Helicopter Money Policy: Menyelamatkan Perekonomian dari Covid-19

Oleh: Novia Suci Andaniyati (Mahasiswa Ekonomi Pembangunan)


Let us suppose, then, that one day a helicopter flies over our hypothetical long-stationary community and drops additional money from the sky equal to the amount already in circulation.” - Milton Friedman (1912-2006).

Seorang ekonom Amerika Serikat peraih Penghargaan Nobel, Milton Friedman, 1969 menyampaikan tentang helicopter money policy - kebijakan monetasi pengeluaran pemerintah untuk memberikan stimulus fiskal dalam siatuasi ketika terjadi kekeringan likuiditas sementara perekonomian stagnan karena hal yang tak terduga. 

likuiditas sementara perekonomian stagnan karena hal yang tak terduga. Menurut tim riset CNBC Indonesia, saat ini Indonesia sedang menerbangkan helikopter uang untuk menjaga perekonomian terus hidup selama pandemic covid-19 berlangsung. Pemerintah perlu melakukan kebijakan non-konvensional ini dikarenakan untuk pertama kali defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bakal melewati angka 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sebagai dampak dari kebijakan pemerintah kepada masyarakat untuk melakukan social distancing dan pembatasan kegiatan di luar rumah dalam upaya memutus rantai penyebaran covid-19, mengakibatkan penurunan permintaan yang menghambat roda perekonomian. Pemerintah Indonesia pun perlu pmengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi covid-19.

Pemerintah mengeluarkan paket insentif 405,1 triliun sebagai tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 di tengah wabah corona sebagai langkah untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas system keuangan. Perppu ini memberikan landasan bagi pemerintah, otoritas perbankan dan keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat dan stabilitas keuangan serta menyelamatkan perekonomian nasional. Melalui Perppu yang diterbitkan pemerintah Jokowi dalam merespon dampak covid-19 terhadap perekonomian memungkinkan bank central (Bank Indonesia) untuk mulai menerbangkan helicopter uang.

Dalam konteks ini, otoritas moneter atau Bank Indonesia (BI) bertindak dengan membawa dana segar untuk memborong surat berharga milik pemerintah maupun swasta. Tak hanya di pasar sekunder (lewat transaksi pasar), melainkan juga di pasar primer (membeli langsung dari pihak penerbit). Bank Indonesia (BI) melakukan kebijakan pelonggaran kuantitatif ketika mengintervensi pasar dengan memborong Surat Utang Negara (SUN). Penerbitan surat utang menjadi satu-satunya jalan mudah saat defisit APBN melewati 3% PDB. Hal ini jelas bahwa BI akan membawa helikopter uang ke Kementerian Keuangan yang kemudian dana tersebut disalurkan ke sektor riil.

Saat perekonomian terpuruk, melalui kebijakan helicopter uang investor dan pelaku usaha pun mendapatkan bergepok-gepok uang yang dapat mereka gunakan untuk membiayai kebutuhan operasional mereka atau untuk melanjutkan ekspansi, yang pada gilirannya membuka lapangan kerja dan memutar perekonomian. Mengingat bahwa penyebaran covid-19 menyebabkan lebih dari 1,5 juta orang telah kehilangan pekerjaan imbas pandemi corona. Sebanyak 10,6% di antaranya atau sekitar 160 ribu orang kehilangan pekerjaan karena PHK, sedangkan 89,4% lainnya karena dirumahkan (data Kementerian Ketenagakerjaan).

Sebenernya dengan kebijakan helikopter uang, pemerintah bermaksud meningkatkan permintaan agregat, yang akan menghasilkan beberapa peningkatan output dan beberapa kenaikan harga (jika diterapkan dalam dosis berulang, inflasi), maka helicopter uang dapat dikatakan manjur sebagai instrumen kebijakan moneter.

Pandemi ini menyebabkan krisis yang meluas pada sisi ekonomi. Sisi permintaan seperti konsumsi, investasi dan perdagangan turun drastis. Bahkan sisi penawaran atau produksi juga turun karena permintaan turun dan terjadi disrupsi rantai pasok (supply chain disruption). Karena penerimaan berkurang, dan pola konsumsi berubah, likuiditas sektor riil pun terganggu, yang jika dibiarkan dapat berkembang menjadi isu solvabilitas (kemampuan perusahaan untuk melunasi hutangnya).

Menurut Friedman, akhirnya keseimbangan jumlah uang beredar dan permintaan akan menjadi pendapatan nominal (yang meningkat dengan jumlah uang dijatuhkan oleh 'helikopter') dengan aliran real yang sama persis barang dan jasa. Menurut Bernanke, pemotongan pajak dibiayai dengan menciptakan uang (misalnya, melalui pembelian incremental debt pemerintah), pada dasarnya pendapat ini setara dengan uang yang dijatuhkan helikopter Friedman.

Namun yang menjadi perhatian ialah uang yang dijatuhkan oleh helicopter uang tidak akan bekerja jika rumah tangga menanggapinya dengan menabung uang tambahan untuk membayar kenaikan pajak masa depan (diantisipasi sebagai diperlukan untuk melunasi hutang akibat pelonggaran kuantitatif atau uang helikopter) daripada menggunakannya untuk pengeluaran- reaksi ini dikenal sebagai Ricardian equivalence. Ricardian equivalence atau kesetaraan Ricardian: Sebuah teori ekonomi yang dikembangkan oleh David Ricardo pada abad ke-19 itu menunjukkan bahwa ketika pemerintah mencoba untuk merangsang permintaan dengan meningkatkan utang yang dibiayai pengeluaran pemerintah, permintaan tetap tidak berubah. Ini karena publik akan menyimpan uang tambahan untuk membayar kenaikan pajak masa depan yang diantisipasi akan diperlukan untuk melunasi hutang.

Dan bahkan dalam perangkap likuiditas permanen, helicopter uang tidak akan berhasil. Perangkap likuiditas merupakan situasi di mana suku bunga yang berlaku rendah dan suku bunga tabungan tinggi. Konsumen memilih untuk menghindari obligasi (yang memiliki hubungan terbalik dengan suku bunga) dan menyimpan dana mereka di tabungan, karena kepercayaan yang berlaku bahwa suku bunga akan segera naik.

Gagasan tentang uang helikopter dapat dipahami dan diimplementasikan dengan berbagai cara. Misalnya dengan memberi bantuan langsung tunai atau direct transfer kepada masyarakat. Cara lainnya, memberi bantuan likuiditas kepada dunia usaha serta sektor keuangan untuk menghindari credit crunch dan kebangkrutan secara masif. Asalkan tidak ada kesetaraan Ricardian dan perangkap likuiditas, uang helikopter bisa efektif merangsang permintaan agregat dan inflasi yang lebih tinggi dan itu bisa menjadi obat untuk perekonomian sedang terdepresiasi.

Legalitas Helicopter Money Policy

Stefan Kooths dari Kiel Institute for Ekonomi Dunia menyatakan bahwa uang helikopter dapat dilihat sebagai instrumen kebijakan (radikal) untuk meningkatkan efektivitas pelonggaran kuantitatif. 
Uang helikopter memiliki dimensi politik, sehingga sering dipertanyakan legalitasnya. 

Selain aspek hukum, ada kekhawatiran tentang biaya uang helikopter, dan dampaknya yang meningkat pada sektor publik (atau neraca bank sentral). Selain itu, uang helikopter dapat merusak stabilitas mata uang dan melemahkan insentif bagi penganggur untuk bekerja.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 melarang BI bertindak seperti bank sentral Amerika Serikat (AS) yang membeli surat berharga pemerintah dan bahkan swasta di pasar primer, atau memberikan pinjaman langsung. Pertimbangan di balik larangan itu adalah mencegah moral hazard (bahaya moral) dan distorsi pasar. Helicopter money policy juga dikhawatirkan dapat menyebabkan stagflationary -perekonomian stagnan dan inflasi tinggi.

Namun, ditengah pandemic yang menggerogoti perekonomian Indonesia sekarang ini, melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah juga mengatur stimulus berupa keringanan pajak yang diberikan kepada pelaku usaha (yang berdiri di supply side). Untuk menyeimbangkan kenaikan sisi permintaan yang timbul karena helicopter uang. Oleh arena itu pelonggaran moneter saja tidak cukup, karena permintaan lemah, bank semakin berhati-hati menyalurkan kredit dan tingkat risk aversion tinggi sehingga sehingga menerbangkan helicopter untuk menjatuhkan uang di masa-masa sulit ini adalah pilihan tepat bagi pemerintahan Jokowi.

Dengan menjatuhkan uang dari helicopter Friedman yang  kontoversial ini di Indonesia perlu adanya pengawalan, supaya benar-benar ampuh untuk mengobati ekonomi Indonesia dari infeksi covid-19.

Referensi:

Dowd, Kevin. 2018. Against Helicopter Money. Cato Journal. 38(1). 147-169.
Buiter, Willem H. 2014. The Simple Analytics of Helicopter Money: Why It Works – Always. Economics. 8(1). 1-46.
Karakas, Cemal. 2016. Briefing Helicopter Money : A Cure For What Ails The Euro Area? European Parliamentary Research Service. PE 581.970.
cnbcindonesia.com
katadata.co.id



Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Helicopter Money Policy: Menyelamatkan Perekonomian dari Covid-19"

Posting Komentar