RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Kenapa Masih Ditunda?

Oleh: Muhammad Ardiansyah Lazuard (Mahasiswa Hukum Untidar)


Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau disingkat RUU P-KS sempat menjadi kontroversi bagi kalangan orang dikarenakan RUU ini mengajarkan tentang Liberalisasi. Disuatu malam saya mengikuti konsolidasi untuk aksi disuatu wilayah, sempat terjadi perdebatan mengenai RUU P-KS. Beberapa orang menyebutkan bahwasannya RUU P-KS dianggap multitafsir pada pasal 1 dan yang dianggap multitafsir pada tepatnya adalah frasa “hasrat seksual seseorang”. Mereka yang sebagian menolak melupakan substansi  mendasar dalam RUU P-KS ini, mari kita kupas RUU P-KS yang dianggap kontroversial.

Konsep yang dibangun pada RUU P-KS ini adalah konsep Keadilan Restoratif. Menurut Albert Eglash keadilan dibagi menjadi 3 macam, yaitu pertama Keadilan Retributif yang artinya pidana hanya untuk membalas tindakan kejahatannya semisal seseorang terbukti mencuri maka dia di penjara. Kedua Keadilan Distrbutif, pemidanaan memiliki tujuan merehabilitasi pelaku semisal seseorang terbukti dipenjara maka dia dijatuhkan putusan rehabilitasi agar tidak melakukan hal serupa dilain hari. Ketiga Keadilan Restoratif yaitu prinsip restitusi dengan cara melibatkan pelaku dan korban dalam proses untuk mengamankan resparasi bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku. 

Hal ini terlihat pengamanan resparasi bagi korban pada pasal 1 nomor 2 tentang RUU P-KS tersebut bahwa “Penghapusan Kekerasan Seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadi Kekerasan Seksual, menangani, melindungi dan memulihkan Korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan Kekerasan Seksual”. Dan RUU ini tidak hanya melindungi salah satu gender, melainkan seluruh gender yang dapat dilihat dalam pasal 2 huruf b mengenai asas dan tujuan yang menyebutkan pada frasa “non-diskriminatif”. Pengertian mengenai asas non-diskriminatif merupakan asas perlakuan yang sama, dapat ditemui pada pasal 1 angka 3 dan 4 Permendagri nomor 67 tahun 2011 yang menyebutkan “Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik,ekonomi,sosial budaya,pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan”. 

Rehabilitasi bagi pelaku tercantum dalam Pasal 87 yang diletakan menjadi alternatif dari pidana penjara dalam pidana pokok, sehingga pelaku bisa juga diputuskan pidana penjara atau menjalani rehabilitasi khusus. Sejauh ini saya mengambil anggapan bahwasannya RUU P-KS wajib segera disahkan, mengingat pula tidak adanya payung hukum yang melindungi wanita korban kekerasan seksual. Jika ditelisik lebih lanjut RUU P-KS memberikan perlindungan kepada wanita yang mengalami kekerasan seksual dan sering sekali dimarjinalkan.

 Lalu jika dikatakan pasal 1 nomor 1 menjadi multitafsir karena terdapat frasa “hasrat seksual seseorang” yang lalu dianalogikan jika anaknya memiliki hasrat seksual yang berlainan dengan manusia pada umumnya lalu dipenjara maka terjadi diskriminasi yang berlebihan. Bagaimana soal itu? Perlu diingat bahwasannya RUU P-KS mengakomodasi Rehabilitasi khusus sebagai laternatif dari pidana penjara, sehingga pelaku pun dapat dikenakan putusan rehabilitasi khusus, pun juga ada Undang-Undang nomor 18 tahun 2014 tentang Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang mewajibkan kepada orang yang punya masalah kejiwaan diharapkan melaporkan diri sendiri atau dilaporkan oleh orang lain agar dirawat oleh negara. Tinggal pertanyaan mudahnya adalah berani tidak menganggap anak anda yang punya masalah kejiwaan dalam kontkes hasrat seksual?

Lalu mengapa sampai saat ini pemerintah menunda pengesahan RUU P-KS? Apakah perlindungan terhadap wanita tidak terlalu penting?. Ketika RUU P-KS ini disahkan maka Undang-Undang inilah yang akan memayungi wanita korban kekerasan seksual, mengingat berdasarkan data Catatan Tahunan Komnas perempuan pada tahun 2018 kekerasan seksual terhadap wanita sebanyak 31% (2.979 kasus). Melihat tingginya angka kekerasan seksual terhadap wanita begitu tinggi, kita hanya perlu menanyakan satu hal, kapan disahkan?

Hanya berbeda raga, bukan berarti penuh nista. Selalu menjadi manusia kedua. Sajak hingga perlawanan pun tercipta hanya untuk merasa setara. 

Hidup perempuan yang melawan!


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Kenapa Masih Ditunda?"

Posting Komentar