Ekonomi-Politik New Public Management di Indonesia dan Reformasi Birokrasi Neo-Liberalisme (Bagian 1)

Oleh: Muhammad Yusril Ikhza Taasuva (Mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro)


Manajemen merupakan bagian dari ilmu yang diperkirakan lahir dan ada sebelum masehi. Awal mula ditemukan dalam proses manajemen berawal dari organisasi keluarga,  kemudian merambat dan berkembang pada sistem suku dan akhirnya mempengaruhi unit politik formal seperti yang ditemukan di awal Babilonia (5000 SM). 

Sejumlah bangsa besar pada waktu itu seperti Mesir, China, Yunani, Romawi tercatat dalam sejarah sebagai bangsa yang melakukan kegiatan manajerial besar seperti pembangunan piramida, mengorganisasikan pemerintah, merancang manuver militer, mengoprasionalkan perusahaan perdaganganyang melintasi pelosok dunia, dan mengendalikan imperium dengan wilayah terbesar luas (John M Ivancevich, Robert Konopaske, & Matteson, 2008).

Periode tahun 1700-an terdapat peristiwa besar dalam perkembangan manajemen, atau yang biasa disebut dengan peristiwa revolusi industri pada waktu itu terjadi di Inggris. Sebagai sebuah awal perubahan manajemen, negara Inggris secara dramatis merubah kondis wilayah yang pada waktu itu sebagian besar pedesaan menjadi pabrik. Inggris menjadi negara pertama yang berhasil melakukan transisi dari sebuah masyarakat pedesaan bercorak pertanian menjadi masyarakat industri dengan corak perdagangan. Proses tersebut memberikan gambaran secara umum tentang awal manajemen yang terjadi di negara Inggris sebagai yang terimplementasi dalam dunia melalui sistem pabrik disana. 

Adapun ciri khas pada gaya manajemen tersebut antara lain memiliki kontrol yang ketat, efisiensi, dan aturan serta prosedur yang baku atau kaku. Perkembangan  manajemen modern, yang diawali dengangan mengurangi peran negara pada sektor privat artinya memberikan peran tersebut kepada mekanisme pasar hingga meniadakan peran pemerintah didalamnya.

Privatisasi ditandai dengan diakuinya kepemilikan pribadi serta mekanisme pasar yang bebas. Perkembangan konsep ini, tidak terlepas dari peran swasta (pengusaha) yang menginginkan keterbukaan pasar sehingga aktivitas perekonomian dapat bergerak dengan leluasa tanpa intervensi negara yang kaku.

Konsolidasi neo-liberalisme terjadi pada tahun 1970-an yang ditandai oleh terpilihnya dua elemen penting dari negara, yakni terpilihnya perdana menteri Inggris Margaret Thatcher (1979) dan presiden Amerika Serikat Roland Reagan (1980). Ideologi ini merupakan konsep baru tentang liberalisme yang juga melekat dalam prinsip demokrasi, dengan tujuan membuka akses pasar bebas pada wilayah dan cara yang baru. Pemerintahan di Inggris dan Amerika merupakan kunci, dimana cara yang akan dilakukan untuk mendominasi melalui kebijakan Neo-Liberal. 

Peristiwa krisis yang melanda negara-negara di Eropa dan Amerika memberikan pengaruh besar dalam perkembangan teori manajemen sektor publik. Desak masyarakat untuk pemerintah segera mengatasi permasalahan krisis tersebut terjadi dibeberapa kota besar di Inggris. Berbagai cara dilakukan seblik perti demonstrasi dan pemogokan kerja di sektor publik hingga berhari-hari yang akhirnya membuat proses pelayanan publiki terganggu. 

Konsep tersebut berkembangan di wilayah industri (sektor privat) ke arah manajemen birokrasi (sektor publik). Inggris sebagai pelopor perubahan manajerial, yakni pada era perdana menteri Margaret Thatcher menjabat membawa perubahan manajemen publik ke arah privatisasi. Konsep tersebut biasa disbut dengan New Publik managent dengan prinsip mengurangi anggaran subsidi pemerintah dengan cara mengajak partisipasi swasta untuk mengelola pelayanan publik. 
Lahirnya NPM di Ingris dan Amerika merupakan cerminan konsep neo-liberlisme, dengan menekankan doktri kompetisi-kompetisi antar bangsa, wilayah, perusahaan, dan individu (Arianto Sangaji, 2009). 

Selain itu kebijakan yang dibuat oleh kedua pejabat tersebut selaras dengan konsep yang mereka anut dalam neo-liberalisme seperti, deregulasi pasar keuangan, privatisasi, pelemahan kelembagaan-kelembagaan jaminan sosial, pelemahan serikat-serikat buruh dan perlindungan pasar tenaga kerja, pengurangan peran pemerintah, dan membuka luas arus barang dan modal internasional. 

Kondisi ini juga terbawa ke negara-negara berkembang, seperti di Indonesia merupakan negara yang terkena dampak dari krisis dunia. Kebijakan tersebut datang ke Indonesia dengan batuan lembaga pemodalan dunia, sebab pasca lengsernya presiden Soekarno, era pembangunan yang dikampanyekan oleh presiden soeharto secara penuh didukum oleh lembaga keuangan dunia melalui hutang. Ketergantungan pemerintah pada waktu itu, merupakan dampak dari kegagalan ekonomi yang tidak seimbang dengan pengeluaran negara. Oleh karena itu untuk menutupi kekurangan tersebut menggunakan dana perimbangan yang diperoleh dari hutang luar negeri.

Kebijakan NPM di Indonesia digunakan untuk menekan subsidi pemerintah terhadap sektor publik, dimana pemerintah memberikan akses luas terhadap investor untuk mengelola aset negara. Pengetatan anggaran bertujuan untuk menghemat pengeluaran anggaran negara yang dianggap tidak perlu. Namun hal ini tidak sejalan dnegan perilaku birokrasi yang korup sehingga penyerapan anggaran negara tidak efektif dan cenderung dinikmati oleh kalangan tertentu saja. 

Proses implementasi konsep New Publik Management, dari gambaran diatas terdapat kekurangan yang pada akhirnya menyebabkab kegagalan konsep ini. Untuk mengetahui lebih dalam tentang konsep ini penulis membatasi pembahasan pada permasalahan neoliberal yang diduga menjadi landasan pembuatan konsep New Publik Management. Konsep neo-liberal sebagai merupakan perkembangan konsep liberal yang mengingikan privatisasi dalam sebuah sektor, merambah ke birokrasi yang dijalankan sebuah negara.

Pembahasan 

Neo-Liberal

Neo-liberalisme, seperti yang diterangkan oleh Stilitz (2006) merupkan paham yang dapat di kaitkan dengan fundalisme pasar (market fundamentalism) artinya terdapat orientasi yang berkaitan dengan pasar atau keterbukaan pasar dalam sebuah sektor.  Sedangkan pada buku Capitalism and Freedom karya Milton Friedman peraih nobel pada tahun 1976, merupakan seseorang yang dianggap sebagai penggagas ide-ide tentang neoliberalisme menjadikan freedom sebagai hal pokok dalam gagasan. Ide-ide dalam gagasan tersebut tertuang dalam memahami aspek kemerdekaan ekonomi adalah keharusan menuju kemerdekaan politik (Friedman, 1962).

Ide tentang kebebasan mewarnai sebuah pemikiran, kondisi ini juga menimbulkan banyak tafsir tentang konsep kemerdekaaan atau kebebasan. Prinsip kemerdekaan ini membuka ruang pendapat sehingga dapat menciptakan ruang yang dapat dimanfaatkan oleh individu atau kelompok. Pada prinsip reformasi, konsep kemerdekaan atau kebebasan menbuat penggunaan ruang dalam aspirasi publik sehingga terdapat interpretasi lain diluar pandangan umum pemerintah. 

David Harvey (2005) dalam bukunya “A Brief of Neoliberalism” mengatakan neoliberalisme adalah paham yang menekankan jaminan terhadap kemerdekaan dan kebebasan individu melalui pasar bebas, perdagangan bebas dan penghormatan terhadap sistem kepemilikan pribadi. Nilai-nilai leiberalisasi yang selama ini menekankan pada kemerdekaan dan kebebasan individu serta konsep pasar bebas dalam tradisi ekomoni klasik. Oleh para penganut paham ini memberikan dktrin pada kebebasan dengan menempatkan idealisme politik tentang martabat manusia dan kebebasan sehingga ingin menghilangkan intervensi dari lawan ideologi, serta peran negara dalam hal ini adalah pemerintah yang masih menganut paham idealisme kolektif yang dapat menekan kebebasan individu.

F. A. Hayek (1960) seorang intelektual yang membela paham neoliberal memberikan dukungan terhadap konsep ini. Pandangannya terkait konsep neoliberalisme menekankan pada segala bentuk intervensi negara karena dianggap membahayakan pasar dan kebebasan berpolitik. Kebebasan merupakan yang berarti kebebasan berusaha tanpa kontrol dari negara terhadap individu atau kelompok untuk menjalankan usaha tersebut. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh John Gray (1998) menyebutkan karya-karya Hayek bertumpu pada pandangan liberalisme klasik, yang bertumpu hak-hak individu dan keutamaan moral dari kebebasan individu, keunggulan pasar bebas, dan keharusan pemterintah yang terbatas di bawah supermasi hukum. 

Padangan tentang neoliberalisme disampaikan oleh Friedman (1962) merupakan rekan Hayek dan menmemiliki pandangan yang sama. Secara pemikiran menghormati liberalisme pada abad 19 dimana pandangan tersevut menekankan kebebasan individu dan mendukung laissez faire sebagai bentuk untuk menekan peran negara. Anggapan sebaliknya pada abad 20, perkembangan di USA liberalisme mengalami distorsi oleh peran intervensi negara. 

Ancaman dalam neoliberalisme ini, berada pada pemusatan kekuasaan,  oleh karena itu perlu adanya pembatasan peran atau intervensi negara didalamnya. Perhatian utama Friedman adalah kebebasan dalam konteks “competitive capitalism” (berfungsinya korporasi-korporasi swasta dalam sistem pasar bebas), dengan cara sistem kebebasan ekonomi untuk selanjutnya menuju kebebasan politik. Praktek konsep tersebut tertuang dalam “Washington Consensus” dimana agenda teknokratis dalam sebuah kebijakan yang dianggap sebagai doktrin kepada negara di Amerika Latin. 

Washington Consensus merupakan kebijakan antara World Bank, IMF dan Kementerian Keuangan Amerika yang terpusat di Washington. Kebijkan tersebut awalnya dimulai pada tahun 1989 oleh direktur Bank Dunia, John Williamson pada peristiwa di Amerika Latin yang menghadapi defisit dan inflasi yang tinggi. Beberapa hal yang perlu ditekankan dalam perjanjian tersebut adalah 

(1) disiplin fiskal, dengan menjaga defisit serendah-rendahnya, karena defisit yang tinggi akan mengakibatkan inflasi dan pelarian modal 

(2) prioritas-prioritas belanja pemerintah, dengan mengurangi atau menghilangkan subsidi dalam sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya; 

(3) reformasi perpajakan; 

(4) liberalisasi keuangan; 

(5) nilai tukar mata uang negara-negara sedang berkembang harus mengadopsi nilai tukar yang kompetitif agar memacu ekspor; 

(6) liberalisasi perdagangan, dengan meminimumkan hambatan-hambatan tarif dan perizinan; 

(7) penanaman modal asing harus dibuat seliberal mungkin karena dapat membawa masuk keuntungan modal dan keahlian dari luar negeri; 

(8) privatisasi perusahaan-perusahaan milik pemerintah; 

(9) deregulasi sektor ekonomi, karena pengaturan pemerintah yang kuat dan berlebihan dapat menciptakan korupsi dan diskriminasi terhadap perusahaan-perusahaan kecil yang memiliki akses rendah kepada pejabat-pejabat pemerintah di level lebih tinggi; 

(10) penghargaan terhadap hak milik harus ditegakkan, karena hukum yang lemah dan sistem peradilan yang jelek dapat mengurangi insentif untuk akumulasi modal (M.Naim, 2000).

Pada perkembangannya terdapat doktrin yang perlu diperhatikan antara lain (1) Bank Sentral yang independen; (2) reformasi baik terhadap sektor publik maupun tata kelola sektor swasta; (3) fleksibilitas tenaga kerja; (4) pemberlakuan kesepakatan-kesepakatan WTO dan harmonisasi standar-standar nasional dengan standar-standar internasional di dalam kegiatan bisnis dan keuangan, tetapi dengan pengecualian (terutama tentang perburuhan dan lingkungan hidup); (5) penguatan sistem keuangan nasional untuk memfasilitasi liberalisasi; (6) pembangunan berkelanjutan; (7) perlindungan masyarakat miskin melalui program jaring pengaman sosial; (8) strategi pengurangan kemiskinan; (9) adanya agenda kebijakan pembangunan nasional; (10) partisipasi demokrasi (M. Beeson & I. Islam, 2006).

(Bagian kedua akan membahas konsep NPM dan irisanya dengan masyarakat sipil. Serta melampirkan keseluruhan daftar pustaka


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Ekonomi-Politik New Public Management di Indonesia dan Reformasi Birokrasi Neo-Liberalisme (Bagian 1)"

Posting Komentar