Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa dalam Pemerintahan Organisasi Mahasiswa Universitas Tidar : Less understanding of their own constitution.

Oleh : Muhammad Ardiansyah Lazuard (Mahasiswa Hukum Untidar)




Dewan Perwakilan Mahasiswa adalah salah satu wadah untuk mengembangkan, mengatur serta menjadi lembaga paling progresif dalam pemerintahan ormawa Universitas Tidar dalam hal legislasi. Banyak sekali yang sebenarnya dapat diatur lebih lanjut oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa sesuai dengan yang di amanati oleh Peraturan Keluarga Mahasiswa. Sehingga Dewan Perwakilan Mahasiswa dapat menjalankan fungsi legislatifnya dengan baik dan sungguh-sungguh dan tidak hanya menjalankan sisi pengawasan saja sehingga fungsi yang lain juga bekerja dengan produktif dan progresif. Namun ideal tersebut belum pernah direalisasikan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Tidar.

Berdasarkan pasal 7 ayat 4 dalam AD/ART KM UNTIDAR disebutkan bahwa DPM KM UNTIDAR mensosialisasikan perkembangan kerja DPM KM UNTIDAR sekurang-kurangnya satu kali pada tengah kepengurusan kepada mahasiswa dalam bentuk laporan publik. Sementara saya sebagai mahasiswa biasa atau sebagai masyarakatnya tidak merasakan atau bahkan mungkin tidak mengetahui program kerja DPM itu apa. 

Bahkan progressnya tidak terasa sama sekali dan saya sendiri merasa tidak terwakili yang seharusnya saya merasa terwakili oleh lembaga tersebut. Apakah memang legislative training merupakan salah satu program kerjanya? Tapi mengapa hanya itu program kerjanya? Sisanya kemana? Idealnya DPM harus bergerak lebih maju dan lebih progresif serta mendengar keluh kesah masyarakatnya, melakukan pengadvokasian kebijakan baik kebijakan lembaganya sendiri atau dari pihak Universitas kepada masyarakatnya, yang mana dalam hal ini jelas seluruh masyarakatnya adalah mahasiswa Universitas Tidar.

Lalu juga di pasal sebelumnya pada pasal 6 Ayat 1 DPM memegang kekuasaan atas membentuk rancangan Peraturan KM UNTIDAR, namun kenapa yang dikeluarkannya Undang-Undang PEMIRA tahun 2019? Seharusnya jelas juga namanya Peraturan dikarenakan bentuk pemerintahannya adalah Kesatuan dan bukan Republik. 

Hal ini diperkuat dengan ayat 2 yang menyatakan pada frasa “setiap rancangan Peraturan KM” maka semakin memperjelas yang seharusnya dikeluarkan adalah Peraturan Keluarga Mahasiswa Tentang PEMIRA 2019 bukan Undang-Undang PEMIRA 2019, secara tidak langsung DPM melakukan pelanggaran terhadap konstitusi masyarakatnya (Peraturan Keluarga Mahasiswa). 

Dan menjadi pertanyaan tersendiri menurut saya adalah, bagaimana legal standingnya aturan ini? Tetap dilaksanakan? Konstitusi tidak boleh bahkan tidak bisa diakali karena situasi. Jelas wajar saja ketika nanti saya tidak ingin menuruti ketentuan dari PEMIRA ataupun Pola Kaderisasi, karena secara konstitusi kedua Undang-Undang tersebut tidak diakui oleh Peraturan Keluarga Mahasiswa. 

Bahkan seluruh mahasiswa yang ingin mencalonkan diri sebagai Ketua Himpunan atau bahkan Ketua BEM dan Ketua DPM tidak perlu mengikuti produk hukum ini, karena cacat secara formiil. Lagi pula untuk apa kalian mengikuti bahkan mengakui produk hukum yang inkonstitusi?. 

Jika kita ingin mengamati Anggaran Rumah Tangga yang merupakan isi dari Peraturan KM Untidar pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Kewajiban setiap anggota wajib mentaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KM Untidar. Apakah dengan seperti ini DPM KM sendiri melanggar AD/ART KM Untidar?. Ya tentu saja, hal ini bisa dilihat dalam Pasal 4 ayat (1) Bab 3, didalam pasal tersebut disebutkan bahwa hanya menyebutkan “Peraturan” yang masuk sebagai hierarkinya, bukan Undang-Undang. INKONSTITUSIONAL DAN INKONSISTENSI. 

Selanjutnya pada Pasal 6 Ayat 1 dan Ayat 2 seharusnya DPM bisa membentuk Peraturan tentang Pembentukkan Peraturan Keluarga Mahasiswa sebagai landasan hukum formiil ketika ingin mengajukan rancangan Peraturan Keluarga Mahasiswa. Baik siapapun yang mengajukan rancangan entah dari sisi lembaga Eksekutif maupun Legislatif sehingga mempunyai landasan hukum yang kuat tentang hak kedua lembaga tersebut. Sehingga tidak terjadi kecacatan konstitusi dalam membentuk atau merumuskan suatu peraturan. Jika sudah seperti ini saya sendiri bingung legal standingnya seperti apa.

Pada Pasal 10 isi pasal tersebut merupakan mekanisme bagaimana ketua DPM KM dapat diberhentikan, maka seharusnya DPM yang saat ini mampu mengeluarkan hukum materiil dan formiilnya secara runtut dan lebih rigit. DPM seharusnya mampu mengeluarkan Peraturan mengenai kode etik Ketua dan Wakil Ketua DPM KM sehingga terdapat parameter dan penegakkan yang jelas seperti apa yang di maksud melanggar dan bagaimana penegakkan  hukumnya jika dia melanggar. 

Karena dalam Pasal 10 saya menilai bahwa substansi yang ditawarkan dalam pasal 10 masih umum dan kurang terperinci, tidak mungkin Ketua DPM saja yang dapat diberhentikan, melainkan Wakil Ketua DPM pun dapat diberhentikan. Dan tidak mungkin juga Ketua atau Wakil Ketua DPM dapat diberhentikan, jika tidak ada suatu sistem yang dapat menilai bahwasannya Ketua atau Wakil Ketua DPM tersebut sedang bermasalah dan sudah sangat pantas untuk diberhentikan. 

Sebab gradasi pelanggaran terhadap AD/ART KM UNTIDAR seharusnya lebih diperjelas oleh DPM KM. Sehingga sangat jelas gradasi pelanggaran apa saja yang memang pelanggaran tersebut dinilai sangat berat jika dilanggar. Semisal contoh bagaimana jika Ketua dan Wakil Ketua DPM dapat mengeluarkan Undang-Undang padahal seharusnya yang dikeluarkan adalah Peraturan bukanlah Undang-Undang? Bukankah dapat di nilai DPM KM melakukan pelanggaran Konstitusi?. 

Lalu bagaimana tingkatan pelanggarannya? Apakah melakukan hal tersebut termasuk ringan, sedang atau berat? Ya kalau saya sih menilai jelaslah berat, saya dengan menguras tenaga dan pikiran untuk berpartisipasi memberikan aspirasi saya untuk membuat Peraturan KM tapi malah dilanggar, entah bagi teman-teman yang lain. 

Setelah sejauh ini saya semakin merasa bahwa sebenarnya mahasiswa yang bekerja di lembaga legislatif Universitas, tidak mengetahui konstitusinya apa dan peraturannya seperti apa padahal mereka sering mengeluh bahwa masyarakatnya atau mahasiswa lah yang tidak mengetahui peraturan tersebut. Mulailah berkaca DPM.

Dengan segala fasilitas dan amanah yang diberikan oleh Peraturan Keluarga Mahasiswa sebagai dasar konstitusi DPM untuk mejalankan tugasnya, maka seharusnya DPM KM bergerak lebih maju dan mengakomodir segala peraturan yang sebelumnya belum di atur lebih lanjut. Banyak sekali sebenarnya permasalahan yang terjadi di Pemerintahan ormawa di Universitas Tidar. 

Mungkin sebagai contoh, mengapa DPM tidak membentuk Peraturan yang mengatur tentang lembaga eksekutif dan legislatifnya yang Peraturannya bersifat Organik?. Sehingga hal-hal yang mengenai benturan antar lembaga eksekutif dan lembaga legislatif bisa terkurangi karena Peraturan organik tersebut.

Dan terakhir jelas bagi kita para seluruh Mahasiswa Universitas Tidar mengamati serta mengkritisi segala kebijakan yang di keluarkan DPM, dan tugas kita meluruskan hal-hal yang bengkok. Sehingga DPM dapat bekerja secara maksimal, progresif, dan produktif. Demi DPM yang lebih baik, jangan sampai kita lengah, dan jangan sampai DPM mati. 

Ataukah perlu untuk membekukan kedua lembaga tersebut dan membentuk badan darurat lalu badan darurat tersebut membentuk draft dan kita mengulanginya semua dari awal?. Bagaimana menurut kalian? Ingin hal tersebut terjadi? Silahkan dipikirkan. Jangan sampai kalimat “viva legislativa” hanya menjadi isapan jempol belaka. 

Subscribe to receive free email updates:

1 Response to "Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa dalam Pemerintahan Organisasi Mahasiswa Universitas Tidar : Less understanding of their own constitution."

  1. terimakasih telah menjadi media yang netral dan salah satu sarana bagi proses critical thinking, yang kelak tulisan ini akan diamini oleh orang2 yang juga terbangun kesadaranya.

    BalasHapus