politik didasarkan oleh mekanisme pasar, maka tidak mungkin rumusan kebijakan publik berpihak pada kehendak rasah keadilan buruh.

Kapitalisme Negara

Selama kebijakan publik diproduksi melalui watak kekuasaan yang teknokratis, maka selama itu pula kebijakan publik tidak akan pernah benar-benar bijaksana. Oleh karena itu, pemaknaan primer kebijakan yang merupakan perintah dasar konstitusi untuk menyelenggarakan dan mendistribusikan kesejahteraan tidak terlaksana.

Dalam era neo-kapitalisme, logika pasar menjadi dikotomi asosiatif nation-state untuk meminimalisir komodifikasi kapitalisme negara di antara dominasi agresif non-state-actor yang, misalnya, mempersempit ruang demokrasi sosial dengan pertandingan kapital; ada uang, ada kebijakan. 

Nation-State mempersilahkan warga negara memiliki ruang terbuka untuk memastikan arah kehidupan bernegara dan bermasyarakat melalui fasilitas partai politik, lembaga masyarakat, organisasi sosial sebagai civil society yang berperan menyelenggarakan social control dan moral force warna kebijakan. Lambaga kemasyarakatan tersebut merupakan pilar demokrasi warga negara yang secara legal dapat digunakan mengambil peranan strategis dalam navigasi arah dan kualitas kebijaka.

Sedangkan Non-State-Actor merupakan pemain baru kebijakan yang berhasil melampaui otoritas absolut negara bangsa. NSA menjadi faktor eksternal warna kebijakan yang berbasis pada kepentingan mekanisme pasar; global financial capitalism. Para pemain bisnis raksasa yang memiliki kekayasaan dalam kuantitas besar acap kali berhasil mengintervensi politik nasional melalui ekspansi modal demi dihasilkannya kebijakan yang berdampak pada ketidakadilan struktural. 


Eksisnya logika pasar yang dipromosikan oleh konsepsi imanensi NSA dapat diketahui melalui kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menghasilkan kebijakan publiknya. Ketika kekuatan modal menjadi basis material segala pertimbangan dibuatnya kebijakan, maka dapat diasumsikan bahwa kebijakan akan berorientasi pada laba atau keuntungan. 


Relasi pasar dengan kebijakan publik ditentukan oleh logika ekonomi. bahwa sisi permintaan bergerak cepat seperti deret ukur dan sisi penawaran bergerak seperti deret hitung. Maka formulasi kebijakan nasional yang diakibatkan oleh pengaruh NSA seperti IMF dan world bank yang, misalnya, IMF kerap mendorong kerja sama moneter bagi negara dunia ketiga, memberikan pinjaman demi perancangan program-program kebijakan. Sedangkan World Bank kerap mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengentasan kemiskinan. 

Muslihat neo-kapitalisme melalui aliran deras kapital guna membantu pengembangan kebijakan sosial-ekonomi negara berkembang adalah palsu. Akhirnya, warga negara menjadi korban setelahnya. Menanggung beban hutang yang disebabkan oleh politik etis ambisi kekuasaan yang bergantung secara total pada donatur internasional. 

Akibatnya, warna politik kebijakan nasional sering kali bergantung pada kehendak kepentingan internasional. Pun, dorongan pembangunan nasional jangka panjang, selalu menyisahkan korban-korban penderitaan warga yang mengalami disrupsi atas hak-hak sipilnya; social injustice.


Logika pasar menunjukan keberhasilannya berselingkuh dengan negara. Birokratisasi kapital akan menjadi kontradiksi dilematis pemerintah untuk menentukan sikap otoritatif antara mengabdi pada kepentingan masyarakat lintas kelas atau pada kepentingan modal.

Transaksi meteril dari oportunisme pemangku kebijakan tentu berdampak pada persempitan demokratisasi. Tidak otonomnya pemerintah dalam mengambil keputusan kebijakan, berdampak pada perlambatan tibanya kesejahteraan sosial. Maka, logika pasar akan menjadi satu-satunya tuntunan tidak etis berbangsa dan bernegara.

Penutup


Kelas pekerja harus memiliki pengetahuan dasar mengenai isu atau kebijakan yang beririsan langsung dengan hajat hidup mereka, sehingga isu dan kebijakan tersebut dapat terus menerus mereka pantau. Sebab hilangnya kendali terhadap isu-isu penting sama saja mengambil resiko dibajaknya demokrasi sosial dan kedaulatan rakyat oleh para demagog. Atau dalam arti lain, terjadinya pembusukan demokrasi yang perlahan berubah menjadi teknokrasi otoriter.



Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Buruh dan Kapitalisme Negara"

Posting Komentar