DPR Kerasukan Setan Rente

Oleh: Desta Dwi Prayoga (Mahasiswa Pertanian Untidar)


Berawal dari cuitan salah satu media yang beberapa waktu lalu menghebohkan jagat raya Indonesia. Bahwa DPR memproduksi beberapa Revisi Undang – Undang ngehek, yang sangat bertolak belakang dengan kesejahteraan rakyat. Hingga isu itu akhirnya membentuk gelombang perlawanan rakyat yang berasal dari berbagai elemen. mulai dari mahasiswa, pelajar, buruh, tani, kaum miskin kota yang menentang sejumlah kebijakan pemerintah yang sarat oligarkis. dan berakhir pada titik dimana demokrasi, semakin hari semakin dikebiri, dikorupsi, dan digrogoti.

Ketika rakyat dan beberapa elemen berbondong – bondong menyuarakan aspirasi kepada wakilnya, alih – alih sambutan hangat yang datang justru malah peluru gas airmata dan alat pukul aparatus keamanan negaralah yang menyapa. Akan tetapi, tindakan represif tersebut tidaklah menjadikan rakyat mundur untuk menyampaikan aspirasi.

Beberapa produk hasilan dari tidur diruangan ber-AC DPR ialah kebijakan – kebijakan yang sangat ngehek yang mereka hasilkan untuk rakyat. Produk hasilan Dewan Penghianat Rakyat (DPR) dan kebijakan  pemerintah sangat menguntungkan kepentingan kapital dan borjuis kecil Indonesia. Salah satu contoh dari kebijakan ngehek pro kapitalisme adalah UU Pertanahan yang melemahkan posisi reformasi agraria. Artinya, UU tersebut hendak memperkuat posisi investor dan memperlemah posisi masyarakat dalam setiap konflik agraria. 

Revisi Undang – Undang Pertanahan  mencantumkan keputusan pemerintah yang menentukan hak pengelolaan ( HPL) tanah berbasis hak menguasai negara. Artinya, pemerintah memiliki wewenang hak untuk menertibkan tanah yang legalitasnya tidak bisa dibuktikan untuk kemudian menjadi tanah negara. Pada pasal 25 RUUP, disebutkan perpanjangan hak guna usaha ( HGU ) yang sudah diberikan selama 35 tahun bisa diperpanjang hinggak total 90 tahun. Pasal 89 menjelaskan bahwa adanya beberapa ancaman kriminalisasi terhadap masyarakat yang mempertahankan tanahnya dari penggusuran. Bahkan pasal 94 menjelaskan bahwa setiap orang/kelompok yang mengakibatkan sengketa tanah akan dipidana paling lama 15 tahun penjara dan denda 15 miliar.  

Ketiga pasal tersebut sudahlah cukup membuktikan bahwa RUUP pro terhadap kepentingan kapitalisme, dan RUUP tersebut sama sekali tidak bisa menyelesaikan persoalan konflik agraria dan melemahkan UUPA 1960. Atau bisa dibilang RUUP berdampak positif bagi elite dan membawa semangat kolonial.

Semoga setan rente – rente DPR menyesatkan Undang-Undang ke jalan yang benar.


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "DPR Kerasukan Setan Rente"

Posting Komentar