Asosiasi-Bebas Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi di Azerbaijan

Oleh: Ilgar Rajabov (Department of Standard and Certification, Azerbaijan State University)

Tulisan dengan judul asli “Civil Participation as a Development Principle of Civil Society in Azerbaijan” karya Ilgar Rajabov ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Krisnaldo Triguswinri untuk kepentingan akademik Terinews.com. 
__

Terdapat seperangkat asosiasi-bebas warga negara yang berupaya memperjuangkan kepentingan individual dan kolektif[1] di Azerbaijan. Seperti yang kita ketahui, pembentukan masyarakat sipil adalah salah satu pola penting dalam kaitanya terlibat secara partisipatif terhadap pembangunan pemerintahan yang benar-benar demokratis. Gagasan partisipasi sipil merupakan salah satu dasar konsepsional untuk menyelenggarakan demokrasi modern; partisipasi warga negara secara sukarela. Warga negara diandaikan terlibat dalam pengelolaan urusan publik, juga urusan administrasi pemerintah. Pada dasarnya ini merupakan bentuk desentralisasi wewenang dan distribusi administrasi politik yang lebih lokal.

Program partisipasi sipil adalah satu bagian dan atau elemen yang sejak awal dikehendaki untuk mengembangkan potensialitas komunitas dan warga lokal. proses demokratisasi menjadi sukses dan penuh dengan stabilitas disebabkan oleh partisipasi secara menyeluruh oleh warga negara, baik pada aspek formal maupun informal, serta memiliki kepedulian dalam trasformasi sosial-ekonomi dan politik, dan terlibat dalam proses administrasi serta pengambilan keputusan. Artinya, tingkat keaktifan untuk terlibat dalam kehidupan publik dan politik masyarakat menjadi sesuatu yang harus diperluas.

Hal-hal tersebut harus secara praktis menjadi bentuk prilaku publik yang langsung (aksi-langsung) dan tidak langsung (aksi-pasif) untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan-keputusan sosial yang signifikan. Selain itu, para partisan harus mampu mengatasi sikap apatis sosial masyarakat dan tingkat nihilism sebagian orang yang tidak ingin terlibat dalam pengembangan proyek demokratisasi inklusif ini. Penting untuk dicatat bahwa konsep partisipasi sipil[2] merupakan sejarah awal demokrassi konstitusional. Konsepsi ini dimaksudkan untuk mengelola proses manajemen dan aktivitas sosial-ekonomi pada pengontrolan administrasi yang otonom oleh masyarakat di tingkat lokal (akar rumput).

Dalam tradisi awal pembangunan demokrasi ini, masyarakat sipil memiliki keterbukaan dan kebebasan berpendapat yang kemudian menjadi prefensi untuk dikonsolidasikan dengan orang-orang yang berpikiran sama. Setelahnya, padangan tersebut diorganisir untuk disampaikan atau dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi sebagai satu tindakan deterministik untuk, katakanlah, mempengaruhi kebijakan. Dengan kata lain, aktivitas politik dilaksanakan dari bawah ke atas secara demokratis[3].

Prinsip Partisipasi Warga

Pada awalnya, kepentingan semua kelompok dan sektor informal masyarakat harus merepresentasikan anggota terbaiknya dalam proses politik dan memiliki suara dalam pengambilan kuputusan. Kedua, harus dipastikan bahwa keterlibatan langsung warga dalam diskusi dan pemrosesan program dan proyek sosial-ekonomi-budaya juga berpengaruh pada pengambilan keputusan dan control untuk melaksanakan administrasi mandiri di tingkat lokal.

Menjadi wajar bahwa gagasan partisipasi sipil dipahami sebagai semacam redistribusi pemerintah politik di Azerbaijan. Hal tersebut dapat ditemukan dalam bentuk perlawanan atau oleh struktur pemerintah. Dalam masyarkat pasca-totaliter masalah ini diperparah oleh stereotip dan prasangka buruk yang melekat pada setiap kegiatan publik yang dapat dianggap sebagai ekspresi dari konformisme dan karirisme, atau permisif terhadap penyalahgunaan hak dan tanggung jawab pemerintah[4].

Salah satu bentuk penting dari partisipasi sipil adalah melalui inisiasi otonom warga dalam sistem representasi dalam upaya realisasi kepentingan umum. Kesetaraan warga negara dan akses mereka terhadap proses politik publik. Oleh karena itu, partisipasi publik menjadi begitu penting dalam penyelesaian masalah-masalah lokal terkait dengan, misalnya, pendidikan, kesehatan, ekologi, pekerjaan, dan evaluasi terhadap setiap upaya pelaksanaan kebijakan publik. Hal tersebut dibuktikan dengan dibentuknya Dewan Pengawas Lembaga Pendidikan dan Komite Ekologi.

Secara keseluruhan, partisipasi publik, berkerja mengontrol implementasi pemerintah[5]. Partisipasi publik dalam dikaitan dengan keterlibatan warga negara, tidak hanya dalam organisasi publik atau asosiasi-asosiasi, melainkan aktivitas dalam partai politik, gerakan sosial, hingga protes-protes jalanan.

Menurut pendapat para ahli  bentuk partisipasi warga negara seperti pemilihan dalam pemilu adalah salah satu yang paling tidak efisien. Jika dalam pertimbangan partisipasi politik pemungutan suara biasanya dianggap sebagai pusat metode utama, maka dalam penggunaan istilah "partisipasi sipil" pemungutan suara dianggap sebagai salah satu bentuk partisipasi yang paling tidak efektif. Secara signifikan lebih efektif mungkin partisipasi dalam kampanye pemilihan. Dengan demikian, aksi masif dalam periode seleksi dapat menarik perhatian media massa dan berdampak pada keputusan para pemimpin politik. Tetapi setelah tindakan tersebut selesai, mekanisme kontrol untuk proses pembentukan keputusan dan implementasinya sering tidak berhasil. Itulah sebabnya pengalaman demokrasi menunjukkan bahwa dengan kemampuan yang jauh lebih banyak, jenis partisipasi warga seperti itu harus berlangsung di tingkat lokal[6].

Pemantauan hasil jejak pendapat yang diadakan di Azerbaijan oleh ilmuan politik D. Muslim-Zade selama beberapa tahun terakhir, menunjukan bahwa kesadaran massif yang modern dari populasi masyarakat memiliki spekturm pemikiran yang beragam dan memiliki esensialisme nilai-nilai dalam kehidupan demokrasi masyarakat Azerbaijan. Ini mewakili simbiosis yang kontradiktif dari metode berpikir totaliter dan demokratis.

Saat ini proses partisipasi di Azerbaijan dapat diapresiasi melalui berbagai bentuk administrasi dan asosiasi-asosiasi warga negara yang mengambil keterlibatan partisipatif terhadap pengembangan komunitas lokal dan layanan sosial. Untuk alasan ini, diperlukan penciptaan yang lebih luas terhadap mekanisme partisipasi sipil di tingkat lokal, pengembangan prosedur yang sesuai, pembangunan dialog konstruktif antara pemerintah dan asosiasi masyarakat lokal. Selain itu pula, otoritas dari badan-badan pemerintahan harus mendapatkan dukungan dari masyarakat lokal. oleh sebab itu, pembangunan akan mampu lebih efektif dalam oprasionalisasi terhadap berabagai kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat.




[1]  http://www.grandars.ru/college/sociologiya/grazhdanskoe-obshchestvo.html
[2] Muslim-zade D. Civil Society participation Line (2006) 98-99
[3] Burnham, WD (1965) The Changing Shape of the American Political Universe. American Political Science Review 59: 7-28.
[4]Bryce J (1921) 1931 Modern Democracies.  2nd volume, Macmillan, New York, USA.
[5] Almond GA, Verba S (1963) The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton Univ. Press, USA.
[6] Almond GA (1954) The Appeals of Communism. Princeton Univ. Press, USA


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Asosiasi-Bebas Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi di Azerbaijan"

Posting Komentar