KOMERSIALISASI, LIBERALISASI dan PRIVATISASI PENDIDIKAN

Oleh: Evin Nasrulloh A. (Koordinator Kastrat BEM KM Untidar 2019)




"Pendidikan tidak lagi menjadi hak, tapi pendidikan sudah menjadi komoditas. Siapa yang bisa mengakses pendidikan adalah mereka yang punya kemampuan finansial" ~ Obed Kresna

Komersialisasi pendidikan yaitu menjadikan pendidikan sebagai ajang bisnis barang komoditas yang bisa dijual belikan. Ini yang akan membuat kesenjangan dalam bidang pendidikan. Dampak dari komersialisasi pendidikan salah satunya adalah penjualan jasa pendidikan dan meningkatnya biaya pendidikan. Bila hal ini terjadi maka pendidikan tinggi akan menjadi milik segelintir orang saja yang memiliki kelebihan uang. Oleh karena itu, bukanlah hal yang aneh bila masih banyak anak- anak pedesaan, anak buruh tani maupun kaum miskin kota yang tidak bisa mengeyam pendidikan. Ini menunjukkan kecenderungan bertambahnya mahasiswa yang kaya dan wajar bila timbul sinisme orang miskin dilarang sekolah.

Dalam dunia pendidikan perlu dipahami pendidikan yang sudah terliberalisasikan merupakan proses menjadikan pendidikan yang berorientasi pada capital atau profit oriented dan bisnis. maka jalannya pendidikan tidak lagi menjadi prioritas utama yang akan menjadi fokus adalah untung dan rugi. Dalam pandangan Marxis bahwa sejalan dengan makin matangnya kapitalisme, proses proletarianisasi makin meningkat, dimana makin banyak bagian dari golongan borjuis menjadi proletariat karena terjadi proses konsentrasi kapital (M Dawan Raharja, 1987:1).

Adanya praktek liberalisasii dalam pendidikan mengakibatjan pendidikan semakin jauh dari hakikatnya, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan manusia. Pendidikan sekarang lebih diarahkan pada keuntungan atau bisnis, sehingga peserta didik menjadi korban dari bentuk pendidikan seperti ini. Keadaan ini berawal ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan otonomi kampus melalui UU no. 61 tahun 1999, yang membuat kampus terpaksa harus mencari biaya sendiri, sehingga lahirlah konsep BLU (Badan Layanan Umum), mahasiswa yang menghendaki memakai fasilitas kampus berkonsekuensi harus mengeluarkan uang untuk pembiayaan perkuliahan.

Keadaan pendidikan pasca diliberalisasikan membuat pendidikan cenderung berorientasi pada modal. Kampus sebagai institusi pendidikan yang hanya mencetak robot-robot untuk dipekerjakan dan potensi kreativitas mahasiswa kurang diperhatikan. Adanya beberapa regulasi dalam melakukan liberalisasi disektor pendidikan me- rupakan konsekuensi dari peran pemerintah yang hingga saat ini ikut dalam pelaksanaan kebijakan mekanisme pasar bebas yang dipaksakan melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sejak tahun 1994. Didalam WTO telah menyetujui GATS (General Agreement on Trade in Services), untuk tingkatan pendidikan yang akan diliberalisasi terdiri dari Primary Education Services, Higher Education Services, Adult Education, Other Educations Services. Kesepakatan konvensi WTO dan GATS tersebut diratifikasi pada tahun 2001. Sehingga negara Indonesia hingga ditingkatan universitas tentu akan ikut serta menjalankan kebijakan liberalisasi disektor pendidikan sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Keikutsertaan Indonesia dalam WTO mau tidak mau harus ikut dalam mekanisme didalamnya, termasuk membiarkan pendidikan sebagai salah satu sektor yang harus diliberalkan.

Dalam upaya liberalisasi dunia pendidikan dapat dilihat dari adanya UU no. 61 tahun 1999, yang substansinya berdampak terhadap hilangnya tanggungjawab negara dalam pendidikan. Dari sinilah senjutnya terjadi managemen kampus menjadi otonomi kampus yang harus mandiri mengelola pendidikan sendiri. Kemudian pemerintah menetapkan beberapa perguruan tinggi sebagai badan hukum milik negara termasuk Unesa yang masuk dalam klarifikasi tersebut. Kemudian juga UU no. 20 tahun 2003 tentang SISDIKAS, juga ikut mengakibatkan pendidikan jatuh ketangan swasta atau privatisasi kampus. Selanjutnya adanya PP no. 76 tahun 2007 tentang kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dalam persyaratan penanaman modal dan PP no. 77 tahun 2007 yang selanjutnya pada tahun 2010 diganti dengan perpres no. 36 tahun 2010, undang-undang tersebut tidak lain sebagai turunan dari UU Penanaman Modal Asing (PMA), UU no. 25 tahun 2007 yang semakin menegaskan praktik kapitalisasi pendidikan, dimana pendidikan dinyatakan sebagai salah satu sektor terbuka yang dapat ditanami oleh modal asing hingga 49 %. Sehingga pendidikan menjadi tempat untuk mencari keuntungan dan menjadi area bisnis para pemodal.

Ketika pendidikan dileberalkan maka muncullah privatisasi pendidikan dimana segala kebijakan, pengelolaan dan hak dalam kepengurusan administrasi pendidikan diberikan sepenuhnya kepada pihak penyelenggara pendidikan atau otonom. Kemudian instutusi pendidikan (pendidikan tinggi) akan berlomba- lomba untuk mengumpulkan dana dengan membuat usaha mandiri dan mencari dana talangan kepada para pemodal untuk membiayai pendidikan.

privatisasi pendidikan. Ketika pendidikan dileneralakan maka muncullah privatisasi pendidikan dimana segala kebijakan, pengelolaan dan hak dalam kepengurusan administrasi pendidikan diberikan sepenuhnya kepada pihak penyelenggara pendidikan (otonom). Kemudian instansi pendidikan akan berkompetisiuntuk mencarai danadengan membuat usaha mandiridan mencari dana talangan ke para pemodal untuk membiayai pendidikan.

dengan nilai liberalisasi, privatinisasi dan komersialisasi pendidikan, akan tetapi hadirnya PP no. 66 tahun 2010 sebagai penganti dari UU no. 9 tahun 2009 tentang Badan Layanan Umum (BLU) merupakan paket kebijakan yang melegalkan praktik komersialisasi pendidikan. Sehingga meskipun UU BHP di batalkan, biaya pendidikan pun tetap semakin mahal dan tidak terjangkau bagi masyarakat miskin. Begitu juga fasilitas kampus yang dipakai mahasiswa untuk perkuliahan. Itu semua terjadi akibat dari pelepasan tanggungjawab pemerintah terhadap dunia pendidikan, termasuk dalam soal pendanaannya.

Lalu apa dampak praktek tersebut terhadap pendidikan di Indonesia?
Kapitalisasi pendidikan sangat berkaitan erat dengan perkembangan proses dialektika pendidikan di tingkat kampus. Komersialisasi pendidikan, libaralisasi pendidikan dan privatisasi pendidikan menjadi isu yang selalu hangat diperbincangkan mahasiswa sebagai elemen yang langsung merasakan dampaknya. Biaya pendidikan kampus yang mengalami kenaikan, merupakan akibat langsung dari praktik komersialisasi pendidikan. Pragmatisme akhirnya terjadi dalam dunia pendidikan dan hal itulah yang salah satunya menstimulus terbentuknya pola kesadaran mahasiswa. Mahasiswa sebagai kelompok yang menjadi korban dari kapitalisasi pendidikan kemudian mempunyai sikap terhadap kondisi pendidikan yang telah tereduksi oleh kepentingan dari sistem kapitalis.

Sebagai lembaga pendidikan, kampus yang menjadi tempat dari perkembangan ilmu pengetahuan, hanya akan menjadi ruang untuk menacari keuntungan bagi yang para pemodal. Kampus dijadikan ajang untuk mencari keuntungan, sehingga spirit pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa menjadi terkikis. Bahhwa akibat adanya praktik komersialisasi pendidikan, kampus hanya menjadi lembaga pendidikan untuk mencari keuntungan bagi yang mempunyai modal saja, sehingga orientasi dari pendidikan itu bergeser dari untuk mengembangkan nilai-nilai kesadaran mahasiswa sebagai makluk sosial menjadi orientasi profit. Sehingga kemungkinan kalau kemudian banyak mahasiswa juga yang bersifat hedonis dan apatis terhadap lingkungan kampus maupun luar kampus.


Lebih lanjut lagi, Obed Kresna mengatakan hal demikianlah yang kemudian menyandra nurani mahasiswa saat ini. Logika Kemanusiaan tidak lagi menjadi arah intelektual perjuangan pergerakan mahasiswa. Dengan adanya komersialisasi pendidikan yang pada akhirnya menyebabkan tingginya biaya pendidikan justru memunculkan logika kompetitif atau persaingan sesama mahasiswa.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "KOMERSIALISASI, LIBERALISASI dan PRIVATISASI PENDIDIKAN"

Posting Komentar