Dilema Kebijakan Penanganan Covid-19: Penawaran Solusi vs Pemunculan Masalah Baru

Oleh: Rizki Rahma (Mahasiswa Manajemen Kebijakan Publik UGM)


Masalah penanganan pandemi Covid-19 mengundang dilematis para pembuat kebijakan. Dalam menentukan tujuan dan sasaran kebijakan, pemerintah tentu mempertimbangkan segala aspek kehidupan. Adanya kebijakan penanganan Covid-19 tidak hanya fokus pada bidang kesehatan saja, tetapi juga berbicara mengenai bidang sosial, ekonomi, dan politik. Alasannya, suatu disiplin ilmu akan sulit berjalan secara tunggal karena mempunyai keterkaitan dengan displin ilmu lain yang jelas akan selalu berdampingan.

Pemerintah pusat dan daerah dituntut sejalan dalam membuat kebijakan yang akan diimplementasikan kepada publik. Jika biasanya dalam kondisi normal pemerintah banyak merumuskan kebijakan menggunakan model kebijakan inkremental dan atau pelibatan intuisi, maka saat-saat seperti ini penting untuk melakukan pemusataan model perumusan kebijakan yang didasarkan pada data yang valid (evidence-based policy). Adanya perbedaan data jumlah kasus Covid-19 di pemerintah pusat dan daerah jelas menunjukkan bahwa data yang didapat, belum terkelola dan terintegrasi dengan baik. Implikasinya, dikhawatirkan kebijakan penanganan Covid-19 berdasarkan data tidak berjalan sesuai harapan. 

Kebijakan merupakan sebuah konten, substansi, dan mekanisme dimana diputuskan dan diimplementasikan sebagai proses politik (Yanuar, 2020 dalam IAPA, 2020). Implementasi kebijakan diharapkan berjalan baik bila terjadi kolaborasi antar stakeholders yang menggunakan dua arah komunikasi, yaitu secara top-down dan bottom-up. Dilema kebijakan muncul ketika pembuat kebijakan dihadapkan pada situasi sulit dan membingungkan dimana di satu sisi implementasi kebijakan membawa solusi permasalahan, sedangkan di sisi yang lain justru memunculkan masalah baru. Fokus dalam kebijakan memang tidak bisa dipaksakan untuk mengatasi satu sisi masalah saja, tetapi diharuskan mencakup sisi-sisi yang lain dan diharapkan pula dapat memperkecil peluang munculnya masalah baru atau bahkan potensi konflik yang akan terjadi.

Potret dilema kebijakan dapat kita jumpai pada implementasi kebijakan karantina wilayah/local lockdown yang dilakukan pemerintah daerah maupun kebijakan pemerintah pusat pada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah yang telah ditetapkan. Kebijakan-kebijakan tersebut mempunyai tujuan yang serasi yaitu untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di masyarakat. Dalam kebijakan-kebijakan tersebut terdapat sub kebijakan yang lebih detail menegaskan aturan kebijakan seperti adanya peliburan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan penggunaan metode work from home (WFH). 

Peliburan kegiatan belajar mengajar di instansi pendidikan, memaksa para tenaga pendidik melakukan pengajaran secara daring kepada anak-anak didiknya. Para tenaga pendidik yang melakukan WFH mau tidak mau harus melek teknologi demi menyampaikan materi pembelajaran secara efektif dan kondusif. Sama halnya dengan para anak-anak didik. Mereka dituntut untuk menerima pembelajaran dari rumah masing-masing secara daring. Kebijakan tersebut tentunya menjadi sebuah solusi karena pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dilakukan secara daring akan meminimalisir penyebaran Covid-19. Jelas, social & physical distancing diterapkan dalam hal ini.  

Kebijakan-kebijakan penanganan Covid-19 membawa penawaran solusi yang baik diterapkan. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut semakin memperlihatkan adanya ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia. Program pembelajaran jarak jauh (PJJ) menuai berbagai kendala dalam pelaksanaanya. Dalam berita yang dilansir Komisi X DPR RI pada 7 April 2020 menjelaskan bahwa tidak semua desa mendapatkan akses listrik. Para siswa yang diliburkan tidak bisa mengikuti program PJJ. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia meliputi tenaga pendidik, orang tua, dan anak didik itu sendiri belum sepenuhnya siap menghadapi program PJJ ini. 

Rantai masalah yang timbul dari kebijakan-kebijakan penanganan Covid-19 bisa kita lihat dari banyaknya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tutup sementara atau bahkan gulung tikar. Menurut berita yang dilansir Kompas pada 17 April 2020 tercatat ada sekitar 37.000 pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) yang melapor ke Kementerian Koperasi dan UKM merasakan dampak adanya Covid-19 ke usaha mereka. Data tersebut masih terus bergulir melalui hotline call center Kemenkop dan UKM, Dinas terkait di daerah, serta asosiasi pendamping UMKM. Terdampaknya para UMKM disebabkan oleh penurunan pendapatan mereka yang tidak pasti setiap harinya. Alasannya, tingkat daya beli masyarakat menurun karena memilih tidak keluar rumah demi melaksanakan social & physical distancing.

Terjadinya dilema kebijakan penanganan Covid-19, tentu menuntut pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus lebih tegas dalam mendesain kebijakan yang membawa solusi lebih besar daripada peluang pemunculan masalah baru. Sebagai sebuah solusi penanganan Covid-19 yang makin bertambah setiap harinya, pemerintah dapat memulai mengumpulkan data masyarakat yang terjangkit dan tidak terjangkit Covid-19 dengan cara menyisir di setiap unit daerah secara detail. Kebijakan pengumpulan data ini harus benar-benar dikaji dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai tingkatan daerah terkecil dalam masyarakat. 

Pendataan masyarakat yang terjangkit dan tidak terjangkit Covid-19 dapat dilakukan dengan cara mewajibkan setiap unit keluarga melakukan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) secara gratis. Dana yang digunakan dapat berasal dari hasil refocusing APBD di setiap daerah maupun dana hibah yang diterima dari pihak lain. Pelaksanaan tes PCR dengan mendatangkan petugas kesehatan yang didampingi Satuan Keamanan dan Ketua RT/RW dapat dilakukan di sekitar rumah warga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Setiap orang yang telah mengetahui hasil tes nya, dapat diberi tanda pita/gelang dengan warna yang telah ditentukan. Sebagai contoh warna hijau untuk orang sehat, warna kuning untuk orang yang menunjukkan gejala Covid-19, dan warna merah untuk orang yang positif Covid-19. Pengumpulan data-data tersebut akan terintegrasi valid bila dilakukan perangkapan pendataan secara manual maupun online yang dilakukan oleh Ketua RT/RW untuk disampaikan kepada pihak-pihak diatasnya. 

Bila hasil tes menunjukkan seseorang terjangkit atau positif, dapat segera dibawa ke rumah sakit/puskesmas rujukan Covid-19. Sementara orang yang bergejala dapat melakukan isolasi mandiri dibawah pantauan petugas kesehatan. Untuk orang yang sehat dan tidak terjangkit Covid-19 boleh melaksanakan aktivitasnya dengan normal. Untuk mengantisipasi melonjaknya pasien Covid-19 mengingat keterbatasan tenaga kesehatan yang ada, maka pelaksanaan tes dilakukan secara bertahap dan dilakukan pada lingkup kota/kabupaten dengan mengerahkan unit-unit pelayanan kesehatan yang ada di wilayah masing-masing. Tidak dipungkiri bahwa kasus Covid-19 yang semakin meningkat setiap harinya akan kembali membawa lonjakan kasus bila dilakukan kebijakan pendataan setiap unit keluarga. Tetapi, untuk mencegah penyebaran yang semakin besar kedepannya, maka dirasa lebih baik bila dilakukan sesegera mungkin. 

Dengan penyisiran masyarakat yang terjangkit dan tidak terjangkit Covid-19, diharapkan dapat memutus penyebaran Covid-19 di suatu daerah secara perlahan. Untuk mengantisipasi rantai masalah yang muncul, penerapan kebijakan work from home dapat dipadukan dengan work from office misalnya di daerah hijau. Sehingga, masyarakat yang berada di sektor informal seperti UMKM dapat bangkit dari keterpurukannya karena daya beli masyarakat sedikit demi sedikit akan meningkat. Selain itu, pembatasan masyarakat keluar kota dalam waktu tertentu maupun pelaksanaan tes bagi orang yang masuk daerah lain masih diperlukan untuk benar-benar memastikan bahwa daerah yang sudah hijau tidak mendapatkan penyebaran virus lagi. Monitoring kebijakan yang berkala dan evaluasi kebijakan yang tepat harus dilakukan secara ketat dalam melakukan kebijakan tersebut. 

Kebijakan pendataan dan tes kepada masyarakat bila terkelola dengan baik sebagai suatu bentuk kolaborasi antar stakeholders, akan memperkuat trust masyarakat kepada negara. Tentu bukan hal yang mudah membujuk seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan tes PCR, sekalipun dilakukan secara gratis. Dibutuhkan pendekatan sekaligus aturan yang tegas untuk membangun komunikasi dua arah antara pemerintah yang berusaha memahami kondisi masyarakat di berbagai bidang kehidupan, dan masyarakat yang bersedia menurunkan ego untuk menuruti kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19. 

Referensi

DPR RI. (2020, Apil 4). Pembelajaran Jarak Jauh Terkendala Jaringan Listrik. Website DPR RI. Diakses dari http://dpr.go.id/berita/detail/id/28352/t/Pembelajaran+Jarak+Jauh+Terkendala+Jaringan+Listrik.

IAPA Indonesia. (2020). Diskusi Data dan Sains dalam Kebijakan Penanganan Covid-19. Youtube. Diakses dari https://youtu.be/kF2a2jl8jLw.

Kompas. (2020, April 17). Sebanyak 37.000 UMKM Terdampak Virus Corona. Kompas online. Diakses dari https://money.kompas.com/read/2020/04/17/051200426/sebanyak-37.000-umkm-terdampak-virus-corona. 

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Dilema Kebijakan Penanganan Covid-19: Penawaran Solusi vs Pemunculan Masalah Baru"

Posting Komentar