Politik Demagogi: Pembodohan Pendidikan Melalui Hegemoni Negara

Oleh: Siam Khoirul Bahri (Aktivis Sosial)


Apa yang disebut dengan kebenaran nampaknya sudah menjadi barang mewah yang dikendalikan oleh kekuasaan. Segala bentuk kepemilikkan sejatinya langgeng ditangan Negara, melalui kekuasaan pembenaran terhadap peniadaan hak masyarakat dilegalkan. Sukar rasanya Negara mampu berlaku adil untuk rakyat kecil, berbagai bentuk kebutuhan minim pasokkan dan dibandrol dengan harga mahal. Ada pergeseran paradigma dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, kebutuhan akan selalu hadir ditengah-tengah perdebatan kebijakan yang mungkin justru membatasi kebutuhan itu sendiri. Jelasnya otoritas pasar menjadi lebih dominan dalam premis ini, ia dengan mudah memonopoli setiap kebutuhan.

Belakangan saya tidak bisa berdamai setelah mengetahui ada Bias dalam sektor pendidikan. Hegemoni dalam sektor ini sangat tampak menyesatkan pola pikir masyarakat. Masyarakat dibuat manja kepada urusan pendidikan kecenderungan masyarakat pada umumnya pasrah kepada sekolah. Pola pikir kita dibawa pada realitas bahwa satu-satunya lembaga yang secara ekslusif dikatakan sebagai lembaga pendidik ialah di sekolah. Seseorang dianggap pandai apabila ia memakan bangku sekolah. Atau setidaknya sekolah melegitimasi bahwa kita pernah berpikir. Masyarakat yang tidak sekolah minimal 12 tahun dianggap masyarakat yang terbelakang atau dianggap tidak terpendidik.

Ivan ilich berpendapat bahwa sekolah merupakan proses belajar manusia seumur hidup. Akan tetapi, pada realitanya sekolah dibatasi oleh berbagai aspek yang membuat ia tidak dapat diakses dengan mudah. Pertama, ada rentang umur yang membatasi seseorang untuk masuk ruang sekolah, bisa saya contohkan, seorang tua buta huruf  dan tak pandai menghitung karena tak pernah sekolah sejak kecilnya tidak diperbolehkan masuk sekolah dasar karena usianya yang telah lanjut, boleh tetapi ia harus mengambil paket ujian kesetaraan.

Kedua, sekolah mendehumanisasi manusia seolah menjadi robot yang dituntut hadir tepat waktu, patuh terhadap guru dan kurikulum. Ada batasan yang membuat pola pikir kritis manusia sekalipun dibatasi didalamnya, sekolah lebih mengarahkan peserta didiknya untuk mempertahankan status quo dari apa yang dipelajarinya. Secara tidak langsung sekolah juga membentuk sistem kasta ada grade atau rangking yang membeda-bedakan mana yang pandai ekonomi, matematika, ipa ataupun ips, padahal ada anggapan bahwa kepandaian itu seperti ikan yang tak bisa dipaksakan untuk memanjat pohon ataupun kera yang dipaksa untuk berenang.

Selain itu, yang terjadi dalam pendidikan, dapat dipastikan seseorang akan lebih memilih sekolah dengan akreditasi yang baik, sekolah ternama dan bergengsi daripada sekolah swasta atau belum terakreditasi, karena dia yang masuk ke sekolah tersebut dianggap kastanya lebih tinggi dan lebih pandai daripada mereka yang masuk disekolah biasa. Hal ini yang disebut juga oleh Derrida sebagai logosentrisme (simbolisasi) yang dianggap baik padahal belum tentu baik, maka menurutnya kita harus keluar dari persoalan tersebut dan menganggap bahwa ada persepsi lainnya diluar sana.

Ketiga, sekolah memiliki jarak dari realitas dimana disekolah lebih dianggap berharga belajar tentang dunia daripada belajar dari dunia, sehingga fenomena yang terjadi di lingkungannya sekalipun belum tentu dapat dibaca seperti apa yang dibunyikan dibukunya. Coba kita lihat ada banyak permasalahan sosial yang terjadi dimasyarakat akan tetapi apakah seorang terpendidik sekalipun yang dikata sarjana dapat menyelesaikan persoalan tersebut? Jawabannya belum tentu, kecenderungan seorang terpendidik saat ini justru malah anti sosial mereka merasa elit untuk mau turun dalam urusan sosialnya gampangnya ia saat ini memiliki sterilitiet (batasan) dengan masyaraat dan lingkungan sosialnya.

Keempat, sekolah memonopoli legitimasi keterampilan. Mereka yang memiliki ijazah dianggap memiliki keterampilan daripada yang hanya memiliki pengalaman tetapi tanpa sekolah dan ijazah. Coba tanyakan lebih baik anda kehilangan keterampilan atau ijazah anda? Maka kita dapat memastikan bahwa monopoli legitimasi ini secara tidak langsung juga membuat adanya monopoli pasar dalam jual beli pekerjaan dengan ijazah.

Lalu bagaimana dengan mereka yang tak memiliki kesempatan yang sama untuk merasakan pendidikan, proses mencerdaskan kehidupan bangsa tentu bisa kita anggap tidak merata dan apa yang dinamakan kesejahteraan pun tentu juga tidak akan merata. Karena urusan pekerjaan adalah urusan perut, akan tetapi urusan pendidikan bukanlah soal urusan perut ia adalah urusan proses menjadi lebih terpendidik. Pekerjaan dan perut adalah effect yang hadir setelah mereka memiliki skill dan kualitas SDM yang baik. Belakangan ini sekolah justru menghilangkan hidden curriculum yang sesungguhnya, bahwa sekolah adalah tempat mencari pekerjaan bukan tempat belajar.

Kelima, komersialisasi dalam sektor pendidikan semakin menjamur, mereka yang mampu membayar maka akan mendapatkan kursi di sekolah. Pendidikan menjadi pasar komoditi utama yang hanya diberlakukan untuk kalangan menengah keatas. Mereka yang berada di garis kemiskinan harus meminjam uang ke bank menggadaikan sertifikat tanah agar anaknya dapat bersekolah dan membeli kebutuhan peralatan sekolah seperti buku, alat tulis, tas, dan sepatu. Atau mereka yang tak membayar uang SKS per semester tidak
diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan ujian yang bersifat formalitas, mekanis dan syarat administratif. Pembodohan terhadap sistem pendidikan ini juga tidak hanya berlaku untuk peserta didik akan tetapi bagi para guru dan dosen pun demikian, mereka terbatas atas apa yang harus dijelaskan sesuai dengan kurikulum.

Kritik masalah pendidikan ini diakibatkan adanya kebuntuan dalam sistem metode pembelajaran yang ada disekolah. Seperti kata Foucault apa yang disebut panopticon membuat Ruang sekolah, barak, pabrik maupun rumah sakit dianggap sebagai penjara yang mengekang kebebasan serta dapat dijadikan ruang pendisiplinan dan pengawasan, yang kemudian justru menghilangkan esensi bawaan manusia itu sendiri. Dalam model pendidikan yang mengurung kebebasan manusia ini maka seseorang yang dinyatakan lulus dalam ruang pendidikan sekalipun belum tentu bisa dikatakan berarti untuk lingkungan sosialnya. Bahkan untuk dirinya sendiri seharusnya ia merasa bersalah karena lulus berati menjauhkannya dari realita. Kita tidak pernah membayangkan bagaimana politik demagogi itu dijalankan oleh Negara, bahwa hak dan akses terhadap pendidikan sangatlah jauh dari harapan.

Kita tidak pernah meminta belas kasihan, akan tetapi menuntut kewajiban Negara untuk dijalankan. Indeks kebahagiaan di Negara Finlandia menjadi nomor urut pertama di dunia, menandakan kesejahteraan, pendapatan dan pendidikan sangatlah terjamin oleh pemerintahannya. Pengakuan dunia pun mengatakan Finlandia merupakan Negara terbaik dalam mengelola sistem pendidikannya, tidak ada pemberlakuan pemeringkatan institusi pendidikan dan merupakan sistem inklusif dimana semua siswa dianggap setara dalam haknya untuk mendapatkan pendidikan dan beban biaya pendidikan sekalipun mendapatkan perhatian khusus serta support penuh dari pemerintah.




Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Politik Demagogi: Pembodohan Pendidikan Melalui Hegemoni Negara"

Posting Komentar