Welfare State dan Kegagalan Kebijakan Pembangunan

Oleh: Krisnaldo Triguswinri (Mahasiswa Magister AP Undip)

Hak asasi manusia masih terus diperbincangkan, terutam menyoal agenda politik pembangunan dan ekonomi bisnis negara (investasi) yang berimplikasi pada penggusuran dan perampasan ruang hidup masyarakat. kendati pembangunan menjadi parameter kemajuan sebuah bangsa, faktanya, warga negara menjadi korban setelahnya: menderita dibawah bendera pembangunan. 

Regulasi pro investasi koheren dengan banalitas program rezim infrastruktur yang terlegitimasi melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rezim masif mempromosikan pembangunan demi pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, efisiensi aktivitas ekonomi, dll. Sialnya, pemaksaan kehendak, irasionalitas proyek dan alienasi warga dari ruangnya masih menjadi motif utama pemerintah dalam merampas, sehingga warga mengalami disrupsi atas hak-hak sipilnya.

Menurut catatan Konsorium Pembaruan Agraria (KPA)[1] tahun 2016 di Pulau Jawa terjadi 450 konflik agraria dengan skop perampasan ruang hidup 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 KK. Kemudian sepanjang 2017 terjadi 659 konflik agraria dengan skop perampasan ruang hidup 520.491.87 hektar dan melibatkan 652.738 KK.

Eskalasi perampasan ruang hidup naik 50% dari tahun 2016 ke 2017 dan kuantitasnya mungkin akan meninggi pada akhir 2018, mengingat beberapa bulan belakang forum IMF-World Bank di Bali banyak membicarakan perluasan investasi bidang ekstraktif di Indonesia, artinya akan lebih banyak lagi tanah petani, hutan adat, dan perkebunan konservasi diprivatisasi oleh the global financial capitalism. Konsekwensinya, rakyat akan kembali kehilangan hak atas ruang hidupnya.

Dari diskursus krusial menyoal perampasan ruang hidup, Indonesia memasuki era kapitalisme tata ruang yang dihegemoni oleh kekuatan negara dan aktor non-negara (korporasi) yang, misalnya, pembangunan pabrik semen di Rembang bertentangan dengan hukum lingkungan, namun korporasi yang di-backup oleh pemerintah memanipulasi Cekung Air Tanah (CAT) menjadi wilayah layak industri besar. Kemudian, demi pembangunan New Yogyakarta International Airport, pemerintah rela menggusur 6 desa yang mengakibatkan membesarnya glombang protes ketidakadilan dan kemarahan dari para warga: kejahatan perampasan ruang hidup terjadi karena elite dan pemodal buta huruf terhadap persoalan hak asasi manusia dan etika lingkungan.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah, terjadinya pengabaian terhadap hak-hak sipil, misalnya, perampasan paksa, intimidasi, manipulasi, kriminalisasi, hingga pemiskinan akibat hilangnya ruang hidup yang adalah lumbung ekonomi warga. Oleh karena itu, potensi terjadinya segala jenis pelanggaran hak asasi manusia (hak ekonomi, sosial, budaya dan politik) bersarang dalam lokasi imanen manusia: perampasan ruang hidup.

 PEMBAHASAN

 The risk of unemployment, accident, ilness, old  age, and death of the breadwinner must be  covered largely through welfare provisions of the state – Jurgen Habermas

Ide dasar Negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (2000) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk  menjamin  the  greatest  happiness  (atau  welfare)  of  the greatest  number of their citizenz. Bentham menggunakan istilah “utility‟ atau kegunaan untuk menjelaskan konsep kebahagiaan  atau  kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra  adalah  sesuatu yang baik, dan sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagian sebanyak mungkin orang.

Seperti Bentham, keadilan pembangunan harus bersifat maksimal. Artinya, bila pembangunan diajukan demi meningkatkan kesejahteraan warga, maka jangan ada penderitaan yang berujung pemiskinan. Dalam utilitarianisme, prefensi kebahagiaan manusia diukur melalui nilai universalitas, bukan mayoritas atau minoritas. Pembangunan diwajibkan membawa ‘utility’ kepada masyarakat, tidak akumulasi surplus value oleh elit dan pemodal.

Di Indonesia negara kesejahteraan kerap diterangkan sebagai transformasi kebijakan publik yang beririsan dengan upaya negara untuk menjamin pelayanan kesejahteraan warga, misalnya, pengurangan kemiskinan. Lebih jauh lagi, negara kesejahteraan berusaha membebaskan warganya dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan (dekomodifikasi). Saya hendak menguji logical fallacies ini:

Pertama, masyarakat Tegaldowo di Pegunungan Kendeng berasumsi bahwa tingkat kesejahteraan bagi mereka adalah makan tiga kali sehari, maka mereka tidak membutuhkan pabrik semen. Yang salah dari negara adalah mendefinisikan tingkat kesejahteraan warga hanya berdasarkan kepimilikan atas properti atau status sosial, katakanlah, warga sejahtera diasosiasikan dengan mereka yang berkerja sebagai pegawai, bukan petani. Sebaliknya, bila kebijakan yang disodorkan pemerintah atas nama kesejahteraan dengan mengalihfungsikan corak ekonomi warga yang agraris menjadi industri, maka logis warga tidak sejahtera, dengan kata lain, kemiskinan akan bertambah.

Kedua, petani di Kecamatan Temon Kulon Progo kehilangan sumber penghidupan akibat penggusuran atas rencana pembangunan New Yogyakarta International Airport. Kendati NYIA diasumsikan menyediakan lapangan pekerjaan, faktanya, warga justru kehilangan kemandirian ekonomi. petani yang terbebas dari dominasi pasar, kini dipaksa mengakses pasar. paradoks pemerintah adalah, menghendaki dekomodifikasi, tetapi komodifikasi yang dilakukan.

Dalam hakekatnya negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sehingga  ketika  keinginan  tersebut  telah  dijamin dalam konstitusi  suatu  negara,  maka  keinginan tersebut harus dijamin  dan  negara wajib mewujudkan keinginan tersebut. Dalam konteks ini, negara ada dalam tahapan sebaga negara kesejahteraan.

Dengan demikian, realitas negara kesejahteraan yang diimplementasikan oleh rezim infrastruktur menggambarkan watak koersif dari kekuasaan kapitalistik dengan menciptakan rasa takut, bukan rasa aman. Menghadirkan keterpecahan, bukan ketentraman. Penderitaan, bukan kesejahteraan. Walaupun ia dijamin oleh konstitusi, negara dan kapitalisme tetap menghegemoni.

Penggusuran di Temon, Kulon Progo

Upaya pembangunan bandara di Kulon Progo merupakan bagian dari proyek program pemerintah MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang kemudian diteruskan melalui RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) oleh Presiden Joko Widodo guna efisiensi mobilitas sosial dan bisnis serta aktivitas ekonomi.

Pemerintahan Jokowi-JK dalam program kerja pembangunan yang diterjemahkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), [2]sedang menggalakan bentuk pembangunan infrastruktur (sosial-ekonomi) masif agar mampu berkompetisi dalam pasar bebas global. Sehingga, argumentasi yang kerap diperbincangkan presiden hanya selesai pada proses ekonomi-politik semata. Tema hak asasi manusia dan lingkungan hidup tidak lagi menjadi diskursus utama dalam upaya pembangunan.

Kesenjangan perdamaian pembangunan New Yogyakarta International Airport bisa terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa bersumber dari masalah-masalah lemahnya pencapaian perdamaian (peace making) atau kesepakatan damai (peace accord/ aggrement) dicapai. Bisa juga bersumber dari lemahnya kelembagaan dan implementasi pembangunan perdamaian yang berlangsung di masyarakat. Bisa juga bersumber dari beratnya dampak atau beban masalah yang dihadapi (Tri Ardianto, 2015).

PT. AP I dalam masterplan yang dikeluarkan untuk pembangunan NYIA sekurang-kurangnya membutuhkan lahan seluas 637 hektar guna merealisasi bandara di Kulon Progo. Lokasi lahan pembangunan terletak di 6 desa dalam wilayah administrasi Kecamatan Temon, Kulon Progo: Desa Glagah, Desa Palihan, Desa Sindutan, Desa Jangkaran, Desa Kebon Rejo, dan Temon. Sehingga, demi berjalannya proses pembangunan bandara internasional tersebut, pemerintah mengupayakan pembukaan lahan dengan penggusuran.

Menurut laporan PWPP-KP(Paguyuban Warga Penolak Pembangunan – Kulon Progo) [3]dalam 637 hektar luas area tersebut, diperkirakan terdapat sedikitnya 300 hektar lahan pertanian produktif, yang terbagi menjadi 200 hektar lahan pertanian kering (tegalan) di kawasan pesisir  selatan dan 100 hektar lahan pertanian basah (persawahan) di sebelah utara Jalan Daendels—jalan  lintas  utama  selatan  Jawa.  Sementara  337  hektar  lainnya  terdiri  dari  200  hektar  kawasan  pemukiman warga, dan sisanya merupakan lahan yang di klaim milik Pakualaman  (PAG/Pakualaman  Ground) yang berarti tanah  Pakualaman,  yang  banyak dikelola  masyarakat menjadi tambak dan hotel atau vila untuk wisata.

Lahirnya Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta No.13 tahun 2012 dan Perdais No. 1 tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten, menjadi titik berangkat penolakan warga terhadap upaya pembangunan bandara yang hendak dilaksanakan di Temon, Kulon Progo, kendati pemerintah telah menawarkan transaksi ganti rugi, namun sebagian besar warga tetap bersikeras menolak kebijakan pembangunan tersebut.

Alasan mendasar warga melakukan penolakan dikarenakan realitas kehidupan sosio-budaya mereka yang hangat dan harmonis hanya dengan menjadi seorang petani di lahan produtif, menjadi peternak dengan banyaknya persediaan pangan ternak, serta menjadi nelayan dengan kondisi laut yang bersahabat.Menurut laporan PWPP-KP[4], Jika NYIA dibangun, maka 24.000 pekerja pertanian kehilangan mata pencarian dari produksi terong  dan gambas, 120.000 pekerja pertanian kehilangan mata pencarian dari produksi semangka dan melon,  serta  4000 pekerja pertanian kehilangan mata pencarian dari produksi cabai. Angka ini  tentunya tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang ditawarkan oleh hadirnya pembangunan bandara baru tersebut, terutama apabila melihat alih profesi dari corak produksi dan budaya bertani  menjadi bentuk lain.

Penggusuran di Tegaldowo, Rembang

Dampak pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang menyebabkan timbulnya konflik sosial vertikal maupun konflik sosial horizontal yang tidak berkesudahan. Konflik vertikal merupakan konflik antara warga dan pemerintah serta korporasi, sedangkan konflik horizontal adalah konflik antar warga itu sendiri yang, misalnya, terpetakan pada warga pro pendirian pabrik semen dan warga kontra pendirian pabrik semen.

Oleh karena itu, menariknya, warga konflik di Tegaldowo justru secara signifikan bertransformasi memiliki kesadaran politis yang secara alamiah muncul akibat terancamnya ruang hidup mereka dari pertambangan.

Warga penolak pendirian  Pabrik Semen di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gundem, Rembang, Jawa Tengah, telah melakukan beragam upaya untuk menolak pembangunan pabrik semen di kampungnya: dari upaya menempuh jalur hukum, hingga pengorganisiran massa aksi.

Upaya penuntasan sengketa dengan menempuh jalur hukum telah beberapa kali  ditempuh warga. Dari pengajuan PK atas SK Gubernur Jawa Tengah di PTUN Semarang, putusan banding PTUN Surabaya hingga penuntutan ke MA, membuat kajian-kajian strategis terkait lingkungan hidup yang kemudian menjadi rekomendasi kebijakan pemerintah daerah, penggalangan petisi solidaritas hingga audiensi yang bersifat konstruktif.

Aksi-aksi penolakan pun beberapa kali warga selenggarakan, mulai dari aksi damai di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, long-march dari Rembang menuju Semarang, aksi semen kaki di depan istana kepresidenan, pemasangan spanduk-spanduk bertuliskan penolakan pabrik semen, hingga pada pemblokiran jalan untuk menghalangan masuknya kendaran-kendaran besar pembawa alat berat dan meteril bangunan ke dalam proyek. Sayangnya, aksi-aksi tersebut tidak dapat meruntuhkan tekad pemerintah untuk menghentikan mega-proyek pabrik semen. Ironisnya, pada saat pelaksanaan aksi semen kaki jilid dua di depan istana awal tahun 2017, salah satu petani, Bu Patmi, yang disebut-sebut sebagai Kartini Kendeng, gugur dalam perjuanganya menyuarakan penolakan pabrik semen. Meninggalnya Bu Patmi dalam aksi tersebut tidak juga mengetuk nurani pemerintah untuk menghentikan proyek.

Penolakan  warga tersebut dikarenakan lokasi pabrik dan lokasi eksploitasi penambangnya di wilayah Cekung Air Tanah (CAT) Watuputih. Kawasan tersebut merupakan kawasan yang memiliki fungsi penyimpanan cadangan air. Hasil penelitian air bawah tanah di Gunung Watuputih oleh Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat l Jawa Tengah pada Maret 1998 menjelaskan bahwa Gunung Watuputih dan sekitarnya secara fisiografis tergolong dalam tipe bentang alam karst.

Selain itu, penolakan warga terhadap pendirian pabrik semen disebabkan karena tidak adanya keterbukaan dalam hal pengaksesan informasi dan regulasi pendirian pabrik semen. Selanjutnya, terjadinya pelanggaran-pelanggaran dengan tidak dilaksanakanya prinsip-prinsip FPIC secara utuh. FPIC adalah ijin sosial untuk bertindak. Menurut Marcus dan Fergus (2004) FPIC merupaka strategi yang dapat digunakan bagi seorang atau sekelompok orang yang potensial terkena dampak dari pembangunan. Dengan konsep ini, orang atau sekelompok orang yang terdampak dapat memiliki hak veto untuk menggagalkan proyek apapun yang ada di wilayah mereka. Kekuatan veto inilah yang juga menjadi penyeimbang untuk melakukan negosiasi dengan posisi setara bersama pengajur proyek.

Hingga kini penolakan yang konsisten tetap dilakukan oleh warga Tegaldowo. Pun bermunculan pula dukungan solidaritas dari berbagai kalangan. Mulai dari mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, periset dan aktor-aktor lainya. bahkan, suara penolakan bermunculan dari kalangan seniman yang menggelar panggung-panggung solidaritas di berbagai kota di Indonesia, aksi-aksi mahasiswa yang mengkampanyekan penolakan pabrik semen di kota-kota, sampai pada penggalangan dana donasi sebagai dukungan keberlangsungan pemberdayaan pengorganisiran warga Rembang yang sedang berkonflik

KESIMPULAN

Kapitalisme menghendaki proletarisasi atau proses yang bertujuan memisahkan orang yang memiliki fasilitas produksi untuk masuk pada kerja-kerja upahan. Proletarisasi acap dilakukan melalui perampasan atau dengan difrensiasi kelas. Akumulasi dan ekspansi kapital menjadi instrumen yang melegitimasi proses proletarisasi yang berakhir pada pemiskinan.

Menurut  Dede Mulyanto (2018), proletarisasi  merupakan prasyarat  beroperasinya  kapital. Tanpa proletariat  tidak  akan  ada kapital, dan tanpa kapital tidak akan ada  kapitalis.  Proses  penciptaan hubungan  sosial  produksi  kapitalis tidak hanya akan membawa slip gaji ke  dalam  barisan  benda  kultural kelas  pekerja  modern,  tetapi  sering kali  juga  menorehkan  luka  darah pada  korban-korban  di  sepanjang proses  penciptaannya  seperti dikatakan  oleh  Marx  secara  puitis, “kapital  hadir  mengucur  deras  dari kepala  hingga  kaki,  dari  setiap lubang pori-pori, dengan darah dan kotoran”  

Perampasan ruang hidup adalah masalah fundamental hak asasi manusia. Pemiskinan karena akumulasi berkorelasi dengan arogansi rezim gusur. kontradiksi negara yang giat mempromosikan negara kesejahteraan (welfare state) sebagai bagian primer yang terhubung dengan demokratisasi, dibatalkan oleh membesarnya angka pelanggaran hak asasi manusia korban pembangunan.



[1] Laporan Akhir Tahun Konsorium Pembaruan Agraria 2016 & 2017

[3] www.selamatkanbumi.com

 [4] www.selamatkanbumi.com

Ardianto, Tri, 2015. Rembang Melawan: Membongkar Fantasi Pertambangan Semen di Pegunungan Kendeng. Yogyakarta. Litrasi Press.

Jeremy Bentham, 2000. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Kitchener, Batoche Books

Mulyanto, Dede. (2018, Juli). Konsep Proletarisasi dan Akumulasi Primitif dalam Teori Kependudukan Marxis. Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10, No. 2

Marcus Colchester  & Fergus Mackay, 2004, In Search Of Middle Ground: Indifeneous People, Collective Representation and the Right to Free, Prior and Informed Consent, FPP, Oxford 

 

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Welfare State dan Kegagalan Kebijakan Pembangunan"

Posting Komentar