Mahasiswa, Bergeraklah!

Oleh: Krisnaldo Triguswinri (Mahasiswa MAP Universitas Diponegoro)



Kontroversi RKUHP, RUU Pertanahan, impunitas tehadap fungsi maksimal KPK, kebakaran hutan akibat dominasi agresif korporasi, serta genosida terhadap bangsa West Papua, merupakakan realitas sosial-politik yang berlangsung justeru ketika rezim masyarakat sipil berkuasa atas negara.

Kontroversi menyoal RKUHP berakibat fatal pada menyempitnya demokratisasi. Kendati kita menghendaki adanya perluasan dan pendalaman konsepsi primer demokrasi guna menghasilkan pluralitas yang radikal; menghargai seluru jenis pengalaman otentik warga negara. Dengan kata lain, menghasilkan demokrasi yang ramah terhadap multikulturalnya perpektif ekonomi warga negara, kebebasan dan kesetaraan kewargaan, dignitas dari orientasi seksual individual, hingga keyakinan manusia terhadap tuhan. Dibatlakan oleh RKUHP yang brutal.

RUU Pertanahan tidak menggap bahwa reformasi agraria adalah penting. RUU ini dinilai lebih membela kepentingan kapital dan mengakibatkan posisi rakyat semakin lemah ketika berhadapan dengan konflik agraria. Oleh karena itu, disrupsi tehadap hak-hak rakyat terhadap pengelolaan lahan, akses terhadap alat produksi dan kemandiriaan ekonomi akan berubah menjadi dekomodifikasi. Maka kasus perampasan tanah rakyat hingga penggusuran akan terus berlansgung. Selain itu, perpanjangan  HGU hingga 90 tahun, dihidupkannya kembali politik agraria kolonial, hingga kriminalisasi bagi masyarakat yang berusaha mempertahankan tanahnya dari penggusuran merupakan agenda konkrit dari RUU tersebut.

Impunitas tehadap pemberantasan korupsi merupakan inkonsistensi negara dalam kewajibannya menyelenggarakan keadilan sosial. disebabkan oleh korupsi, berdampak pada penderitaan dan kemiskinan. bila rezim tidak berhasil mendistribusikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu artinya rezim membangkan terhadap perintah konstitusi. korupsi adalah sumber dari segala sumber ketidak adilan struktural. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely.

Kebakaran hutan bukan bencana alam. Kebakaran hutan adalah agenda politis tahunan korporasi. Pembukaan lahar baru guna kepentingan sawit dan karet merupakan alasan utama good global market capitalism untuk ekspansi dan akumulasi. Sayangnya, hingga hari ini pemerintah tidak berani memaksimalkan instrumen hukumnya untuk menghukum atau mencabut izin perusahaan multinasional pembakar hutan.

Presiden buta huruf terhadap dokumen pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang terjadi di West Papua. Rasialisme, diskriminasi hingga kekerasan terhadap kehendak bebas bangsa West Papua untuk refrendum terus menjadi sorotan internasional. Pembubaran acara adat oleh aparat, penangkapan aktivis Papua pro-demokrasi, penembakan terhadap para demonstran, menunjukan kedaruratan (kolonialisasi) yang terjadi di Papua. Pun, tertutupnya informasi tentang apa-apa yang terjadi di Papua, berakibat pada asumsi bahwa memang rezim hari ini adalah rezim serupa Orwellian Politics yang mengontrol; Big brother is watching you.  


Tolak Pembusukan Demokrasi!

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Mahasiswa, Bergeraklah!"

Posting Komentar