Perempuan dan Pembangkangan Sipil

 Oleh: Gilang Pratomo (Mahasiswa Administrasi Negara Untidar)


Terlepas dari dimana kita dilahirkan dan bagaiamana kondisi sosial budaya saat kita terlahir ada banyak hal yang harus kita patuhi tanpa kita tahu kenapa,serta kenapa hal lain tidak diperbolehkan. Seperti hal nya perempuan di Indonesia yang masih banyak sekali terbelenggu dalam budaya patriarki yang mau tidak mau harus perempuan jalani sebagai wujud kepatuhan dan ketaatan mereka terhadap budaya yang sudah turun temurun ada tanpa mereka tahu darimana asalnya.

Saya sepakat dengan kodrat bahwa perempuan dan laki laki diciptakan berbeda, dan dengan peran berbeda pula. Tetapi kondisi tersebut bukan justeru membatasi ruang gerak perempuan untuk bisa berkarya seperti hal nya laki laki. Kondisi yang kurang memihak perempuan juga didukung lagi dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, seperti menganggap laki laki superior dan perempuan inferior, serta subordinasi perempuan yang akan mengurangi keterlibatan perempuan sebagai subjek pembangunan dan justeru hanya sebagai objek, serta mengurangi keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Dan masih banyak lagi perlakuan tidak menyenangkan yang diterima perempuan mulai dari marginalisasi, kekerasan, pelecehan, dan tindak diskriminatif lain baik dari masyarkat maupun pemerintah.

Jika kembali pada kesepakatan PBB yang Indonesia juga terlibat dalam kesepakatan itu, bahwa sebuah indikator tujuan keberhasilan negara dalam pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals) adalah keterlibatan peran perempuan dalam proses pembangunan bukan hanya sekedar dijadikan objek pembangunan yang justru akan membuat perempuan termarginalisasikan. Tetapi perempuan juga berhak menjadi subjek pembangunan atau keterlibatan mereka dalam pembangunan. Mirisnya banyak sekali perempuan yang belum sadar akan urgensi tersebut dan justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan ekonomi maupun poltik, diperas keringatnya dan diberi upah lebih murah daripada laki-laki.  Dan hanya sebagian kecil perempuan di Indonesia sadar dan melawan sistem yang dirasa tidak memihak pada dirinya.  

Sedangkan Pembangkangan Sipil (Civil Disobedience) adalah sebuah istilah untuk suatu gerakan moral non parlementer yang memang boleh dilakukan secara hukum sebagai wujud penolakan terhadap aturan atau segala jenis tuntutan pada warga sipil, dan warga sipil berhak untuk tidak menaati aturan tersebut dengan berbagai jenis aksi, dengan asas kolektivitas demi tercapainya tujuan. Mulai dari aksi langsung maupun aksi tidak langsung. Sebagai contoh mereka yang bekerja sebagai buruh melakukan pemogokan kerja, mereka yang mahasiswa melakukan pemogokan belajar dan lain nya,tetapi untuk tercapai nya tujuan, pembangkangan sipil ini harus dilakukan dengan kolektivitas yang tinggi, yaitu dengan pengadaan aksi serempak dan secara masif yang dilakukan di berbagai daerah serta ketetlibatan dari aspek yang berkaitan secara langsung.

Istilah Civil Disobedience (pembangkangan sipil) pertama kali digunakan oleh Hendry David Thoreau dalam esai yang ditulis pada tahun 1848 untuk menjelaskan penolakan untuk membayar pajak kepada pemerintah Amerika yang dirasa tidak tepat jika digunakan sebagai pendanaan perang di Meksiko. Menurut Thoreau dengan cara tidak membayar pajak adalah cara paling konkrit untuk menyatakan ketidaksetujuan dengan  aturan yang dibuat pemerintah Amerika waktu itu. Menurut Thoreau pembangkangan sipil adalah sebuah tindakan moral. Semua orang kata Thoreau berhak untuk menolak siapun yang mendikte atau membungkam hati nurani mereka. Dan kemudian justru mereka yang memiliki kewajiban untuk meluruskan perlakukan pihak yang menjadi pelaku ketidakadilan.

Aksi seperti yang dilakukan Thoreau juga terjadi di beberapa daerah.  Seperti gerakan Boston Tea Party yang menentang pengenaan pajak langsung berupa teh oleh inggris terhadap Amerika. Dan Pembangkangan tersebut memicu pergolakan yang akhirnya justru melahirkan Negara Amerika. Pun dengan gerakan dengan pimpinan Mahatma Ghandi dengan melakukan pembangkangan terhadap hukum hukum inggris yang berbuah manis dan menghasilkan kemerdekaan India. Dan masih banyak lagi gerakan pembangkanan sipil yang kemudian menjadi gerakan revolusi di berbagai negara.

Tidak terkecuali dengan perempuan yang juga mempunyai hak yang sama dengan Thoreau, Ghandi dan lainya. Sosok Greta Thunberg seorang remaja asal Swedia yang menginginkan pemerintah Swedia untuk mengurangi emisi karbon sesuai dengan The Paris Agreement. Aksi pembangkangan yang dilakukan nya dengan membawa sebuah poster bertuliskan Skolstrejk för klimatet (mogok sekolah untuk iklim) dengan cara duduk diluar Riksdag atau lembaga legislatif nasional dan badan pengambil keputusan tertinggi di Swedia, setiap hari selama jam sekolah yang kemudian aksinya ini juga diikuti teman sekolahnya. Sampai pada desember 2018, lebih dari 20.000 siswa telah melakukan aksi mogok sekolah di 270 kota. Greta menginspirasi sekitar 1.6 – 2 juta anak muda di lebih dari 125 negara untuk melakukan aksi masa pada tanggal 15 Maret 2019 (Fu-ture Thinking 2019). 

Greta juga vocal dalam menyuarakan kesetaraan gender yang menurutnya masih banyak sekali ketimpangan antara peran perempuan dan laki laki. Greta Thunberg ikut menyuarakan isu tentang perempuan di Hari Perempuan International atau yang dikenal International Women's Day, yang diperingati setiap tanggal 8 Maret. Greta mengatakan di akun instragramnya  “Mereka yang paling menderita krisis iklim dan lingkungan adalah mereka yang sudah paling rentan, secara sosial dan finansial. Dan itu cenderung adalah perempuan yang tinggal di dunia selatan. Kita tidak bisa memiliki keadilan iklim tanpa kesetaraan gender. Dan ingat apa yang wanita inginkan hari ini dan setiap hari adalah hak yang sederajat, bukan ucapan selamat atau perayaan,”

Dengan beberapa aksi pembangkanagan sipil yang di lakukan di negara barat  dan keterlibatan perempuan di dalamnya, hal ini juga bedampak pada aksi serupa yang dilakukan di Indonesia yang juga banyak melibatkan perempuan yang bahkan bisa memipin dan mengorganisir masa aksi. Serta inisiasi perempuan dalam melakukan pembangkangan sipil yang secara langsung berdampak pada aspek yang mereka tuntut, sebagai contoh saat pada oktober lalu saat Omnibus Law dirasa tidak memihak pada buruh perempuan. Koordinator Program Badan Eksekutif Nasional Perempuan, Arieska Kurniawaty menjelaskan, keberadaan Omnibus Law membuat hak perlindungan buruh perempuan semakin tersungkur."

(UU Ciptaker) Tidak kenal cuti karena haid atau keguguran, karena hanya menyebutkan cuti tahunan atau cuti panjang lainnya yang diatur dalam kerja," ujar Kurniawaty sebagaimana diberitakan BagikanBerita.com dalam berita berjudul : Tolak Omnibus Law, Buruh Perempuan Serukan Aksi Mogok Kerja Masal. Pada saat itu buruh perempuan sepakat untuk mogok kerja masal,karena dirasa Omnibus Law ini berkaitan erat dengan perusahaan, jika buruh sebagai kapital dari sebuah perusahaan maka perusahaan akan merugi jika tidak ada kepulan asap yang keluar dari cerobong perusahaannya, oleh karena itu sebenarnya aksi yang di inisiasi buruh perempuan ini sudah sangat efektif karena berkaitan langsung dengan apa yang akan mereka tuntut.

Gambaran aksi pembangakan sipil di atas menggambarkan bahwa perempuan dengan kodratnya sebagai perempuan memang berbeda dari laki laki. Perempuan bisa melahirkan laki laki tidak, perempuan bisa menyusui laki laki tidak.Tetapi mayoritas laki laki akan lebih kuat secara fisik dan perbedaan lain yang memang sudah ditetapkan sebagai kodrat.  Tetapi dengan perbedaan tersebut jangan sampai menghalangi perempuan untuk bisa berkarya  dan terbelenggu pada zona nyaman serta terimbas dampak buruk dari budaya patriarki, yang diharapkan  justru dengan beberapa gambaran pembangkan sipil diatas bisa menjadi suatu semangat kesetaraan dengan tetap bisa profesional dalam implementasinya. Lebih berani untuk dominan dan lebih berani untuk ikut keterlibatan dalam pengambilan keputusan atau pembangunan,karena pada dasar nya perempuan juga termasuk warga negara, untuk itu dibutuhkan suara dan kontribusi perempuan sebagai representasi dari perempuan indonesia.


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Perempuan dan Pembangkangan Sipil "

Posting Komentar