Kembang Kempis Sektor Informal ditengah Pandemi Covid-19

Oleh: Muh Syaiful Bakhri (Mahasiswa Magister Ekonomi Pembangunan UNS)


Berbeda dengan krisis yang pernah terjadi pada tahun 1998 dimana sektor informal khususnya sektor UMKM mampu bertahan ditengah krisis bahkan mampu menolong perekonomian, sementara saat ini sektor UMKM ikut terpuruk dengan sektor informal lain ditengah pandemi Covid-19 yang tak kunjung mereda. Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengatakan sektor UMKM tetap tak bisa menahan krisis yang disebabkan Covid-19. Hal ini dikarenakan sangat berbeda bentuk krisisnya. Bahkan ia mengatakan bahwa sektor UMKM menjadi sektor yang sangat rentan terhadap krisis akibat pandemi Covid-19. Ini menunjukan bahwa apabila fenomena ini dibiarkan saja maka akan semakin banyak masyarakat yang masuk kedalam golongan masyarakat miskin.

Perubahan pola yang terjadi di sektor informal dirasa memang wajar dilakukan sebagai seorang “pengusaha” ditengah ketidakpastian global ini. Seperti halnya bagi industri yang bergerak di bidang pakaian, meskipun pada saat ini mendekati hari raya idul fitri seharusnya permintaan pakaian mengalami kenaikan, akan tetapi justru sebaliknya. Oleh karena itu, beberapa industri tersebut melakukan diversifikasi produk seperti halnya membuat masker maupun APD (alat pelindung diri) dan justru memberikan keuntungan dari diversifikasi yang dilakukan. Oleh karena itu, ditengah pandemi ini yang diperlukan adalah diversifikasi produk. Berbeda dengan industri pakaian, industri yang bergerak di bidang kuliner melakukan perubahan pola dengan cara delivery order dengan memanfaatkan media sosial sebagai media pemasarannya. Selain itu, beberapa restoran bermitra dengan ojek online sehingga masih menerima order melalui aplikasi digital.

Pergantian pola tersebut memang perlu dilakukan agar mereka tetap mampu survive ditengah pandemi ini. Akan tetapi yang menjadi catatan yaitu adalah pergantian pola ini tidak menyebabkan mata rantai semakin panjang. Yang perlu dilakukan pemerintah yaitu membuat peraturan / prosedur agar industri ini tetap survive akan tetapi mata rantai penyebaran Covid-19 terputus. Jangan sampai pemerintah melakukan kebijakan yang mematikan dunia industri tetapi mata rantai juga tidak terputus.

Tidak semua industri bernasib sama dengan industri pakaian / jahit menjahit ataupun industri makanan yang masih bisa survive dengan diversifikasi produk dan pola penawarannya. Beberapa industri tetap akan terpuruk dengan adanya pandemi Covid-19. Sebut saja industri pariwisata dan transportasi. Dengan adanya social distancing dan physical distancing secara langsung akan menurunkan pendapatan industri ini. Meskipun dengan pemberian discount 50% atau lebih pun tetap tidak bisa survive karena gerak masyarakat yang dibatasi, jangankan pergi untuk berwisata, keluar rumah saja kalau tidak penting tidak dianjurkan. Masyarakat saat ini dianjurkan untuk Stay at Home dan melakukan pekerjaan, belajar, serta ibadah dilakukan dirumah sehingga industri ini bisa saja semakin terpuruk apabila pandemi Covid-19 ini berlangsung semakin lama akibat pemerintah yang lamban menangani masalah ini.

Tentu menjadikan masalah yang sangat serius dan perekonomian akan sangat susah pulih dalam waktu dekat apabila masalah ini tidak “disuntik” pemerintah. Menyadari hal tersebut sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan beberapa paket kebijakan dalam rangka menyelamatkan sektor informal. Pemerintah mengeluarkan kebijakan stimulus relaksasi kredit cicilan dan bunganya selama 6 bulan untuk penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun juga penerima kredit ultra mikro di bawah 10 juta disalurkan lewat LPDB, PNM, Program Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM), Mekaar dan lewat ventura serta melalui Pegadaian. Pemerintah juga akan memberikan stimulus daya beli produk UMKM, menyetujui integrasi program penjamin sosial, kartu sembako, dan program E-Warung sebagai penyalur sembako.

Sekarang, konsumen mau belanja serba susah. Pemerintah menganjurkan masyarakat untuk tetap di rumah, jangan keluar kecuali untuk kepentingan yang sangat darurat. Kalau pun ada yang keluar rumah, tentu ada rasa khawatir tertular virus corona. Oleh karena itu, perubahan pola yang dilakukan industri makanan perlu didukung oleh pemerintah. Kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah selain yang sudah dilakukan yaitu: Pertama, pemerintah dapat memberikan subsidi / discount bagi pelaku usaha UMKM yang melakukan pengiriman barang melalui jasa ekspedisi. Kedua, pemerintah bisa membeli atau menggunakan produk-produk hasil UMKM untuk keperluan medis seperti halnya masker maupun APD. Ketiga, guna meningkatkan daya beli masyarakat serta menyelamatkan industri ini pemerintah bisa saja merealisasikan program E-Warung ini dengan menggandeng tukang ojek online sebagai penyalur dari penjual ke pembeli. Apabila hal ini dapat dilakukan, tidak hanya menyelamatkan UMKM akan tetapi juga membantu tukang ojek online yang sekarang ini mengeluhkan sepi orderan dan goal dari kebijakan ini yaitu daya beli masyarakat akan meningkat.

Berbicara mengenai daya beli masyarakat maka otomatis akan terhubung dengan pendapatan masyarakat. Bagaimana bisa masyarakat melakukan aktivitas ekonomi bila pendapatan masyarakat nihil. Oleh karena itu, kebijakan yang mungkin dapat dilakukan pemerintah menurut saya yaitu menganut konsep  Universal Basic Income (UBI). Konsep UBI muncul kembali pada saat Andrew Yang mencalonkan diri menjadi kandidat calon Presiden dari Partai Demokrat Amerika Serikat (AS) namun ia justru mengundurkan diri. 

Konsep dari UBI ini adalah pemerintah memberikan uang secara langsung dan tanpa syarat kepada warganya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya setidaknya di atas garis kemiskinan. Dengan asumsinya adalah tidak mungkin orang memikirkan rencana masa depan apabila untuk hari ini saja ia tidak tahu bisa makan atau tidak dan asumsi bahwa semakin banyak orang memiliki uang, maka semakin banyak pula uang digunakan sehingga akan meningkatkan daya beli dan perekonomian. Pelaksanaan UBI di Indonesia seperti halnya pemberian bantuan langsung tunai (BLT) maupun bantuan sosial yang lain, yang membedakan yaitu apabila BLT itu diberikan bagi masyarakat miskin sedangkan UBI bisa saja diberikan kepada masyarakat miskin dan masyarakat rentan (Non PNS). 

Penempatan masyarakat rentan dianggap perlu diberikan bantuan seiring fenomena Covid-19 karena misalnya saja pelaku UMKM yang hanya mengandalkan pendapatannya dari berjualan, sebelum ada Covid-19 pendapatannya bisa mencapai 1 juta per hari, akan tetapi setelah pandemi ini bisa saja nol rupiah. Oleh karena itu, masyarakat rentan bisa saja menjadi masyarakat golongan miskin dalam waktu dekat.

Tentu saja konsep UBI ini tidak mudah, pemerintah perlu menyiapkan dana yang sangat besar. Dilain itu program ini tidak akan berhasil apabila salah sasaran, sehingga pemerintah perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun desa untuk mendapatkan data yang akurat tanpa adanya tunggangan kepentingan (korup). Dalam pemenuhan dana untuk kebijakan ini pemerintah bisa merealokasikan anggaran yang tidak terlalu penting serta pemerintah bisa memotong gaji PNS dan merealokasikan gaji ke-13 bagi PNS untuk bantuan sosial masyarakat. Selain itu, pemerintah desa yang lebih mengetahui kondisi lapangan bisa merealokasikan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk membantu masyarakatnya yang semakin merana akibat Covid-19 ini.

Pada saat ini pemerintah sangat membutuhkan kerjasama dari masyarakat semua untuk bersama-sama menangani pandemi Covid-19 ini serta menyelamatkan Indonesia dari krisis. Pemerintah juga perlu menghimbau agar masyarakat yang mempunyai dana berlebih bisa ikut serta membantu pemerintah untuk mencukupi dana penanganan Covid-19 karena kebutuhan dana untuk kesehatan pun semakin membengkak. Jangan biarkan pemerintah bekerja sendiri, justru akan lebih baik lagi apabila satu orang kaya dapat merangkul 2 orang rentan / miskin. Tentu saja hal ini sulit dilakukan di zaman kapitalis ini. Tapi tidak salah juga untuk dicoba karena modal sosial masyarakat Indonesia adalah gotong royong.

Stay safe and healthy! Indonesia bisa!






Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Kembang Kempis Sektor Informal ditengah Pandemi Covid-19 "

Posting Komentar