Mau Ngaku Sekarang Apa Nunggu Saya Pake Cara Lain?

Oleh: Rafi Setiawan (Mahasiswa Hukum Untidar)


Sudah selayaknya sebagai seorang warga negara yang saling bersaudara dan berhimpun dalam cita-cita yang di rangkum dalam ideologi (Pancasila), maka tugas kita adalah saling mengabarkan informasi dan berbagi kegelisahan, yang nantinya bisa dijadikan landasan kehati-hatian dalam berbuat suatu hal, bahkan membagikan api untuk menjaga kewarasan pikiran dan hati nurani. Bagi teman-teman yang biasa berurusan dengan upaya menyuarakan keadilan melalui demonstrasi dan lain sebagainya, maka tak asing menemui kasus-kasus penangkapan/pencidukan oleh aparat penegak hukum.

Mari kita ingat kisah para kritikus yang bersikukuh memperjuangkan sudut pandang keadilan dengan para penguasa yang enggan mendengarkan suara hati rakyat. Bagaimana nasib mereka? Apakah cukup manusiawi untuk dipertontonkan? Sebagai negara yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang berkeadilan serta beradab, tindakan represif yang diterima ketika memasuki tahap pemeriksaan, dan penyidikan yang kerap diwarnai dengan paksaan, bahkan umum dilakukan penetrasi secara verbal oleh para oknum.

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) kepada tersangka dalam proses penyidikan memang merupakan “pekerjaan rumah” yang tak kunjung selesai bagi Negara Indonesia. Ada ironi yaitu berupa jarak yang sangat lebar antara nilai-nilai penghormatan terhadap HAM seperti yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan implementasi pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. 

Lahirnya KUHAP, merupakan suatu bentuk pembaharuan hukum yang signifikan. KUHAP telah mengangkat dan menempatkan seorang manusia dalam kedudukan yang bermartabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. KUHAP telah menempatkan seorang manusia dalam posisi dan kedudukan yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan (his entity and dignity as a human being). 

Terkait dengan hal itu, maka sekalipun penegakan hukum mutlak menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar, tetapi HAM seorang tersangka juga tidak boleh diabaikan atau dilanggar. Ketegasan KUHAP dalam mengangkat harkat dan martabat manusia terlihat dari garis-garis tujuan yang hendak dicapai KUHAP.

Untuk mengimplementasikan tujuan perlindungan harkat dan martabat tersebut, KUHAP membentuk suatu pola penegakan hukum pidana yang dikenal dengan istilah “Sistem Peradilan Pidana” (Criminal Justice System). Sistem yang dibangun KUHAP tersebut kemudian melahirkan pihak-pihak penegak hukum (subsistem) yang terdiri dari: penyidik, penuntut umum, pengadilan, pemasyarakatan, dan bantuan hukum. Setiap subsistem itu merupakan lembaga yang berdiri sendiri, baik dari segi kelembagaan maupun dari segi fungsi dan tugas (diferensiasi fungsional).

Apakah Diperlukan Revolusi KUHAP?

Kemudian yang menjadi pertanyaan besar ialah bagaimana mungkin KUHAP yang dikatakan sebagai salah satu masterpiece instrument penegakan hukum bangsa Indonesia yang lahir karena spirit penegakan HAM dalam praktiknya justru tidak bisa diandalkan untuk menegakkan HAM? 

Menurut penulis, kuncinya ialah karena tidak adanya sanksi yang jelas dan tegas terhadap para pelaku pelanggaran HAM dalam proses penyidikan, serta tidak adanya implikasi yuridis apapun terhadap proses penyidikan yang diwarnai dengan pelanggaran HAM tersangka. Bahkan institusi praperadilan dalam KUHAP sama sekali tidak mencantumkan terjadinya pelanggaran HAM sebagai salah satu alasan yang bisa membatalkan proses penyidikan yang dilakukan. Akibatnya, berbagai gugatan praperadilan yang diajukan oleh pihak penasehat hukum tersangka dengan mendasarkan adanya terjadinya pelanggaran HAM senantiasa kandas di pengadilan. 

Hakim yang memeriksa perkara praperadilan hanya akan memeriksa apakah proses penangkapan dan penahanan telah memenuhi prosedur formal atau belum. Adalah suatu kekonyolan besar, di satu sisi pelanggaran HAM dilarang terjadi dalam proses penyidikan dan hal itu diatur dalam KUHAP, tetapi di sisi yang lain sama sekali tidak ada pengaturan mengenai sanksi terhadap pelaku pelanggaran HAM dalam penyidikan dan tidak ada pula pengaturan mengenai implikasi yuridis jika terjadi pelanggaran HAM dalam penyidikan.

Apakah Seorang Tersangka Punya Jaminan Atas Kesetaraan Didepan Hukum?

Menurut Jack Donnelly, “Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang setara (equal)… hak-hak asasi manusia adalah juga hak-hak yang tidak dapat dicabut, dalam arti seseorang tidak dapat berhenti menjadi manusia, tidak peduli betapa jahatnya ia bertingkah laku, atau betapa zalimnya ia diperlakukan. Dan hakhak asasi manusia adalah hak-hak universal, dalam arti bahwa dewasa ini kita menganggap semua orang dari spesies homo sapiens sebagai makhluk-makhluk insani, dan dengan demikian adalah pemegang hak-hak asasi manusia.

Dengan lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689. Pada masa itu mulai timbul adagium, bahwa kedudukan manusia adalah sama di muka hukum (equality before the law). Adagium itu memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan demokrasi. 

Selanjutnya pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration, di mana hak-hak yang lebih rinci lagi melahirkan dasar the rule of law. Antara lain dinyatakah, bahwa tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dinyatakan pula mengenai prinsip presumption of innocence, yang artinya bahwa orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan bahwa kedudukan manusia adalah sama di muka hukum (equality before the law). 

Apakah Sistem Penegakan Hukum di Indonesia Dalam Prosesnya Telah Menjamin HAM?

Khusus mengenai perlindungan HAM tersangka/terdakwa telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP).  Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa, yang terdiri dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, ialah bagian di dalam KUHAP yang secara eksplisit khusus mengatur hak-hak tersangka/terdakwa.

Secara ringkas, hak-hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa itu ialah sebagai berikut: 

1. Hak tersangka untuk segera segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik, segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, dan segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 KUHAP). 

2. Hak tersangka/terdakwa untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya (Pasal 51 KUHAP).

 3. Hak tersangka/terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).

 4. Hak tersangka/terdakwa untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa apabila dia tidak paham bahasa Indonesia (Pasal 53 KUHAP). 

5. Hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP).  

6. Hak tersangka/terdakwa yang dikenakan penahanan untuk menghubungi penasehat hukumnya, atau jika dia berkewarganegaraan asing, maka dia berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkara (Pasal 57 KUHAP).

 7. Hak tersangka/terdakwa yang dikenakan penahanan untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan (Pasal 58 KUHAP).

 8. Hak tersangka/terdakwa yang dikenakan penahanan untuk memberitahukan tentang penahanan atas dirinya kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka/terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan penangguhannya (Pasal 59 dan Pasal 60 KUHAP).

9. Hak tersangka/terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan, juga untuk menghubungi dan menerima rohaniawan (Pasal 61 dan Pasal 63 KUHAP). 

10. Hak tersangka/terdakwa untuk menerima atau mengirim surat kepada penasehat hukumnya atau sanak keluarga setiap kali diperlukan olehnya, dan untuk keperluan itu tersangka/terdakwa disediakan alat tulis Pasal 62 KUHAP). 

 11. Hak terdakwa untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP).

 12. Hak tersangka/terdakwa untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65 KUHAP).

 13. Hak tersangka/terdakwa untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP).

 14. Hak terdakwa untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67 KUHAP).  

15. Hak tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 KUHAP). 

Selain pasal-pasal di atas yang dinyatakan secara ekplisit sebagai pasal-pasal mengenai Tersangka dan Terdakwa, masih terdapat lagi di dalam KUHAP beberapa pasal lainnya yang menjamin hak-hak tersangka/terdakwa.

Tidak berhenti sampai pada setiap butir pasal yang ada, bahkan untuk menghindari pembiasan arti setiap pasal, maka disusun 10 asas-asas dari perlindungan hak-hak tersangka, yang dibagi menjadi asas umum dan khusus.

Asas-asas umum:

1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun.

2. Praduga tidak bersalah.

3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi.

4. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

5. Hak pengadilan terdakwa di muka pengadilan. 

6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat serta sederhana.

7. Peradilan yang terbuka untuk umum.

Asas-asas khusus:

 1. Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis).

 2. Hak seorang tersangka untuk diberitahukan tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya.

 3. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Fakta Yang Terjadi Dilapangan

Berkaitan dengan upaya perlindungan HAM bagi tersangka/terdakwa, maka untuk memperoleh gambaran prosedur ideal, tentunya yang sesuai dengan hukum, mengenai proses hukum yang dikenakan terhadap tersangka, yaitu mulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan sampai dibuatnya berita acara pemeriksaan (BAP). Idealnya, pihak kepolisian dalam melakukan penangkapan atau penahanan selalu disertai dengan surat penangkapan atau surat penahanan yang kemudian surat itu segera diberitahukan kepada pihak keluarganya.

Begitu juga pada saat melakukan penyidikan atau pembuatan BAP, pihak Kepolisian tidak boleh melakukan intimidasi atau kekerasan kepada tersangka, kecuali dalam penangkapan, bisa saja ada dan boleh melakukan kekerasan jika yang akan ditangkap akan melarikan diri atau melawan. Bagaimana jika ada oknum polisi yang melakukan intimidasi, baik fisik maupun mental, di dalam proses pembuatan BAP?

Jika ada oknum polisi yang melakukan intimidasi, baik fisik maupun mental, di dalam proses pembuatan BAP, maka tersangka dan pengacaranya, sebagaimana diatur KUHAP, dapat mengajukan gugatan atau tuntutan kepada Kepolisian dan oknum polisi tersebut.  Kasus intimidasi atau tindak kekerasan yang dilakukan oknum polisi dalam proses penyidikan atau pembuatan BAP memang ada, tetapi kasuistis. Oknum polisi sebagai penyidik terlalu memaksakan kehendaknya, dan kasus seperti itu masih terjadi di daerah-daerah tertentu saja. Baiklah, penjelasan di atas tentu cukup ideal, tapi bagaimanakah fakta yang terjadi di lapangan? Berikut beberapa contoh fakta yang terjadi di lapangan. 

Contoh Kasus:

Kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah pada tahun 1993. Suprapto ditangkap tanpa disertai dengan surat pemberitahuan atau surat penangkapan maupun penahanan, baik dari pihak DEN INTEL (militer/Korem) atau kepolisian yang diberikan kepada dirinya ataupun keluarganya. 

Pendampingan dari pihak pengacara pun tidak ada sama sekali. Proses pembuatan BAP Suprapto dilakukan di DEN INTEL. Sepanjang pemeriksaan, Suprapto mendapatkan intimidasi, baik secara fisik ataupun mental, berupa dipukuli, ditendang, setiap pagi dipaksa berjoget, dipaksa minum air kencing petugas, penis dicambuki lidi, ketiak dan dada kiri disundut rokok berkali-kali, kemaluan dan ibu jari disetrum. 

Sedangkan yang berupa mental dengan berbagai ancaman dan trauma akan penyiksaan. Setelah 22 (dua puluh dua) hari ditahan di DEN INTEL untuk pembuatan BAP. BAP yang sudah jadi kemudian diserahkan ke POLDA Jawa Timur. Di POLDA Jawa Timur memang tidak dibuat BAP yang baru lagi, tetapi Suprapto masih tetap mendapatkan intimidasi walaupun tidak separah di DEN INTEL, berupa caci maki atau bentakan-bentakan dengan nada keras.  

22 (dua puluh dua) hari sejak penangkapan dan pembuatan BAP di DEN INTEL itulah baru kemudian pihak keluarga Suprapto mendapatkan surat pemberitahuan penangkapan maupun penahanan.  Suprapto melakukan pencabutan BAP pada saat di persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan alasan bahwa dalam memberikan keterangannya untuk pembuatan BAP, dia diintimidasi, baik secara fisik maupun mental oleh pihak penyidik. 

Pencabutan BAP dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya, tetapi tetap saja Suprapto dan kawan-kawannya yang menjadi para tersangka/terdakwa kasus Marsinah diputus bersalah. Majelis hakim yang menangani kasus ini menganggap mereka terbukti terlibat dalam pembunuhan Marsinah. Atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya itu, Suprapto dan kawan-kawan dengan didampingi pengacaranya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya, dan hasilnya tetap sama, yaitu ditolak. 

Pihak Suprapto kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung di Jakarta. Ternyata putusan kasasi jauh berbeda dengan 2 (dua) putusan pengadilan sebelumnya, yaitu kasasi Suprapto dan kawan-kawan diterima. Mahkamah Agung memutuskan bahwa Suprapto dan kawan-kawannya bukan pembunuh Marsinah, sehingga mereka divonis bebas demi hukum pada tahun 1995. 
Salah satu hasil penelitian tentang Akses ke Peradilan yang dilakukan oleh Sentra HAM Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Komisi Hukum Nasional pada tahun 2003 menunjukkan bahwa masih terjadi intimidasi secara fisik maupun psikis terhadap tersangka/terdakwa. Sebanyak 60,9% (enam puluh koma sembilan persen) responden menjawab menerima perlakukan kasar dari pihak kepolisian. Perlakukan kasar itu berupa pemukulan oleh petugas kepolisian, yang tidak hanya terjadi ketika mereka ditangkap, tetapi juga ketika mereka sedang berada dalam proses pemeriksaan di kepolisian. 

Kemudian sebanyak 78,7% (tujuh puluh delapan koma tujuh persen) responden mengalami perlakukan kasar ketika diperiksa di kepolisian. 
Lantas apa yang harus menjadi urgensi dari kasus tersebut?

Pertama, pendekatan dari sudut norma hukum. Pendekatan dari sudut norma hukum ini mensyaratkan bahwa norma hukum yang menjadi landasan bagi perlindungan HAM tersangka/terdakwa harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Perumusan norma tidak boleh kabur dan tidak boleh mengakibatkan timbulnya penafsiran ganda.

Kedua, pendekatan dari sudut penegak hukum dan kesadaran   hukum   yang   ada   pada   dirinya.  Pendekatan  ini sebenarnya bersumber dari teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum. Di antara faktor-faktor itu adalah faktor penegak hukum dan kebudayaan (budaya hukum), yang salah satunya, berwujud kesadaran hukum dari para penegak hukumnya sendiri dalam melaksanakan tugas atau kewajiban mereka yang sesuai dengan hukum yang berlaku (peraturan perundang-undangan).
Pendekatan berikutnya. 

ketiga, merupakan pendekatan yang cenderung ekonomis politis. Pendekatan ini mengaitkan antara hukum dengan kepentingan pihak yang memegang kekuasaan, baik kekuasaan ekonomi maupun politik. Dasar pendapatnya adalah hukum bekerja terutama sebagai alat politik (alat kekuasaan). Keberpihakan hukum yang sangat jelas, yang menguntungkan golongan kaya dan merugikan serta menipu golongan miskin. Dalam keadaan yang demikian itu, maka fungsi utama dari hukum adalah untuk menyelubungi atau menutupnutupi hubungan antarkekuatan yang timpang.

Dari ketiga system pendekatan tersebut, maka dapat disimpulkan, 3 faktor yang harus segera di benahi, yaitu:

Revolusi terhadap kecacatan sistem melalui peraturan dan undang-undang yang relevan. Revolusi terhadap mental para penagak hukum agar tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Revolusi terhadap diri masyarakat untuk lebih kritis dan meningkatkan pemahaman terhadap hukum, agar dapat mengantisipasi, serta mendorong perubahan terhadap system criminal of justice di Indonesia.

Penutup 

Sekian dan terimakasih telah meluangkan waktu untuk saling bertukar informasi, selayaknya saya dan teman-teman yang fokus pada studi mengenai hukum mempunyai kewajiban untuk saling memberikan edukasi. Saya harap akan lebih banyak diskusi mengenai banyak masalah yang terjadi terkhusus pada bidang hukum secara luas dan bebas.

Semoga Bermanfaat!









Subscribe to receive free email updates:

2 Responses to "Mau Ngaku Sekarang Apa Nunggu Saya Pake Cara Lain?"

  1. Sebenarnya saya msh bingung mas sampe saat ini, dan ini pertanyaan yang dilontarkan barusan oleh teman saya bernama Amalina. Perlindungan HAM diIndonesia sbnrnya sudah memiliki instrumennya yaitu UU HAM dan UU Pengadilan HAM. Namun dibnyk kejadian, pelanggaran HAM pasti jatuh kedalam perkara pidana dan biasanya hanya digunakan KUHP dan di adili di pengadilan negeri biasa. Pertanyaannya sbnrnya seberapa efektif sih kita punya UU HAM dan UU ttg Pengadilan HAM?. Sekian terima kasih.

    BalasHapus
  2. hai sandi! thankyou udah mau berdiskusi semoga jawabanku bisa menjawab keresahanmu hehehe jadi gini, penangan kasus HAM di Indo telah diatur dalam uu no 26 tahun 2000 mengenai pengadilan HAM ad hoc, yang ditujukan untuk kasus HAM berat (extraordinary crime) dengan sistem dan penanganan yg berbeda, conrohnya digunakan asas retroaktif yang menyimpang dengan penanganan kasus pidana pada umumnya, urgensi untuk menindak pelanggaran HAM biasa yg berskala kecil masih tetap diakomodir dengan KUHP dan KUHAP serta pengadilan negri/tinggi untuk tingkat banding, karena tidak adanya perbedaan antara kasus pidana umum dengan kasus HAM biasa, dan mengenai permasalahan subjek dalam artikel yg saya tulis akan lebih tepat di tangani dengan perubahan peraturan formil serta kode etik profesi yg lebih konkrit dan tegas! terimakasih

    BalasHapus