Perempuan dan Hak Asasi Manusia

Oleh: Hermowo Pribadi D (Presiden Mahasiswa Untidar)


“Tidak ada hakim selain diriku yang bisa 
memutuskan apa aku benar atau salah.” -Max Striner

Menurut Stiner, setiap individu adalah hakim atas dirinya sendiri, yang mana baik kaum laki-laki maupun perempuan mempunyai keputusan terkait benar ataupun salah atas dirinya sendiri. Karena itu setiap individu hanya tunduk terhadap dirinya sendiri bukan terhadap negara, masyarakat maupun sistem. Apa yang di imani oleh Stiner berbanding terbalik dengan realita di masyarakat.

Perempuan misalnya, ia di dekte oleh kehendak yang ada di luar kuasanya. Yangsering terjadi di masyarakat kita adalah menempatkan perempuan sebagai manusia kelas dua, dimana perempuan tugasnya hanya sebagai pelayan di kamar, dapur, sumur. Seorang penulis besar kita Pramoedya Ananta Toer pun sangat melawan akan kondisi masyarakat kita, yang mana pernah dia tuliskan di dalam sebuah bukunya berjudul Gadis Pantai yang mana membahas akan kekejaman seorang tokoh Jawa yang menikahi seorang gadis berusia 14 Tahun dan dirampaskan segala hak yang melekat di dalam dirinya.

Perempuan tidak dipandang sebagai individu yang merdeka terhadap tubuhnya, segala bentuk pengekpresian diri direpresi masyarakat patriarki itu, sehingga mau tidak mau mereka harus tunduk kepada otoritas di luar dirinya dan hal ini akhirnya yang membuat tubuhnya seolah-olah hanya sebuah objek. 

Adanya sebuah pembenaran dan pembiaran terhadap patriarki itu tadilah  yang membuat perempuan selalu dirugikan pada segala sendi kehidupan. Mereka tidak dibebaskan memilih jenis kehidupan yang mereka mau, mereka diatur cara berpakaian, di diskriminasi, di stigma, bahkan yang sering terjadi mereka ditolak  menjadi pemimpin.  Di abad 20 yang sangat membelenggu perempuan India pada masanya, dimana perempuan-perempuan India usia 14 tahun sudah diboyong oleh para pria dan banyak menimbulkan janda usia dini. Dan angka pernikahan dibawah umur ini juga dilandasi atas pondasi yang menjijikan, yaitu untuk mendapatkan  keberuntungan yang kaum pria peroleh apabila mereka menikah dengan istri yang 
masih anak-anak. 

Tetapi dilihat sekarang ini kondisi perempuan tidak se-extream itu, karena Patriarki telah berubah jenis lebih sublim dari pada masa lampau, dan ditambah kesadaran akan hal itu belum terbentuk di dalam tubuh pemikiran kaum perempuan, maka butuh yang namanya pendidikan atau pelatihan terhadap kaum perempuan. 

Pendidikan adalah satu hal mendasar yang memungkinkan kaum perempuan untuk menegaskan hak-hak dasar mereka, untuk melatih kaum perempuan secara bijaksana dan untuk bisa berkarya bagi perluasan ide-ide mereka. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa umat manusia tanpa pendidikan tidak akan jauh berbeda dengan hewan. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting bagi kaum perempuan sebagaimana halnya juga penting dengan kaum pria. Dalam posisi yang utama, sistem pendidikan di negeri kita penuh dengan kekeliruan dan dalam banyak hal justru menghasilkan kejahatan. 

Sekalipun pendidikan terbebas dari kelemahan-kelemahan yang sekarang ada, saya tidak menganggap bahwa model pendidikan seperti itu sesuai bagi kaum perempuan apabila ditinjau dari berbagai sudut pandang pemikiran. Kaum Perempuan dan Pria itu statusnya setara, tetapi mereka tidak identik. Kaum Perempuan dan Pria adalah pasangan yang tiada bandingnya dalam saling melengkapi antara satu dengan lainnya, masing-masing harus membantu yang lainnya. 

Oleh karena itu, tanpa eksistensi salah satunya, eksistensi yang lainnya tidak terbayangkan, juga yang penting untuk dipahami bahwa sesuatu yang merusak keberadaan salah satu dari mereka akan mengakibatkan rusaknya kesetaraan antara kaum perempuan dan pria. Kondisi kita hari ini kadang memberikan pengetahuan bahwa ada pembagian kerja yang membelenggu kaum perempuan, ambil contoh ketika seorang pria bisa mengambil peran di luar dan perempuan hanya boleh mengurusi pekerjaan domestik di rumah saja.

Maka butuh yang namanya pendidikan atau pelatihan yang intensif untuk diberikan kepada kaum perempuan kita. Tetapi Sistem pendidikan kita hari ini, kalau boleh kita kaji ulang bisa dikatakan masih patriarki sekali, ambil contoh ketika ada seorang perempuan yang hamil diluar nikah, otomatis sekolah yang dia tempati 
akan mengeluarkan perempuan tersebut, dengan alasan akan merusak moral sekolah dan mencoreng nama baik institusi pendidikan tersebut. Dan beban moril akan dirasakan oleh perempuan tersebut, tanpa dilihat dari duduk perkaranya. 

Karena selama patriarki masih saja dipertahankan maka selama itu pula dominasi atas perempuan masih terus berjalan, dan yang harus di garis bawahi sekarang ini bukanlah hanya masalah Gender Equality, tetapi dominasi berlebih dari salah satu-nya. Secara grafik keterwakilan di parlemen yang selalu naik katakanlah, yang mana tahun 1995 jumlah kursi kaum perempuan hanya 5,06 % dan 
angka terus meningkat menjadi 11,4 % ditahun 1997. Hingga tahun 2009 mencapai 
18,21 % , tetapi itu bukan tolak ukur utama, karena percumah ketika para perempuan kita memiliki peran besar di dalam sebuah sistem, tetapi produk aturan itu apakah sudah sesuai. 

Akan tetapi kaum perempuan juga harus melepaskan takhayul-takhayul dan menyadari kekeliruan mereka dan melakukan kerja-kerja yang konstruktif untuk mewujudkan pembaharuan. Persoalan yang kita hadapi adalah pembebasan perempuan, tidak adanya dominasi berlebih atas perempuan, perbaikan ekonomi masyarakat, dan penghargaan atas hak-hak kaum perempuan.

Perempuan dan Tragedi 65

Sejarah akan ditulis oleh dia yang menang. Hal itu sudah tercermin atas peristiwa ditahun 1965 silam, dimana banyak perspektif pandangan dan analisis yang diberikan, baik oleh penguasa, akademisi, kurikulum pendidikan, ataupun saksi peristiwa tersebut. Tetapi disini saya bukan bermaksut untuk membedah peristiwa tersebut, tetapi hanya menyinggung sedikit hal mengenai peristiwa tersebut melalui tragedi-tragedi yang di alami para kaum perempuan di waktu itu. 

Tan Swie Ling, seorang mantan tahanan politik dimasa itu menulis sebuah buku berjudul G30S 1965, PERANG DINGIN & KEHANCURAN NASIONALISME, dia banyak membedah kejahatan kemanusiaan di masa itu, baik dia menceritakan tentang cara pembuatan BAP (Berita acara penangkapan) yang sering di gunakan penulis sejarah kita sebagai patokan penulisan peristiwa 65 itu. 

Tan menceritakan bahwa BAP ditulis melalui berbagai tekanan yang dilakukan 
penguasa dengan berbagai macam tekanan dan penindasan, baik melalui kursi listrik, cambuk ekor ikan pari, ayat kursi (Ibu jari yang di injak ujung meja) dll. Tak hanya terkait penindasan fisik yang dilakukan kepada para tahanan politik. 3 Pimpinan PKI, Lukman, Aidit, Njoto dan 3 juta manusia di cap merah pun turut di rampas akan hak hidupnya. 

Peristiwa 65 adalah menjadi sebuah noda hitam bagi para perempuan kita, yang mana di dalam peristiwa tersebut banyak kaum perempuan yang direnggut hak-haknya, dan hilangnya penghargaan atas harkat dan martabat seorang perempuan. Tan menceritakan bahwa dimasa itu para wanita banyak mengalami pelecehan seksual di dalam penahanan-nya, salah satunya adalah ketika mereka di indikasi bahwa memiliki tato palu arit di pahanya, maka mau tidak mau si perempuan harus membuka rok atau celananya untuk di perlihatkan, tak hanya itu para perempuan gerwani kita yang di tuduh sebagai Undurbown PKI, melakukan tari telanjang di lubang buaya, padahal hal itu sama sekali tidak terjadi, banyak hal-hal lain juga yang menimpa kaum perempuan dimasa itu hingga pemerkosaan dan pembunuhan pun terjadi di masa itu. 

Tan juga menceritakan bahwa dimasa itu juga terjadi sebuah diskriminasi ras, yang di tulis di sub judul “Cina jelata yang pernah dimusuhi penguasa''. Ditahun 1966 dia dan banyak kawan nya baik laki ataupun perempuan di introgasi perwira militer dengan pertanyaan : apa suku bangsamu. Kebencian akan RTT dimasa itu memuncak, karena di anggap mendukung peristiwa 65. Ditahun itu juga berlangsung seminar Angkatan Darat ke 2 di Bandung. Salah satu isinya menetapkan pengubahan sebutan “Tionghoa/Tiongkok” menjadi “Cina”. Semua itu tanpa menyadari tingginya kebencian politik rasial yang menjiwai jajaran militer secara umum, dan angkatan darat secara khusus.

Tak hanya kebencian yang dimiliki oleh militer, tetapi politik rasial itu pun menimbulkan kebencian di kalangan masyarakat, bagi mereka yang memiliki etnis Tionghoa. Sejarah pun terulang kembali di tahun 98, politik rasial tadi terulang dan banyak para perempuan Tionghoa yang di perkosa, tekanan sikis dll. Jadi bisa dikatakan bahwa intimidasi, penelanjangan, dan penindasan yang di alami oleh kaum perempuan dimasa itu sudah menjadi hal biasa pasca peristiwa 65, seolah perempuan yang di cap sebagai simpatisan PKI tidak mempunyai sedikitpun penghargaan atas dirinya. 

Maka perlu adanya keseriusan dari negara untuk membuka sejarah kita secara gamblang, pengusutan pelanggaran HAM berat di masa lalu, dan penghargaan atas harkat dan martabat perempuan.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Perempuan dan Hak Asasi Manusia"

Posting Komentar