NEGARA KAMPUS UNIVERSITAS TIDAR

 Oleh: Mariachi phalevi (Aktivis Perempuan)

 (Tanggapan atas artikel ignorant Muhammad Ardiansyah Lazuard)

Viva Legislativa!!!

Singkat, padat, dan jelas. Sebuah peraturan seharusnya bersifat seperti itu. Memiliki juga struktur kalimat yang dapat dipahami, dan bila ada terminologi yang digunakan berarti terdapat penjelasan dibelakang atau didepan sebuah peraturan. Secara hierarki, undang-undang pun adalah sebuah peraturan yang diberlakukan dalam negara ini, dan untuk itu peraturan yang dibuat TIDAK BOLEH bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Setau saya, peraturan yang dibuat oleh pemerintah di negara dapat menggantikan sebuah Undang-Undang yang dibilang memiliki strata paling tinggi. Bagi saya yang mahasiswa FKIP, saya lebih terfokus dengan isi peraturan atau undang-undangnya ketimbang penamaan. Yang lebih berhak menjelaskan adalah mahasiswa dari prodi Ilmu Hukum. Saya manut-manut saja tentang penamaannya.

Singkat, padat, dan jelas. Seperti itu pula yang akan saya tuliskan dalam artikel kali ini. Mulanya saya akan bertanya, sudahkan pembaca mengetahui tentang jenis-jenis sistem pemerintahan yang ada? Kalau belum silahkan untuk mulai mencari tau.

Saya akan mengajak pembaca mengerucutkan sebuah permasalahan tentang konstitusi mahasiswa di Untid, dengan pengetahuan pembaca tentang banyaknya sistem pemerintahan yang ada di negara-negara lain. Melihat bentuk kesatuan yang digunakan di Untidar, sebenarnya apakah bisa kita samakan dengan Trias Politika di negara ini? Tentunya tidak, karena tidak ada lembaga yudikatif didalam kampus Untid.

Jika merujuk pada pelanggaran, nantinya mungkin 5 tahun lagi akan ada artikel di Terinews.com tentang opini atau keluhan mahasiswa agar dilaksanakan pembuatan lembaga permahasiswaan(baca: Penjara Mahasiswa) sebagai cerminan lembaga permasyarakatan di negara. Tetapi begini, saya mendengar slentingan bahwa memang akan dibuat lembaga Yudikatif di kampus Untid. Horohh pie jal kui?

Saya tidak setuju dengan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa mahasiswa terlalu mendesak DPR-RI hingga lupa dengan rumahnya yang berantakan. Sebenarnya ada siapa di DPR sehingga mahasiswa Untid dibilang terlalu mendesak? Apakah orangmu itu terancam dengan desakan mahasiswa Untid pasca gerakan #magelangbergerak yang lalu? Seringkali mahasiswa melupakan Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga yaitu Pengabdian Masyarakat. Bahwa mendesak DPR artinya melayangkan pernyataan tidak setuju terhadap kebijakan atau peraturan yang merugikan rakyat. Maka banyak-banyaklah bersifat kritis terhadap DPR-RI.

Untidar dengan segala konstitusinya yang ada, memang menghadapi berbagai masalah yang berbeda setiap tahunnya. Dahulu pada tahun 2014 sampai tiga perempat tahun 2015 Untid pernah memiliki bentuk Republik sebagai dasar konstitusinya. Bahwa dahulu terdapat partai mahasiswa yang mewarnai perpolitikan kampus. Bentuk Republik pada saat itu adalah Republik dengan sistem Keluarga Mahasiswa, artinya mahasiswa menciptakan sistem pemerintahannya sendiri dan bukan menjiplak negara untuk mendirikan konstitusi(bedakan antara bentuk dan sistem pemerintahan).

Pada tiga perempat tahun 2015 itu organisasi di tingkat Universitas dibekukan oleh Wakil Rektor 3 karena terjadi suatu permasalahan. Lalu dibuatlah bentuk Kolektif Kolegial dengan tidak merubah sistem KM, dimana Kolektif Kolegial merupakan representasi dari tiap fakultas yang menjadi satu dalam lembaga eksekutif dan legislatif. Keanggotaannya pun diambil dari tiap UKM dan HMJ yang ada di Untid.

Bila membicarakan soal bentuk pemerintahan mahasiswa berupa Kesatuan dengan sistem KM, bentuk Kesatuan di Untid bukanlah replika dari Trias Politika di Indonesia. Mahasiswa dapat membentuk sistemnya sendiri dengan acuan UUD 45 dan Pancasila sebagai landasan konstitusinya. Sekali lagi, jangan samakan kampus dengan negara, dan jangan bawa-bawa Montesquieu disini. Mungkin dalam kurun waktu 10 tahun lagi, sembari menunggu gedung Untid di berbagai daerah selesai dibangun, ada baiknya juga mahasiswa mulai memikirkan bentuk Federasi dimana tiap daerah memiliki pemimpinnya masing-masing. Mungkin saja itu dapat memudahkan tiap unit daerah untuk saling bersinergi.

The End of DPM

Awal tahun 2017 saya menjabat sebagai salah satu Pimpinan di organisasi legislatif tingkat Universitas yang namanya masih Badan Legislatif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa disingkat menjadi BLM-KM. Pada saat itu pula saya menyaksikan fakultas-fakultas di Untid yang membentuk DPMnya. Aneh memang, ketika tingkat Universitas disebut sebagai Badan, namun di fakultasnya menggunakan kata Dewan Perwakilan.

Saya tidak akan membahas kesalahan penamaannya, karena saya tidak mau sok tau tentang nama mana yang seharusnya dipakai. Tanyakanlah pada mahasiswa Ilmu Hukum yang sesuai dengan bidangnya. Menurut saya saat itulah saya dapat merasakan kehancuran dari organisasi legislatif di kampus karena kurangnya partisipasi mahasiswa di ranah legislatif. Tidak adanya pengetahuan sama sekali dari Pimpinan terpilih waktu itu tentang Grand Design lembaga legislatif. Saya pikir itu adalah The End of BLM-KM.

Berbekal ilmu legislatif seadanya, lima pimpinan waktu itu gencar belajar tentang peraturan sebagaimana mestinya. Kami susah payah memperbaiki BLM-KM setelah imbas negatif kasus Untidar Fest. Awal kami menjabat waktu itu belum ada prodi Ilmu Hukum, dimana saya pikir prodi itulah yang lebih mengerti tentang seluk beluk peraturan dan konstitusi. Kenyataannya, dengan ilmu legislatif seadanya itu kami tetap dapat membuat KM sepakat dengan hasil Kongres. Bisa dibilang BLM-KM 2017 adalah tonggak perubahan dan kebangkitan organisasi legislatif di Untid.

Berlanjut pada tahun-tahun berikutnya saya merasakan kurangnya progress dalam hal kinerja organisasi legislatif yang sudah berganti nama menjadi DPM-KM itu. Lagi-lagi itu dikarenakan partisipasi mahasiswa yang kurang dalam ranah legislatif. Kami BLM-KM gagal mengadakan Pemira karena kurangnya partisipasi mahasiswa. Pemimpin selanjutnya dipilih melalui Musyawarah Besar. Walaupun Pemira yang menjadi gong akhir kepengurusan kami gagal, kami tetap bangga memakai jaket organisasi kami di setiap harinya, karena kami dapat menegakkan kembali fungsi organisasi legislatif di tahun 2017. Menilik segala keterbatasan kami dalam pengetahuan dan pengalaman, kami tetap dapat menciptakan sistem pemerintahan yang dapat dirasakan oleh seluruh elemen mahasiswa.

Saya senang sekali dengan adanya prodi Ilmu Hukum di Untid, dan jujur saya sangat berharap dengan mahasiswanya agar dapat ikut memperbaiki sistem di Untid ini. Tetapi melihat dua artikel tentang kritik terhadap DPM-KM, harapan saya goyah. Yang saya harapkan adalah ketika perubahan dan solusi atas lemahnya legislatif Untid ini dilakukan dengan gerakan perubahan, bukannya curhatan dan keluhan tanpa penyelesaian yang cantik. Saya pikir akan terjadi Sidang Istimewa tingkat KM yang dipelopori oleh kawan-kawan dari prodi Ilmu Hukum dengan kajian yang matang melalui konsolidasi yang dilakukan dengan semua elemen organisasi terkait perubahan konstitusi.

Membaca semua peraturan yang dikeluarkan DPM-KM periode 2019 ini, saya juga tidak menemukan adanya perubahan besar terkait konstitusi di Untid ini. Namun begini, jika yang dimaksud adalah kesalahan penamaan dalam peraturan tentang Pemira, mengapa dibilang harus dibatalkan demi hukum? Mengapa tak katakan amandemen atau meminta merubah penamaan dari Undang-Undang menjadi Peraturan? Atau mungkin sengaja menggiring opini publik agar peraturan Pemira dibatalkan lalu ingin menaikkan orang yang tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pemimpin supaya dapat memimpin? Kita berbicara tentang possibilities, dimana peraturan yang ada adalah sarana untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan kehancuran demokrasi di Untid.

Peraturan disepakati bersama secara demokrasi, yang artinya suara mahasiswa terwakilkan oleh yang menjadi pejabat di organisasi. Saya pikir untuk menurunkan jabatan seseorang di organisasi tingkat Universitas, harus diadakan konsolidasi terlebih dahulu tentang hasil evaluasi kinerjanya. Tidak semudah naik Gunung Sindoro, bahwa semua Fakultas pun harus ikut menyetujui diadakannya penurunan jabatan lewat Kongres Istimewa.

Membaca artikel dari Muhammad Ardiansyah Lazuardi tentang kritik DPM-KM, secara tidak langsung bukankah anda menabuh genderang perang terhadap KM? Bahwa keputusan yang ada adalah keputusan KM, dimana semua telah menyepakati yang telah dicetuskan dalam konstitusi.

Anda menyalahkan peraturan yang ada artinya anda menyalahkan semua anggota KM yang menyetujuinya. Tapi saya menyukai idealisme dari Lazuardi ini, mungkin di tahun depan ketika semesternya telah mencukupi ia dapat menjadi Pimpinan DPM-KM selanjutnya. Saya tunggu perubahan apa yang nantinya akan Lazuardi buat untuk kampus Untid tercintah.

Terakhir, menjadi legislator sangatlah sulit. Jika pembaca ingin masuk ke ranah legislatif, pembaca harus paham tentang legal drafting, yang merupakan pembeda dari bahasa yang digunakan dalam membuat peraturan, dan bahasa yang digunakan dalam cerita KKN di desa penari. Masuk ke legislatif artinya followers instagram anda tidak akan bertambah.

Kinerja legislatif bisa dikatakan dibalik layar karena legislatif adalah orang-orang yang menjadi konseptor kampus. Sudah selayaknya bila mahasiswa non organisasi tidak melihat kinerja DPM-KM secara langsung. Tidak seperti lembaga eksekutif yang merupakan penggerak di lapangan, menjadi legislator harus banyak berpikir. Saya pikir rakyat biasa pun juga tak akan tau kinerja DPR, padahal lembaganya punya banyak fungsi dan program kerja juga. Tapi itu hal yang wajar. Yang terpenting adalah kesadaran dalam menanggapi kebijakan dan peraturan.

Saya setuju dengan ungkapan bahwa website DPM-KM tidak menarik. Tidak ada iklan yang seger-seger. Monoton. Tidak semenarik wordpress Killallthewhiteman milik Krisnaldo Triguswinri yang manis dan romantis itu. Pun, aspirasi yang dikumpulkan juga kurang masuk sampai ke sudut mahasiswa non ormawa. Tetapi saya tidak menulis dalam keadaan kacau, hanya sedikit prihatin. Melihat warna merah, hijau, biru dan putih saling berebut untuk menjadi penguasa.

Susah payah dulu saya dan rekan-rekan BEM-KM 2016 membuat perubahan, lalu kawan-kawan BLM-KM 2017 yang menjadi pelopor bangkitnya legislatif. Saya tidak terima kalau ini adalah The End of DPM-KM. Kalian ada karena sejarah. Katanya Jas Merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, maka banyaklah diskusi ketika di kampus. Malamnya baru main PUBG.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "NEGARA KAMPUS UNIVERSITAS TIDAR"

Posting Komentar