Papua Dalam Cengkraman Nasionalisme

Oleh: Luqman Khakim (Perpustakaan Jalanan Blora) 

Akhir-akhir ini banyak fenomena muncul dari masyarakat tentang memaknai apa itu nasionalisme & NKRI harga mati dimana argument mereka berlandaskan pada sila ketiga yaitu; Persatuan Indonesia. Wajar saja bila banyak dari masyarakat berpikir demikian, hal tersebut berbanding lulus dengan pendidikan yang didapat masyarakat di sekolah. Pendidikan yang diajarkan tentang sejarah dan kewarganegaraan umunya bersifatnya hafalan dan dogmatis, sehingga pandangan mengenai nasionalisme dalam masyarakat terbentuk secara dogmatis. Kondisi itu diperparah dengan cara berpikir masyarakat kita yang kebanyakan sangat pragmatis.

Apa yang diajarkan disekolah langsung dianggap mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Padahal sejarah yang diajarkan dalam lingkungan pendidikan kita merupakan versi penguasa yang berarti sejarah tersebut dibentuk demi kepentingan penguasa, tidak heran kemudian muncul bias tentang kebenaran sejarah. Mengutip dari Soesilo Toer “Sejarah adalah versi sang pemenang, dan tugas kita adalah meluruskan yang bengkok”. Harus bahkan wajib bagi kita untuk mempertanyakan kembali sejarah untuk meluruskannya dari jalur yang melenceng dari kebenaran. Begitu juga dengan sejarah Papua masih menyimpan banyak teka-teki. Mulai dari proses bergabung dengan Indonesia dan perjalanannya selama bergabung dengan Indonesia selama ini.

Upaya mengenai pelurusan sejarah itu bukanlah persoalan  yang mudah. Sering kali upaya tersebut harus berbenturan dengan dogma Nasionalisme yang langgeng dalam pikiran masyarakat. Nasionalisme yang seharusnya memiliki arti yang luas, dewasa ini justru banyak diilhami merupakan sesuatu yang kaku dan bersifat mutlak. Nasionalisme yang dulunya digunakan para pendiri bangsa untuk melawan kolonialisme. Membedakan mana “Kawan” dan “Lawan” terbukti ampuh untuk mengusir kolonialisme dari Indonesia. Diperolehnya kemerdekaan kini menjadikan sulit bagi kita untuk membedakan mana yang kawan dan lawan hingga menyebabkan beralih ke hal yang sara.

Persoalan indentitas soal ras, suku, budaya dan agama dapat berujung pada tidakan kekerasan. Amartya Sen dalam bukunya “Kekerasan dan Indentitas” Kekerasan yang terjadi kerap kali terjadi karena adanya benturan anatar indentitas, banyak konflik dan kekejaman di dunia ini dipupuk melalui ilusi tentang adanyan sebuah identitas yang tunggal dan tanpa pilihan. 
Alih-alih digunakan untuk membela kepentingan kemanusiaan kini nasionalisme justru dijadikan kalung yang mengkrangkeng leher kemanusian dari kebebasan. Ditambah lagi soal jargon “NKRI Harga Mati” seolah-olah memperjuangkan negara bila harus mengorban nyawa itu bukan persoalan besar. Sesungguhnya tidak ada satu pun negara yang nilainya lebih berharga dari pada nyawa sesorang. Negara terus berusaha menghegemoni rakyatnya dengan kata-kata nasionalisme.

Sebenarnya kekuatan tertinggi dalam suatu negara berada pada tangan rakyat, tanpa adanya dukungan dari rakyat negara bukanlah apa-apa. Maka dari itu hegemoni negara terus dilanggengkan salah satunya dengan nasionalisme.

Kejadian aksi rasisme terhadap OAP (Orang Asli Papua) pada 16 Agustus 2019 lalu di Surabaya hingga merambat ke daerah lain seperti Malang, Semarang, dan Makasar tidak dapat dibenarkan. Keterlibatan aparat dalam kejadian tersebut membuktikan negara berusaha menghegomoni masyarakat melalui semacam perasaan atau sentimen publik bahwa pandangan mengenai negara adalah harga mati. Diskriminasi, rasisme, dan kekerasan bahkan tindakan represif yang dilakukan terhadap orang Papua hingga dicap saparatis adalah upaya melanggengkan hegemoni nasionalisme  belaka, bukan berarti kemudian tindakan diskriminasi, rasisme, kekerasan boleh dilakukan. Itu semua dilakukan demi mengekang dan menahan  masyarakat Papua dalam upaya untuk memperoleh kedaulatan. 

Pandangan tersebut adalah keliru, negara tidak pantas mendapatkan itu. Harusnya pandangan terhadap kemanusiaan lah yang perjuangan bukan negara.

Persatuan dan kesatuan soal keutuhan negara pun sering kali didongenkan. Padahal kesatuan itu merupakan bentuk ketersediaan setiap elemen yang terdapat didalamnya tanpa terkecuali. Maka dalam memahami persatuan kita juga perlu memahami setiap elemen didalamnya. Tidak dapat dinyatakan persatuan bila didalamnya terdapat ketidaksediaan dan masih ada keterpaksaan dalam persatuan tersebut.

Nasionalisme yang dipaksakan adalah fasisme. Orang-orang papua lah yang berhak menentukan nasibnya sendiri. Memilih tetap bersama Indonesia atau memilih merdeka adalah hak mereka. Jika kita langsung melompat pada sila ketiga; “Persatuan Indonesia” maka perlu dipernyatakan kembali apakah kita sudah memenuhi sila kedua; “Kemanusian yang adil dan beradab”, apakah sudah seluruh warga Papua memperoleh pengamalan sila kedua. Menginggat kasus rasisme, diskriminasi, hingga kekerasan terhadap masyarakat Papua masih banyak terjadi. Tidak ada yang berhak sedikitpun memaksakan bangsa Papua atas pilihannya, biarkan mereka yang menentukan nasibnya sendiri.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Papua Dalam Cengkraman Nasionalisme"

Posting Komentar