DPM KM in Nutshell: Mengenali Sistem Legislatif DPM KM

Oleh: Septian Yoga Prabowo (Pimpinan Komisi Legislasi DPM KM 2019)

Didedikasikan untuk memberikan perspektif tentang apa yang terjadi di lembaga legislatif tingkat universitas.

Melalui tulisan ini, saya ingin memberikan perspektif tentang lembaga mahasiswa DPM KM Universitas Tidar, karena saya membaca beberapa artikel sebelumnya yang ada disini yang mengkisahkan bahwa DPM KM ini itu namun dari perspektif mahasiswa yang sama sekali belum pernah berkontribusi dalam ormawa legislatif di Universitas Tidar, maka dari itu ijinkan saya mahasiswa dari Prodi Ilmu Administrasi Negara yang telah mengikuti sepak terjang DPM KM sejak 2017 untuk menjelaskan apa itu DPM KM seringkas mungkin.

Sebelum kita masuk kedalam segmen DPM KM, pembaca perlu mengetahui apa itu bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan yang disetujui dalam hasil Kongres KM VI  dan dipakai oleh ormawa pemerintahan di Universitas Tidar.

Bentuk Pemerintahan Mahasiswa adalah  istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu pemerintahan mahasiswa guna menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik, dan bentuk pemerintahan mahasiswa yang UNTIDAR pakai adalah Keluarga Mahasiswa (KM), dimana bentuk pemerintahan mahasiswa yang mengutamakan asas musyawarah dalam menyelesaikan masalah/sengketa, keputusan tertinggi diputuskan melalui musyawarah/kongres. Dari segi koordinasi, hubungan antar lembaga mahasiswa di tingkat universitas ke tingkat fakultas dan jurusan dalam bentuk pemerintahan KM adalah sistem koordinasi.

Sistem Pemerintahan Mahasiswa adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan mahasiswa yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan mahasiswa, dan sistem pemerintahan mahasiswa yang UNTIDAR pakai adalah Presidensiil, dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui Pemilihan Raya dan dengan kekuasaan legislatif.

Semoga ga ada lagi perspektif yang bertanya “KM kok ono pemira?”.

Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Tidar

Sesuai dengan apa yang tertulis dalam “Buku KM” DPM KM UNTIDAR adalah lembaga legislatif yang anggotanya berasal dari perwakilan mahasiswa tiap fakultas (ya walaupun ada satu fakultas yang memang ga pernah mampu untuk memenuhi kuota delegasi perwakilannya).

Kok dibahas dari keanggotaan? Ya secara teori, harapan “perwakilan” adalah dia yang bisa mewakili uneg-unegmu tentang kampus ke rektorat tercinta, bayangkan kalo setiap fakultas mampu memenuhi kuota delegasi yang berisikan mahasiswa dari masing-masing prodi, penak ra uripmu sambat tentang universitas ora perlu adoh-adoh lewat birokrasi ormawa sing ruwet?.

Tapi kembali lagi, itu hanya teori. Teori tidak bisa dipaksakan untuk dipraktekkan dalam tatanan sosial mahasiswa UNTIDAR yang secara SDM belum siap secara kuantitas dan kualitas.

Tentang absurditas bentuk pemerintahan lembaga ormawa UNTIDAR, ya emang absurd, dan tidak bisa menggunakan teori Montesquieu, karena beliau tidak pernah mendalilkan teori tentang sistem pemerintahan berbentuk keluarga mahasiswa.

DPM KM sendiri mempunyai 3 fungsi utama, yaitu: legislasi (pembentukan peraturan), pengawasan (mengawasi berjalannya peraturan, kegiatan dan anggaran ormawa) dan aspirasi (menampung dan menyerap sambatanmu).

Dari 3 fungsi utama ini sendiri DPM KM tidak bisa disamakan seperti DPR/DPRD di negara, karena apa? Pertama, DPR/DPRD yang terpilih murni untuk mengaspirasikan keinginan masyarakat dan mengawasi berjalannya eksekutif, dibantu dengan alat kelengkapan DPR/DPRD seperti Badan Legislasi, yang didalamnya akan ada tim ahli dimana terdiri dari peneliti dan legal drafter, sedangkan di DPM KM tidak ada alat kelengkapan seperti ini, sehingga hasil legislasi yang dikeluarkan tidak sesempurna apa yang diajarkan dalam teori-teori hukum yang ada.

Kedua, belum adanya sistem program legislasi yang berjalan secara berkelanjutan. Dimana mayoritas program legislasi yang dilaksanakan hanyalah merevisi peraturan yang ada supaya sesuai dari hasil Kongres KM tahunan.

Ketiga, keterbatasan sumber daya mahasiswa UNTIDAR, dimana ranah legislatif ini sangat baru (tahun 2016 dibentuk dengan nama Badan Legislatif Mahasiswa) dan memerlukan kader yang berkelanjutan untuk mendukung program-program legislatif yang pernah berjalan dan belum berjalan. Berbeda dengan ranah eksekutif, dimana ketua dan wakil ketua BEM bisa lebih bebas dalam melaksanakan program kerja / kegiatan eksekutifnya, sedangkan ranah legislatif menurut pendapat saya yaitu semakin bertambahnya tahun, harus semakin teratur pula tatanan administasi hukum yang ada sehingga meminimalisir permasalahan yang pernah ada untuk muncul kembali.

Keempat, organisasi pemerintahan yang ada di UNTIDAR, baik dari tingkat himpunan hingga universitas, tidak akan pernah bisa dikatakan “profesional” karena definisi profesional sendiri menurut KBBI: bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya, jadi tidak fair jika menjustifikasi bahwa mereka bekerja tidak profesional, ya secara definisi memang mereka tidak memenuhi aspek dari profesional itu tadi.

Toh tidak menampik perspektif jika mayoritas mahasiswa mengikuti ormawa pemerintahan atas kesadaran/kehendak dari hati sendiri terlepas dari siapa yang mengepalai ormawa tersebut, afiliasi pimpinan ormawa tersebut dll. (dan juga seperti alasanmu memilih kuliah di UNTIDAR itu karena apa?).

Diluar dari 3 fungsi diatas, DPM KM sendiri juga mempunyai fungsi semi-yudikatif dimana DPM KM berwenang melakukan interpretasi terhadap peraturan jika terjadi konflik antar ormawa, melakukan hak uji materi terhadap produk hukum yang dibuat ormawa, melakukan tindakan yuridis terhadap personal pengurus/ormawa yang melakukan penyimpangan terhadap peraturan yang ada dan juga menjembatani persidangan.

Bayangkan fungsi DPR, berfusion dengan MA, dan MK. Absurd? Jelas. over power? Memang.

Tapi kembali lagi, dimana fungsi semi-yudikatif ini tergolong tumpul, kenapa? Ya kembali lagi, marwah kita Keluarga Mahasiswa. Kita menjadi toleran terhadap pelanggaran yang ada, demi kekeluargaan semu Universitas Tidar.

Dan kembali ke masalah fungsi DPM KM, dengan ditambahnya Komisi baru DPM KM 2020, yaitu Komisi Budgeting, dimana DPM KM ditunjuk oleh rektorat sebagai “BPK-nya” rektorat dalam ormawa tingkat universitas.

Terlihat tidak sesederhana apa yang tertulis didalam buku-buku teori hukum-mu kan?

Bagi saya sendiri, yang belajar mengenai pengelolaan organisasi publik, memang apa yang terjadi di lembaga organisasi mahasiswa di UNTIDAR ini tidak sesuai apa yang ada didalam buku-buku teori saya tentang Administrasi Negara. Namun kita perlu menyadari bahwa, sistem lembaga yang ada itu tidak bisa dipaksakan untuk sesuai dengan apa yang ada di lembaga negara, bahkan jika kita samakan dengan universitas lain pun belum tentu akan cocok, karena UNTIDAR sendiri mempunyai kultur sendiri yang tidak bisa disamakan dengan universitas lain.


Maka harapan saya kepada DPM KM 2020, supaya bisa memperbaiki apa yang masih perlu diperbaiki khususnya dalam bidang legislasi, terkhusus tahun ini perwakilan dari prodi Hukum tampil sebagai Pimpinan DPM KM, aspirasi yang perlu dibangun setelah hibernasi satu tahun kepengurusan, masuki sudut-sudut terkecil dari problematika kemahasiswaan, koordinasikan bersama DPM Fakultas dan juga sistem kaderisasi tersendiri dalam ranah legislatif di UNTIDAR saya rasa masih minim dibandingkan dengan kader ranah eksekutif.

Ranah legislatif sendiri menurut saya tantangannya lebih banyak, dikarenakan perlu berfikir lebih panjang dengan melihat berbagai perspektif dan mengambil resiko terkecil dalam pengambilan keputusannya, serta memaksimalkan kemampuan diplomasi dalam penyelesaian masalah dan lebih tertib administrasi. Dan juga sepaham dengan pernyataan Mariachi, dimana jadi legislator muda itu ga akan menambah follower Instagram-mu karena kalian akan lebih banyak bekerja dibalik layar, kalian juga ga akan terlihat keren didepan maba dan juga kadang masih dianggap tidak terlihat kerjanya apa.

At the end, ini adalah proses panjang membentuk tatanan pemerintahan yang-sesuai-buku-teori di ormawa Universitas Tidar, kritik dan saran pasti sangat diperlukan dalam mengarungi proses ini. Namun menurut saya, sebaik-baiknya kritik adalah kritik konstuktif, bukan kritik destruktif yang tidak sesuai dengan realita.

Terima kasih atas masukkan Krisnaldo Triguswinri dan Mariachi Phalevi untuk membuat artikel tentang kelegislatifan di kampus Tuguran. Selamat bekerja bagi Yusril, Felix, Ulin, Indah, Muklis, Yuli, Ade, Enggar, dan kawan-kawan legislator muda lain yang tak bisa kusebutkan satu per satu.

Viva Legislativa!!

Subscribe to receive free email updates:

8 Responses to "DPM KM in Nutshell: Mengenali Sistem Legislatif DPM KM"

  1. Gamau saklek sama peraturan tpi punya dan bikin peraturan hal khusus peraturannya soal keadministrasian. Gunanya dpm punya komisi legislasi apa kalo produk hukumnya tidak di hargai?. Toh kalo emg males bkin lembaga kan bisa bikin sistem, ya paling aneh sih kenapa KPRU bisa memutuskan sengketa dengan ada Peninjauan Kembali. Pdhl PK itu brrti upaya hukum luar biasa yg berindikasi bahwa ada upaya hukum biasa sebelum upaya hukum luar biasa. Di tambah lagi sangat kontradiktif jika KPRU yg memutus sengketa hasil pemira pdhl mereka juga yg melaksanakan serta memberi hasil suara dari calonnya masing2 dan di tambah DPM merupakan lembaga semi-yudikatif. Jadi sbnrnya maunya apa?.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Akan sangat2 kontradiktif setiap ditanya DPM dan BEM itu apa jwbannya "miniatur negara" tetapi tidak ingin di lakukan komparasi dengan menggunakan teori2 yg ada. Yaaa tpi saya tetap suka anda.

      Hapus
    2. Semangat mas Lazuardi,, saya masih tunggu tulisannya dari panjenengan lagi , dan saya sangat suka dgn bahasa yg anda gunakan. Yaa , mskipun saya jg agak mumet bacanya. Tpi jjur apa yg Mas Lazuardi tulis itu sbagian besarnya adalah penilaian saya trhadap DPM KM.

      Semoga dari Hukum bisa memperbaiki sistem yg ada krn, kecil besarnya adalah kawan2 yg lebih tau menyoal aturan.

      Saran saya thun ini legislasi perlu dipegang kawan-kawan dar fISIP terkhusus Hukum sendiri..

      Terimakasih
      Dan semangat buat Ketum DPM KM mas Yusril (Elektro) tpi smoga masnya banyak2 baca mengenai hak yg ada di DPM KM (termuat dalam ad/art) shg masnya paham. Dan jangan lagi ngelawak seperti masnya pas debat dlu lawan mas mas Hukum. Saya gak begitu paham mengenai Hukum tpi saya paham hak tersebut mengikat mas2 dan mbak2 DPM nantinya

      Dar saya mahasiswa tingkat akhir hehehe mungkin bisa disebut senior

      Hapus
  2. Mungkin mas nya perlu ngopi dulu sebelum membuat tulisan.. Hehehe.

    Perspektif masnya meskipun sya akui kaya akan pengalaman tpi apa iya DPM KM seperti itu? Saya rasa perspektif tidak bisa dijadikan tolak ukur menjadi sebuah patokan. Saya sbg mahasiswa biasa sngat mengaspirasi tulisan dari mahasiswa hukum akhir-akhir ini menganai DPM KM beserta sistem yg ada di dalamnya.

    Tpi jangan serta merta masnya mengambil satu sudut pandang saja sbg mahasiswa yg kaya akan pengalaman. Masnya jg mungkin perlu juga main ke eksekutif melihat sistem keberlangsungan antara eksekutif dan legislatif. Karena tidak bisa kita lepas saja legislatif ya legislatif.. Eksekutif sama legislatif menunjukkan kerja masing2 tpi ya kita tau sndiri mereka jg berkaitan dalam hal2 tertentu..

    Dan satu lagi Pimpinan ataupun Ketua Umum DPM KM bukanlah dari fISIP terlebih khusus Hukum.. Semangat buat mas nya ..

    Dan terimakasih atas tulisannya

    Dari saya mahasiswa biasa
    Yg akhir2 ini mengamati Ormawa DPM KM dan yg lainnya.. Saya bisa berkata demikian karena saya juga aktif disalah satu organisasi antara legislatif dan eksekutif di tiap thunnya

    BalasHapus
  3. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus
  4. Halo hai hai wah, saya sangat terkesan dengan teman2 yang telah menulis diartikel semacam ini, selain rutinitas nulis disosmed, langsung saja ya
    1. Kemaren di kongres ada ketentuan Quorum?
    2. Jika ada pesesta forum itu sudah memenuhi kuota untuk mencapai keabsahan belum?
    3. JIKA BELUM, HANGOPO DITERUS2KE KOE KONGRES PO GUR GAWE INSTASTORY?

    Dah, smoga pengalaman yg baik yg ditularkan ya, jeleknya jangan

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kenapa ga tanya ke Presidium sidangnya? Kan dia jga bisa menentukan jalan sidangnya, knp nanya dimari? Wkwkwk.

      Hapus