The Story of Enigma (Sebuah Awal dari Solidaritas Tuguran in Memoriam)

Oleh: Rafi Setiawan/Mahasiswa Hukum Untidar


Dalam sebuah penalaran dan pakem berfikir seorang Foucault, yang dituangkan dalam bukunya “ Kegilaan dan Peradaban” kekuasaan memiliki arti yang khas. Ia berpendapat bahwa kekuasaan yang ia maksud bukanlah kekuasaan yang diinstitusikan, “bukan himpunan lembaga dan perangkat yang menjamin kepatuhan warga negara dalam suatu negara tertentu. Ia berpendapat, kekuasaan di sini dapat diartikan sebagai “suatu sistem dominasi global yang dilakukan oleh suatu unsur atau kelompok atas yang lain, dan yang karena disalurkan secara berturut-turut, dampaknya melanda masyarakat seutuhnya. Ini merupakan konsep yang menjadi kontradiksi ketika bercermin dalam implementasi pengaruh kekuasaan di Indonesia, bukan tanpa suatu sebab namun kini kian ngerinya intervensi para Buzzer yang tak henti-hentinya mendengungkan kabar-kabar fana atas kinerja oligarki dalam mempimpin dan dan menyemai isu-isu miring terhadap pihak yang mempunyai gagasan kritis terhadap authority holder atau segelintir orang yang berkuasa terhadap jalanya pemerintahan.

Jauh sebelum pandemic covid 19 pada abad 21 ini, dunia mengalami catatan kelam tentang wabah dan penyebaran penyakit  yang disebut sebagai Black Death, adalah suatu pandemi hebat yang pertama kali melanda Eropa pada pertengahan hingga akhir abad ke-14 (1347 – 1351) dan membunuh sepertiga hingga dua pertiga populasi Eropa. Pada saat yang hampir bersamaan, terjadi pula epidemi pada sebagian besar Asia dan Timur Tengah, yang menunjukkan bahwa peristiwa di Eropa sebenarnya merupakan bagian dari pandemi multiregional. Jika termasuk Timur TengahIndia, dan Tiongkok, Maut Hitam telah merenggut sedikitnya 75 juta nyawa.

Berdasar pada study ilmu ketatangeraan, pada masa tersebut suatu negara belum sepenuhnya menjamin kelangsungan hidup masyarakatnya, wajar jika sebegitu dasyatnya wabah tersebut menelan jutaan korban di berbagai negara bahkan antar benua. Dalam konstalasi kekuasaan tradisional, ketika terjadi pelanggaran hukum, maka pelanggaran tersebut dianggap sebagai penghinaan terhadap raja. Hukuman bersifat langsung. Kekuasaan pada periode tradisional merupakan sistem kekuasaan sejarah, atas-bawah, raja-rakyat. Indonesia sebagai negara yang lahir pada abat ke-20 ini seharusnya belajar dari pengalaman dan sejarah, pasalnya mengelola negara bukanlah hal yang mudah dan perlu menyusutkan ego dari kelompok yang berkuasa, dalam menjamin demokrasi dan terwujudnya cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pancasila serta pembukaan UUD 1945.

Kebijakan negara dalam menangani penyebar luasan wabah covid 19 terlihat sangat tergesa-gesa, pasalnya instruksi dan himbauan terhadap masyarakat dinilai kurang efektif untuk dapat bertahan bahkan berpotensi terjadinya proses herd imunity dimana masyarakat dihadapkan pada kenyataan yang pahit, untuk bertahan hidup secara manusiawi, untuk memenuhi kebutuhan pokok dan bertahan dalam lingkaran penyebaram virus covid 19 tersebut, bukan tanpa sebab langkah yang diterapkan dalam menangani virus ini menjadi tidak efektif, sebab negara tidak terlebih dahulu mempunyai persiapan untuk menghadapi kejadian yang sangat darurat seperti penanggulangan atas virus yang berasal dari luar teritori kedaulatan negara, terlihat dari rentetan virus-virus yang masuk sebelum covid 19, negara dianggap kecolongan dalam mengintegrasi ketahanan negara guna mencegah tersebarnya virus ke dalam wilayahnya, kita semua mungkin berfikir jika, negara telah menyediakan fasilitas-fasilitas Kesehatan yang dapat diakses secara umum, namun betapa kalang kabutnya tenaga medis membendung peristiwa pandemic covid 19.

Ini semua bukan tanpa sebab dan dasar yang jelas, namun pola pengelolaan dalam sistem ketahanan negara yang berjalan masih bolong-bolong atau bahkan terjadi looping yang berujung petaka. Dalam aspek ketahanan kita tidak hanya berpaku pada satu episentrum yang berlebihan pada bidang militer, nyatanya looping yang digenjot dalam menumbuhkan perekonomian dalam negara, mengandalkan kebebasan permainan sector privat dan aliran dana non-domestik mengakibatkan, negara hanya memiliki data dan kertas yang berisikan nomina namun nyatanya semakin membuat nasib hutang negara yang tidak segera menemui solusi. Hal ini yang mengakibatkan, lemahnya langkah prefentive dalam menghadapi situasi-situasi darurat seperti penanganan pendemi covid 19 alias pemerintah tidak bisa menyelarakan intruksi dengan solusi yang diberikan kepada masyrakatnya, akibatnya adalah intruksi yang sudah benar tersebut diabaikan, dengan alasan, keadaan ekonomi yang semakin menurun dikhawatirkan menyebabkan depresi dalam pertumbuhan ekonomi, yang jelas-jelas tidak bisa di cover oleh “nota kosong” yang dimiliki oleh negara, dan akhirnya masyarakat harus memenuhi kebutuhan pokok hidupnya Kembali dan bahkan lebih sulit dari keadaan ketika normal.

Peran empati dan rasa mengalami penderitaan bersama. Memang hanya jadi utopia belaka jika kita hanya bertolak dari suatu teori tanpa melibatkan rasa dan mata hati dalam berkehidupan, seperti halnya seorang Nabilah yang sibuk merevisi satu persatu susunan teks tugas kuliahnya agar semuanya beres dan layak untuk dijadikan satu skrip yang final, empati yang hadir dari setiap individu jika tak dibarengi oleh gerakan yang berantai dan saling mengukuhi untuk mengasihi maka rasa empati tersebut tidak layak dan belum final sebagai sebuah solidaritas  utilitarianisme. Mari kita sedikit mengurai memori tentang utilitarianisme, dikutip dari pendapat Jeremy Betham, “Utilitarianisme adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan, biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan”.

Tuguran in memoriam sebagai salah satu langkah bersama untuk mewujudkan solidaritas utilitarianisme.

Buku yang berisikan artikel bebas dari teman-teman mahasiswa ini merupakan sebagian kecil manifestasi yang disuguhkan sebagai batu tumpuan dan lompatan gaya berfikir dan berekspresi secara bebas yang harapanya, kedepan bermunculan nama-nama baru yang lebih massive. Buku ini sebagai nyala bara api yang menjaga harapan kita agar tidak terpaku dalam institusionalisasi dan kepicikan dalam pola fikir yang statis. Harapanya adalah bukan hanya menumbuhkan insting dalam berfikir namun ketajaman hati untuk melek terhadap keadaan nyata disekitar.

Kebergantungan terhadap benda beresidu yang berpotensi terhadap kerusakan lingkungan yaitu plastik. Seberepa serius negara dalam mengupayakan terciptanya perlindungan terhadap Hak asasi manusia. Tabiat dan gelagat kehidupan organiasi kampus masa kini. Wawasan dan kajian mengengai ekologi dan agricultural untuk mendongkrak kemandirian pangan serta menjaga kelestarian alam. Pembahasan kritis mengenai ecofeminism, gender affirmative dalam kaca mata Krisnaldo Triguswinri. Topik mengenai sudut pandang politik, demokrasi dan Idealisme dan Pendidikan yang dikupas melalui ketikan polos seorang yang belum tersntuh lingkaran oligarki Itulah isi perut dari Tuguran in Memoriam.

“Adalah suatu kekonyolan besar, di satu sisi pelanggaran HAM dilarang terjadi dalam proses penyidikan dan hal itu diatur dalam KUHAP, tetapi di sisi yang lain sama sekali tidak ada pengaturan mengenai sanksi terhadap pelaku pelanggaran HAM dalam penyidikan dan tidak ada pula pengaturan mengenai implikasi yuridis jika terjadi pelanggaran HAM dalam penyidikan.”        

Kalimat diatas adalah kutipan dari artikel berjudul “Mau Ngaku Sekarang Apa Nunggu Saya Pake Cara Lain?”. Artikel tersebut menguraikan mengenai permaslahan penegakan hak asasi manusia yang terciderai, yang bahkan terjadi didalam sistem penegakan hukum di Indonesia. artikel tersebut lebih menyoroti terhadap urgensi tentang revolusi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang tercanyata mempunyai blunder terhadap penegakan Hak asasi manusia, terutama pada seorang tersangka yang sedang mengalami proses penyidikan.

Nyatanya sudah menjadi rahasisa umum! Bahwa intimidasi dan kekerasan pada tahap penyidikan ataupun pemeriksaan tersangka, sangat dimungkinkan dan dipraktekan secara luas oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Para aktifis bahkan seringkali mengalami ancaman bahkan Tindakan kekerasan dengan tujuan “biar kapok dan ndak macem-macem” padahal mereka tidak terbukti bersalah. Ini menjadi topik yang sangat tertutup dan hanya segelintir orang yang paham jika ada suatu yang tidak beres terjadi dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, maka urgensi ini kita bawa sebagai bahasan yang lebih umum lagi agar revolusi, atau pembenahan dalam sistem yang mengancam Hak asasi manusia ini segera diperbaiki.

Akhir dari penguraian teka-teki dalam tulisan ini, saya mengucapkan terimakasih atas kedermawanan teman-teman yang sudah bersolidaritas, membantu meringankan beban dari sesama dan menjaga mereka agar senantiasa merasakan equality dalam Pendidikan dan kesempatan untuk berkarya, semoga keselamatan senantiasa Bersama kita, Panjang Umur Hati Yang Dermawan!





Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "The Story of Enigma (Sebuah Awal dari Solidaritas Tuguran in Memoriam)"

Posting Komentar