Absurditas Bentuk Pemerintahan Lembaga Ormawa Universitas Tidar: The End of DPM

Oleh: Muhammad Ardiansyah Lazuard (Mahasiswa Hukum Untidar)




Sejak awal saya masuk sebagai mahasiswa baru Universitas pada tahun 2018. Saya diperkenalkan berbagai macam organisasi kemahasiswaan khususnya Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa. Membuat saya berpikir dengan kencang bahwa dalam sebuah kampus ada suatu bentuk pemerintahan dalam lembaga kemahasiswaan layaknya bentuk pemerintahan dalam sebuah negara. Namun ada satu hal yang janggal dalam pikiran saya, bahwasannya mengapa tidak ada lembaga yudikatif dalam kelembagaan mahasiswa Universitas Tidar?

Montesquieu, dalam idenya agar tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan dalam pemerintahan yang berdaulat maka perlu dilakukan pemisahan kekuasaan dalam kelembagaan pemerintahan. Pemisahan kekuasaan dilakukan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan antara legislatif, yudikatif dan eksekutif. Jika kita melakukan pengelihatan secara kasat mata, sangat tidak jelas prinsip apa yang digunakan dalam bentuk pemerintahan dalam pemerintahan mahasiswa, disebut trias politica bukan, menuju trias politica entah mau kapan. Dan ketika saya menelisik struktural DPM Universitas Tidar baik tingkat Fakultas maupun Universitas DPM memiliki fungsi pengawasan. 

Menjadi pertanyaan dalam benak pikiran saya, keitka ada pengawasan yang dilakukan DPM, maka DPM harus melaporkan kepada siapa jika ada senggketa antar lembaga mahasiswa? jika jawabannya DPM juga yang memutus sengketa tersebut, maka sangat terdengar konyol. Apakah jika begini seharusnya mahasiswa Universitas Tidar mendesak DPM agar dibentuk Mahkamah Mahasiswa sebagai lembaga yudikatif dalam sistem pemerintahan lembaga mahasiswa agar tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan?. Namun sebenarnya salah juga mengharapkan mahasiswa Universitas Tidar mendesak DPM, mereka hanya suka mendesak DPR-RI hingga tidak peduli dengan kinerja DPM dirumahnya sendiri. 

Dalam AD/ARTnya disebutkan dalam bagian preambule atau pendahuluan, pemerintahan mahasiswa Universitas Tidar adalah kesatuan. Namun jika mengambil bentuk pemerintahan mahasiswa kesatuan terdapat kekurangan. 


Pertama, jika terjadi permasalahan isi AD/ART Keluarga Mahasiswa dalam berjalannya pemerintahan mahasiswa, maka mau tidak mau, suka tidak suka kita perlu mengesampingkan permasalahan tersebut dan menunggu sekitar satu tahun untuk mengubah isi kongress yang dianggap bermasalah yang dikarenakan penyelesaian masalah dengan secara musyawarah. Padahal hal tersebut sangatlah tidak efisien, bagaimana jika dalam sengketa tersebut menyebabkan konflik yang tidak sehat dalam pemerintahan mahasiswa? perlu menunggu hingga satu tahun agar konflik tersebut selesai? Bagaimana jika dalam berjalannya pemerintahan hasil kongress tersebut mengalami permasalahan? Bukti konkret mengenai Otadama yang diganti namanya menjadi PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru) secara mendadak.

Kedua hilangnya peran Dewan Perwakilan Mahasiswa, idealnya DPM tidak hanya mengadakan dan menyusun peraturan kongress saja yang diikuti seluruh mahasiswa Universitas Tidar, melainkan peraturan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan mahasiswa sebagai masyarakatnya. Saya melihat website DPM Universitas Tidar hanya terdapat AD/ART PPO GBHK Untidar 2019, Bentuk dan Sistem Pemerintahan Mahasiswa 2019, dan UU Pemira 2019. Terlihat sangat jauh sekali daripada kinerja idealnya DPM pada umumnya. DPM hanya mampu mengeluarkan UU PEMIRA saja. Itu pun tanpa dasar hukum yang kuat, bagaimana DPM bisa membuat suatu Undang-Undang tanpa adanya landasan hukum untuk membuat peraturan perundang-undangan? .

Memang mereka memiliki dasar konstitusinya dalam AD/ART Peraturan Keluarga Mahasiswa, namun itu hanya mengatur bagian umumnya sementara secara spesifiknya dimana? Karena jika melihat dalam Peraturan Keluarga Mahasiswa terdapat beberapa pasaal yang menyebutkan bahwa peraturan selanjutnya diatur lebih lanjut dengan undang-undang yang lain namun kenyataannya DPM belum membuat Undang-Undang tentang Peraturan Pembentukkan Perundang-undangan, maka seharusnya Undang-Undang tentang PEMIRA tahun 2019 selayaknya dinyatakan batal demi hukum.

Ketiga, jikapun bentuk kesatuan maka seharusnya tidak ada sebutan Presiden Mahasiswa. Karena Presiden Mahasiswa serta strukturalnya meliputi menteri dan sebagaiannya hanya dapat dibentuk dalam bentuk pemerintahan Republik Mahasiswa. Padahal dalam kata pengantar didalam buku KM 2018-2019 disebutkan bahwa bentuk pemerintahannya konsisten berupa bentuk kesatuan. Maka jika memang bentuknya kesatuan tidak ada yang namanya Presiden Mahasiswa, karena hal yang terpenting dalam kesatuan adalah kesetaraan, sedangkan jika menggunakan Presiden Mahasiswa maka itu menyebabkan adanya suatu strata dalam lembaga pemerintahan mahasiswa.

Keempat, jika memang benar bentuk pemerintahan organisasi mahasiswa di Universitas Tidar adalah kesatuan, lalu mengapa DPM bisa mengeluarkan Undang-Undang? Lagi pula ada kesalahan  substansial yang paling mendasar dalam hal ini. Jika memang bentuk kesatuan maka tidak perlu lagi mengeluarkan Undang-Undang sebab peraturan sudah mengatur secara rigit dan terperinci untuk pengaturannya. 

Jika kita melihat atau merujuk kepada hierarki perundang-undangan di negara kita pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, bahwa yang namanya Peraturan merupakan hierarki paling bawah di bawah Undang-Undang. Pertanyaannya jika melihat dalam buku pedoman Peraturan Keluarga Mahasiswa, mengapa peraturan ini hierarkinya paling tinggi hingga membawahi Undang-Undang yang di keluarkan DPM?. Maka jelas seharusnya peraturan KM tidak bisa menjadi suatu hierarki paling atas dan tidak bisa menjadikan suatu rujukan bagi peraturan lembaga di tingkat fakultas. Seharusnya Peraturan KM tetap mengurusi lembaga yang ada di Keluarga Mahasiswa (BEM KM, DPM KM) tidak bisa merogoh ke fakultas.

Dan yang paling terakhir dan paling krusial adalah, ketika kita sudah membentuk suatu aturan Keluarga Mahasiswa yang berupa hukum materiil, lalu bagaimana penegakkan hukum materiil tersebut?. Ketika suatu aturan hanya ada hukum materiilnya maka itu tidak lebih sebagai suatu himbauan saja dan isapan jempol belaka. Kita ambil bukti pengimplementasian terhadap penegakkan hukum materiil, ada hukum pidana dan hukum acara pidana, mengapa begitu?, agar substansi materiil yang tercantum dalam hukum pidana dapat ditegakkan dengan tidak sewenang-wenang melalui hukum formiilnya.

Ketika tidak adanya lembaga yudikatif dalam suatu pemerintahan, dan tidak adanya hukum formiil, maka aturan hanya sekedar aturan yang tidak memiliki penegakkan konsekuensi jika melanggarnya. Bagaimana ada konsekuensinya jika secara penegakkannya tidak ada aturan dasarnya? Jika pun tetap dilaksanakan maka apa bedanya dengan pemerintahan otoriter? Ingin diserahkan kepada DPM sebagai eksekutorial untuk menegakkan peraturannya? Apa korelatif substantifnya ketika DPM menegakkan peraturannya? Padahal tugas tersebut seharusnya dimiliki oleh lembaga yudikatif. Seharusnya DPM lebih aktif untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dalam organisasi dibawahnya, dan lebih aktif, progresif dan produktif untuk membuat peraturan perundang-undangan. Tugas pertama untuk DPM tahun depan adalah membuat Undang-Undang tentang Peraturan Pembentukkan Perundang-Undangan.

Silahkan di koreksi tulisan saya ini, karena saya menulis ini dengan keadaan kacau karena membaca AD/ART Peraturan KM diformulasikan dengan mementingkan bahasa ketimbang substansinya seperti suatu pasal dimulai dengan frasa “ forum ini”. Terimakasih. Wis ambyar lah pokoke, pekok.

Subscribe to receive free email updates:

9 Responses to " Absurditas Bentuk Pemerintahan Lembaga Ormawa Universitas Tidar: The End of DPM"

  1. Tadinya saya juga bingung. Jika trias politica lantas mana lembaga yudikatif nya..
    tapi DPM layaknya DPR memiliki fungsi pengawasan.. dimana ia mengawasi jalannya pelaksanaan undang". Lembaga Yudikatif di berbagai universitas memang belum ada. Unversitas" besar sekalipun hanya ada eksekutif dan legislatif. Sedangkan universitas tidar masih terbilang PTN baru dan masih kecil.
    untuk masalah menyelesaikan perkara DPM akan melaksankan sidang dan evaluasi dalam setiap akhir kegiatan. Seperti kegiatan otadama kemarin.
    saya menulis ini berdasarkan informasi yang daya dapat ketika saya mengikuti training legislatif kemarin senin 4 november

    BalasHapus
  2. Baiklah mengenai kampus yg memiliki lembaga yudikatif mungkin anda bisa mencari rujukannya dalam Universitas Tarumanegara di sna ada Mahkamah Mahasiswa yg scr garis besarnya bersifat spt Mahkamah Konstitusi, lalu pertanyaan anda mengenai PTN msh baru dan msh kecil bukan brrti menghalangi masa depan untuk yg lbih baik. Lagi pula selama ini kita hanya punya hukum materiilnya namun tidak memiliki hukum formiilnya sbbg konstitusi yg menegakkan hukum materiil tsb. Mungkin akan di tulis kelanjutannya mengenai lembaga pemerintahan ormawa scr jelas dan runtut. Di tunggu saja, terima kasih atas kritiknya. Salam hangat.

    BalasHapus
  3. Jangan hanya komentar. Kalau emang masih ada yg kurang dari kampus ini, bangunlah bikin sebuah gebrakan baru. Suatu saat kamu juga yg bakal menjabat di salah satu tempat strategis yg ada dinuniversitas.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Doakan saja, semoga terwujud wacana ini. Mungkin perlu menunggu hingga mindset masyarakatnya berubah. Jelas sehabis ini pasti ada tulisan selanjutnya kok mwehehehe.

      Hapus
  4. Yang jelas adalah lembaga yang ada di Universitas itu masih bisa berkembang dan berubah, jadi ga bisa melulu 100% persis plek sama di negara harusnya bisa disesuaikan kebutuhan dengan universitas masing2.
    mungkin penulis belum tau sejarah BLM 2017 kebawah, dan juga kelemahan dari BLM-DPM KM itu belum ada sinkronisasi yg bergulir dari tahun nyambung ke tahun selanjutnya, beda dengan apa yg ada dinegara.
    dan naskah akademik pembuatan RUU KPK kemarin aja ada tim pembentuknya 8 Professor/Doktor bidang hukum aja masih bisa kalian komplain, apalagi kita yg masih potongan krupuk rambak.
    dan yang jelas, organisasi mahasiswa itu tidak akan bisa dikatakan profesional, karena profesional sendiri definisinya seseorang yang memiliki pekerjaan atau profesi, kemudian ia hidup dengan mengandalkan keahlian tinggi yang dimilikinya.
    Nah semisal ada waktu,saya menunggu penulis untuk bisa berkontribusi bersama kami untuk membahas Draft Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan hukum2 lain yg menurut penulis kurang.
    Karena yang jelas ormawa suatu universitas akan menjadi lebih baik karena adanya prodi/fakultas hukum didalamnya & karena latar belakang saya ilmu Administrasi Negara.
    Mari bantu kami DPM KM untuk merumuskan tatanan baru yg lebih baik di Universitas Tidar.

    Sekian sedikit kata dari saya,

    Tertanda Pimpinan Komisi Legislasi DPM KM.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Uuuwww love u saya gatau kamu perempuan atau laki2. Pokoknya love u mas/mba.

      Hapus
  5. nganu
    wkwk, ho.o

    BalasHapus
  6. aneh juga sebenarnya, ya kalau tau ya memang seperti ini keadaannya. tapi hanya akan jadi omong kosong kalau hanya bersiul tanpa menghampiri nona. banyak PR yang perlu dikerjakan di tahun depan sepertinya, dan juga akan jadi lebih asik jika dalam waktu dekat DPM bikin acara buat mendidik teman teman tentang sistem yang semestinya seperti apa. gatel juga pengen berbenah, tapi semoga saja di berikan jalan buat kita semua berbenah

    BalasHapus
    Balasan
    1. Mengenai sistem sbnrnya yg tjd dlm hal teknis mnrt kacamata saya itu sering tjd inkonsistensi antara kejadian teknisnya dengan konstitusinya sendiri. Semisla kita ambul contoh dalam peraturan KM DPM hanya boleh mengeluarkan peraturan, namun kenyataannya lembaga tsb mengeluarkan uu, dua kalimat ini wlaupun spele tpi berbeda substansinya. Oleh krn itu knp peraturan itu adanya di hierarki paling bwh dlam uu no 12 thun 2011 dan di atasnya peraturan itu hierarki ke 3nya ya uu. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan klo semuanya saya ksh tau disini nnti ga ada terusannya tulisan ini wkkwkwk. Yg satu lgi versinya lebih konstruktif kok, maaf ya klo tulisannya rada destruktif mwehehehe.

      Hapus